Senayan
Jakarta-www.dutabangsanews.com I INDONESIA adalah
negara hukum dengan demikian harusnya hukum di negeri ini harus sebagai
panglima, hukum harus tertinggi dalam menegakkan aturan dan peraturan yang
berlaku. Dengan demikian hukum bisa ditegakkan dan tidak menjadi permainan bagi
mereka yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai uang. Karena semua masyarakat
sudah tahu bagaimana hukum tersebut “terkesan dipermainkan” oleh mereka yang
berkuasa dan oleh mereka yang mempunyai uang. Kalau hal ini terus terjadi di
negeri tercinta ini miris melihat kondisi hukum kita.
Para penegak hukum seperti kepolisian,
kejaksaan, KPK, MA, MK, KY sudah menjalankan tugas mereka dengan baik dan
benar, tetapi. Tugas yang baik dan benar tersebut sering dikalahkan oleh mafia
hukum, mafia peradilan yang mencoba-coba main mata dengan petugas di
pengadilan, bisa kita lihat sudah banyak orang-orang yang mencoba menyuap,
menyogok di pengadilan seperti hakim, jaksa dan kepollsian. Sudah banyak
orang-orang yang bermasalah dengan hukum ditahan, ditangkap dan dijebloskan ke
tahanan hanya karena melakukan penyuapan.
“Negara kita berpedoman dan berdasarkan hukum
keberadaan hukum harus tertinggi dalam hal penegakan hukum di negeri ini dalam
bahasa hukumya disebut restat,”demikian kata Anggota Komisi III DPR RI Drs. H.
Hasrul Azwar, MM kepada Warawan Media Online www.dutabangsanews.com bertempat di Gedung Nusantara II Gedung DPR-RI
Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta.
Implementasi dalam negara hukum tidak mengenal
stasus sosial, di depan hukum sama tanpa membeda-bedakan seseorang dengan orang
lain. Dalam Sejarah Islam Nabi Muhammad SAW mengatakan, pemerintah harus
bersikap tegas. Rasulullah berkata, seandainya Anakku Fatimah mencuri akan aku
potong tangannya.
“Ini contoh paling mashur dalam sejarah Hukum
Islam, apa yang telah dicontohkan Rasullullah Muhammad SAW, telah menyatakan
dengan sikap tegas dan tidak melihat siapa yang bersalah apakah anak atau
anggota keluarga Rasullullah tetap akan dihukum sesuai dengan hukum yang
berlaku,”tutur H. Hasrul Azwar, MM Wakil Ketua BURT DPR RI.
Bahkan ucap H. Hasrul Azwar seperti kata Imal
Welkan, kalaupun besok hari kiamat hukuman gantung itu tetap dilaksanakan,
mantan Kepala Kejaksaan RI Baharuddin Lopa, SH juga pernah mengatakan, kalaupun
besok langit akan runtuh hukum harus ditegakkan. “Indonesia memiliki landasan Pancasila dan
UUD 1945 di mana semua itu menjadi hukum bagai acuan, hukum sebagai pedoman
alam melakukan kegiatan-kegiatan terutama bagi para penyelenggara negara, oleh
karena itu penegak hukum harus menjadi suri tauladan bagi seluruh
rakyat,”ungkap H. Hasrul Azwar, MM Anggota DPR RI Fraksi PPP dari Daerah
Pemilihan Sumut I. Mansur Soupyan
Sitompul.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !