Jakarta, Dutabangsanews.com - Polri merencanakan pembentukan Satgas Anti-SARA untuk mengamankan proses Pilkada Serentak 2018. Cara kerja satgas ini mirip dengan Polisi Siber.
"Satgas Anti-SARA ini sama seperti yang dilakukan Siber, yaitu melakukan upaya-upaya menyampaikan narasi, kontra-narasi," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2018).
Martinus mengatakan sasaran operasi satgas ini adalah kampanye-kampanye hitam dan ujaran kebencian berbau SARA. Di media sosial, satgas akan menindak admin-admin akun tidak resmi yang melakukan tidak pidana tersebut.
Sementara itu, jika pelanggaran dilakukan pemegang akun resmi milik tim sukses pasangan calon, penanganannya dilakukan Bawaslu.
"Kalau kita lihat aturan KPU sekarang membolehkan kampanye melalui media sosial. Nah, apabila ada pelanggaran oleh akun tersebut, itu ranah Bawaslu. Bila akun di luar yang tidak terdaftar di KPU, ini harus ditindak oleh Satgas," jelas Martinus.
Satgas, menurutnya, mengedepankan pencegahan penyebaran isu SARA dan tidak akan langsung menindak netizen yang hanya satu kali melakukan ujaran kebencian terkait SARA. Penegakan hukum dilakukan jika ujaran kebencian dilakukan terus-menerus.
"Satgas ini juga mencegah. Tapi, kalau berulang kali dilakukan dan hasil profiling dan jejak digital terhadap akun ini terus-menerus melanggar Undang-Undang ITE, tentu akan diproses hukum," tegas Martinus.
Satgas juga akan mengawasi pergerakan di jalan-jalan, seperti pemasangan spanduk dan penyebaran brosur-brosur yang memuat kalimat-kalimat SARA.
"Termasuk juga spanduk di jalan-jalan atau selebaran-selebaran. Siapa pun, kita minta lebih aware, lebih peduli terhadap lingkungan," imbuh Martinus. Red
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !