Komisi I: Tunggu Penjelasan AS Soal Panglima, Jangan Terpancing Hoax

Jakarta, Dutabangsanews.com - Penolakan Amerika Serikat (AS) terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk masuk wilayah teritori mereka jadi sorotan. Komisi I DPR yang juga mengurusi bidang luar negeri, meminta masyarakat menunggu penjelasan resmi AS dan tak terpancing hoax.

"Selama menunggu (penjelasan AS), jangan terpancing pada hoax yang tak pada tempatnya, nanti (malah) tak baik," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2017).

TB Hasanuddin menyesalkan penolakan tersebut, terlebih Panglima TNI baru mendapat kabar penolakan masuk AS sesaat sebelum keberangkatan. Dia mengatakan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi telah mengambil langkah yang diperlukan.

"Saya kira pemerintah melalui Menlu sudah mengirim surat penyesalan. Kedua, meminta penjelasan rinci alasannya apa, mengapa secara mendadak izin masuk itu ditolak," sebut TB Hasanuddin 

TB memandang penolakan terhadap Gatot harus diselesaikan secara diplomatik. Apapun penjelasan dari AS, TB meminta pemerintah menentukan langkah-langkah lanjutan.

"Dalam dunia diplomasi, tak ada istilah penghinaan tapi ada urutan nanti dari tindakan diplomasi itu. Ditanyakan, kemudian dijawab. Apakah relevan atau tidak, tentu akan berpengaruh ke diplomatik," sebut dia.

"Kita tunggu apa keputusan dari pemerintah AS tentang alasan ini. Pasti disampaikan secara diplomat ke Menlu," imbuhnya.

Apakah penolakan AS terhadap Gatot bersifat politis? "Bisa dua, satu ada muatan administrasi. Kedua, bisa ada politis. Kita lihat nanti jawaban dari AS," jawab TB.

Politikus PDIP tersebut mengatakan apa yang kemarin disampaikan Duta Besar AS untuk RI terkait penolakan Panglima TNI bersifat normatif. Oleh karenanya, TB meminta penjelasan yang lebih rinci terkait alasan di balik hal tersebut.

TB mengatakan bisa jadi ada kepentingan intelijen Amerika Serikat di balik penolakan terhadap Gatot. Dia menyebut, sebelum Gatot, AS pernah melakukan tindakan serupa. 

"Begini ya, Imigrasi itu hanya berdasarkan perintah pemerintah. Bisa macam-macam, termasuk di dalamnya intelijen. Mari kita tunggu saja hasil dari jawaban yang disampaikan pemerintah AS," ucap TB. 

"Selama saya di Komisi I, pernah misal antara lain Pak Sjafrie Sjamsoeddin sampai akhirnya kita semua bicara dan minta penjelasan pemerintah," pungkas dia. Red