Inisiator CFD Minta Pemprov DKI Black List Panitia Parade Kita Indonesia

Jakarta, Dutabangsanews.com - Para Inisiator Car Free Day (CFD) sangat kecewa dengan banyaknya atribut-atribut partai di acara pada hari Minggu (4/1) kemarin. Mereka meminta Pemprov DKI mem-black list panitia Parade 'Kita Indonesia' tersebut.

"Kami menerima keluhan masyarakat atas pelanggaran ketentuan pelaksaan kegiatan Car Free Day (CFD) yang dilakukan pada tanggal 4 Desember oleh kegiatan politik praktis, " kata Ahmad Safrudin, Inisiator CFD, di Gedung Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat (1/12/2016).

Safrudin mengatakan atribut-atribut partai politik di event kemarin melanggar Pergub 12 tahun 20016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Di Pergub itu dijelaskan CFD tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik praktis.

"Kami menuntut Pemprov DKI untuk Memblacklist pihak-pihak yang ikut car free day pada tanggal 4 Desember. Karena hal telah melanggar Pergub No. 12/2016," kata Safrudin.

Safrudin menyatakan, selain menyayangkan pelanggaran yang dilakukan, pihaknya juga menyesalkan pernyataan para tokoh yang mengisi acara tersebut yang menganggap seolah tak terjadi apa-apa.

"Mereka selalu berkilah kami tidak melanggar hukum, kami hanya melanggar etika. Padahal, etika lebih tinggi karena hukum dasarnya adalah etika," ujar Safrudin.

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 dinyatakan bahwa kegiatan politik tidak boleh digelar di CFD. Namun, pada aksi kemarin, terpantau ada banyak atribut partai politik.

Selain itu, Ahmad menyatakan, pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian pencemaran udara.

Indikatornya adalah penempatan panggung di Bundaran HI yang harusnya steril, penggunaan genset, penggunaan sound system melebihi standar saat CFD, pemblokiran busway, serta tidak adanya pengelolaan sampah dan pembiaran terhadap kerusakan taman.

Adapun pihak panitia sudah meminta maaf terkait atribut parpol. Mereka mengaku sudah meminimalisir adanya atribut parpol.

"Kami atas nama panitia meminta maaf atas kekurangan ini, tapi perlu diketahui kami sudah meminimalisir kekurangan itu, tapi kami akui belum berhasil secara optimal meminimalisir itu," ujar Ketua Bidang Hukum Aliansi Bangsa Indonesia Taufik Basari kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (5/12/2016). Red