Saat Ekonomi Masyarakat Sulit Pemerintah Mencabut Subsidi Tarif Dasar Listik

Kalibata Jakarta Selatan-PEMERINTAH sebagai operator di bidang energi dengan kekuasaan yang dimiliki menaikkan harga tarif dasar listrik (TDL), tentu menaikkan dan menurunkan TDL tersebut adalah domain pemerintah sebagai penguasa di pemerintah. Tetapi, kenaikan TDL tersebut kurang tepat hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil. Lihat saja bagaimana daya beli masyarakat saat ini menurun, tetapi saat itu pula pemerintah berubah pandangan dan mengambil kebijakan tidak populis dengan menaikkan TDL.

“Memang negara dihadapkan kepada anggaran terbatas, dengan terbatasnya anggaran saat ini untuk solusinya pemerintah mencabut subsidi TDL, menurut saya sebaiknya pemerintah melakukan pencabutan subsidi TDL secara bertahap. Saya kontra dengan pemerintah dalam hal pencabutan subsidi TDL ini, karena kita harus memberikan perhatian kepada masyarakat tidak mampu, apalagi daya beli mayarakat saat ini lemah,”demikian kata Anggota Komisi VII DPR RI Dr. H. Andi Jamaro Dulung, M. Si kepada wartawan media sosial www.dutabangsanews.com saat buka puasa bersama DPP PPP bertempat di Gedung Serba Guna Komplek Perumahan DPR RI Kalibata Jakarta Selatan.

Harusnya pemerintah tutur H. Andi Jamaro Dulung tidak mencabut subsidi TDL karena Indonesia memilik kekayaan sumber daya alam yang hebat, sebut saja laut. Kita memiliki laut yang luas di mana di dalamnya terdapat banyak kekayaan yang bisa dijadikan sumber pemasukan negara. Tetapi, kalau tidak dikelola dengan baik dan profesional, bukan tidak mungkin kekayaan laut milik kita akan dimamfaatkan oleh asing, karena kita tahu ikan-ikan di laut milik kita banyak dicuri oleh asing.

Tidak hanya laut tambah H. Andi Jamaro Dulung kita juga memiliki sumber daya hutan yang begitu luas dan sangat potensial untuk memberdayakan sistem anggaran yang kita miliki, kalau dilihat keberadaan hutan kita sangat baik. Dengan demikian, bukan tidak mungkin kekayaan hutan yang kita miliki mampu menutupi anggaran yang kita butuhkan. Tetapi, selama ini hutan kita dimamfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab maka terjadilah banjir bandang di berbagai daerah. Karena hutan tidak diberdayakan semestinya.  

“Pertanyaannya kenapa pemerintah tidak memdidik sektor laut untuk menambah pundi-pundi APBN yang mana selama ini anggaran kita banyak dipakai di sektor lain seperti anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan anggaran militer, infrastruktur serta anggaran lain yang tidak kalah pentingnya untuk kemajuan negara tercinta ini,”harap H. Andi Jamaro Dulung.

Saat pemerintah mengambil keputusan dengan mencabut subsidi TDL tentu akan ada reaksi dari masyarakat karena masyarakat yang menanggung beban dengan dicabutnya subsidi tersebut. Di sisi lain bagi pemerintah tentu hal ini bernilai positif karena beban APBN akan berkurang. Pertanyaannya siapa yang berhak menerima subsidi TDL tersebut.? “Dengan dicabutnya subsidi TDL ini Komisi VII DPR tentu akan memanggil Menteri ESDM, PLN menjelaskan kepada wakil rakyat di komisi energi,

Komisi Energi sudah membentuk Panja Listrik, tentu dengan adanya panja ini semua steakholderd menyangkut kelistrikan akan dipanggil panja,”tutur Dr. H. Andi Jamaro Dulung, M. Si Anggota Fraksi PPP DPR RI. Mansur Soupyan Sitompul.