Dipecat Novanto dari Korbid Golkar, Yorrys: Pergantian Biasa Aja

Jakarta, Dutabangsanews.com - Yorrys Raweyai didepak dari jabatannya sebagai Korbid Bidang Polhukam Partai Golkar. Yorrys pun menanggapi santai soal pemecatannya itu.

"Surat belum terima. Belum ada," ujar Yorrys saat dalam perbincangan dengan dutabangsanews, Minggu (8/10/2017).

Pemecatan Yorrys dari jabatan Korbid Polhukam ditandai dengan surat yang diteken oleh Ketum Golkar Setya Novanto dan sang sekjen, Idrus Marham. Surat bernomor KEP-252/DPP/Golkar//X/2017 itu berisi deretan pengurus Golkar pasca revitalisasi. 

Salah satu nama baru adalah Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko yang menggantikan Yorrys Raweyai sebagai Ketua Koordinator Bidang Polhukan. Surat tersebut diteken pada tanggal 2 Oktober 2017.

"Pergantian biasa-biasa aja," tutur Yorrys.

Isu pencopotan Yorrys sudah muncul sejak beberapa waktu lalu. 'Penyingkiran' Yorrys dari posisi elite Golkar itu terjadi tak lama setelah Novanto memenangkan praperadilan yang membuatnya bebas dari status tersangka kasus korupsi e-KTP.

Beberapa kali Yorrys cukup berbicara keras mengenai Novanto. Termasuk soal rekomendasi rapat pleno Golkar terkait penonaktifan Novanto dari jabatannya sebagai Ketum dengan penunjukan Plt Ketum.

Rekomendasi itu pun kini menguap setelah Novanto menang praperadilan. Yorrys bahkan tak hanya dipecat dari jabatannya. Dia juga dipolisikan oleh Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). 

Yorrys dipolisikan bersama Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia. Keduanya dilaporkan karena dianggap mencemarkan nama baik Ketum Golkar Setya Novanto.

Pencopotan Yorrys sempat dianggap tidak sah karena tidak melalui rapat pleno. Namun menurut Sekjen Golkar, Idrus Marham, revitalisasi ini adalah salah satu poin rekomendasi Rapimnas Golkar yang dilakukan di Kalimantan Timur beberapa waktu lalu. 

"Jadi begini, dulu memang Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) yang dilakukan di Kalimantan Timur, salah satu keputusan yang penting adalah memberikan tugas pada ketum untuk melakukan revitalisasi pengurus. Jadi ini Rapim yang memberikan mandat pada ketum. Jadi ini mandat," jelas Idrus di The Sultan Hotel, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (5/10). Red