Guru Mengharapkan Ketegasan Pemerintah Dalam Pengangkatan Guru Honorer

Senayan Jakarta-www.dutabangsanews.com KOMISI X DPR RI belum lama ini melaksanakan rapat kerja dengan dengan para Rektor universitas negeri, seperti Rektor Universitas Negeri Medan, Rektor Universitas Negeri Jakarta. Di mana sebelum mekar menjadi universitas dulu perguruan tinggi penghasil guru ini bernama Institut Keguruan Ilmu Pendidikan atau IKIP. Tentu di berbagai ibukota provinsi universitas negeri ada, hanya berganti nama dari IKIP ke universitas negeri.

Dalam rapat kerja yang dihadiri minim Anggota Komisi Pendidikan DPR RI tersebut yang paling banyak dibahas adalah soal keberadaan dan nasib guru honorer yang ada di kabupaten, kota dan provinsi dinegeri ini. Jumlah mereka  para guru honorer tidak sedikit angkanya menembus satu juta orang. Tentu bukan angka yang sedikit bukan.? Tetapi, pemerintah sebagai operator harus peka dan peduli terhadap keberadaan nasib para guru honorer.

“Dalam rapat tersebut saya banyak bertanya tentang keberadaan guru honorer, karena nasib mereka sepertinya tidak menentu dan pemerintah juga sepertinya tidak sungguh-sungguh memeikirkan nasib mereka, tentuhal ini menjadi dillema bagi perjalanan bangsa ini ke depan,”demikian kata Anggota Komisi X DPR RI Ir. H. Nuroji, M. Si kepada Wartawan Media Online www.dutabangsanews.com bertempat di Gedung Nusantara I Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta.

Universitas negeri yang tersebar di ibukota provinsi di negeri ini hingga kini tentu setiap tahun menghasilkan para sarjana di berbagai jurusan dan disiplin ilmu, tentu juga mewisuda sarjana disiplin ilmu keguruan dimana kelak sarjana tersebut akan menjadi guru. Pertanyaannya adalah. Apakah guru yang dihasilkan oleh universitas negeri tersebut mempunyai kualitas yang mumpuni hal ini berkaitan dengan mutu pendidikan di Indonesia.

“terus terang saaat ini saya lagi gembor-gembornya mengkampanyekan tentang darurat guru yang terjadi saat ini, apalagi menyangkut tentang nasib guru honorer, dalam setiap rapat kerja dengan Kemendikbud saya kerap mencecar MenteriPendiidikan tentang nasib guru honorer,”tutur Nuroji Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI.

Di sisi lain ujar Nuroji yang terjadi dewasa ini tentang guru adalah dalam hal pendistribusian guru. Pendistribusian guru tidak merata, tidak menyesuaikan skala prioritas daerah mana saja yang darurat guru, yang terjadi adalah penempatan guru di suatu tempat, harusnya melihat dengan data daerah mana saja kekurangan guru.

“Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap profesi guru sebaiknya para guru lebih menjiwai lagi dan mencintai pekerjaan, profesinya sebagai guru, jadilah guru profesional, dengan demikian ke depan akan lebih baik lagi mutu pendidikan di negeri ini,”ungkap Ir. H. Nuroji, M. Si Anggota DPR RI berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat VI meliputi Kota Depok, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Mansur Soupyan Sitompul.