Anggota Komisi X DPR RI Ir. H. Nuroji, M. Si Menilai Ujian Nasional Harus Tetap Dievaluasi

Senayan Jakarta-www.dutabangsanews.com I UJIAN Nasional (UN) hingga menjadi sorotan, menjadi perbincangan di kalangan pemerhati, praktisi dan pelaku serta Anggota Komisi X DPR RI membidangi Pendidikan. Karena, begitu terjadi  penggantian Menteri Pendidikan, maka berganti pula kebijakan pendidikan dari pusat hingga daerah, dengan demikian bergantinya menteri berganti pula kebijakan bisa dikatakan bluw print pendidikan di negeri ini nyaris tidak ada.

Tidak lama lagi para Siswa SLTA dan SLTP akan melaksanakan UN berbaris komputer  diberbagai provinsi, kabupaten dan kota, harapan masyarakat UN membuat iklim pendidikan lebih baik dan lebih bermakna demi kemajuan pendidikan di negeri ini. Tetapi banyak pihak menilai adanya UN berdampak negatif pada anak-anak didik, di samping itu membuat para siswa traumatic dengan adanya UN karena belajar tiga tahun di bangku SLTA,SLTP tetapi karena adanya UN hasil mereka di sekolah selama tiga tahun dihapuskan hanya karena Ujian UN hanya beberapa hari.

“Kalau menurut saya UN itu perlu dilakukan, perlu diselenggarakan oleh pemerintah, tujuannya untuk pemetaan pendidikan secara nasional, kalau UN dihapus hal itu tidak bisa, tidak mendasar, karena anggaran untuk UN itu nilainya miliaran rupiah, masak anggaran dengan nilai miliaran rupiah tidak ada evaluasi, jadi menurut saya UN harus tetap dilaksanakan,”demikian kata Anggota Komisi X DPR RI IR. H. Nuroji, M. Si kepada Wartawan Media Online www.dutabangsanews.com bertempat di Gedung Nusantara I Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta.

Aggaran UN itu berkisar Rp 600 miliar ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra Ir. H. Nurodji, kalau itu dibebankan ke pemerintah daerah pertanyaannya apakah pemerintah daerah mau menanggung beban UN tersebut. Tentu jawabannya pemerintah daerah tidak akan bersedia, pemerintah daerah tidak akan mau menanggung beban tersebut. Kalaupun pemerintah daerah mampu menanggung biaya UN tentu pemerintah daerah tidak akan mau menanggungnya.

Menurut pengamatan Anggota Komisi X DPR RI Ir. H. Nuroji saat Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, anggaran pendidikan di negeri ini terus naik dan meningkat dengan demikian, konsekwensinya dengan naiknya anggaran pendidikan tersebut banyak masyarakat menikmati dampak positifnya dengan program beasiswa siswa miskin. Tetapi pemerintah saat anggaran pendidikan terus menurun. Dengan demikian bagaimana pendidikan di negeri ini maju kalau semuanya berdasarkan politik anggaran. Mansur Soupyan Sitompul.