Menag Diskusi Tentang Zakat ASN Dengan Tenaga Ahli Fraksi PPP DPR RI

Senayan Jakarta-MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin mewacanakan tentang dana zakat 2,5 persen kepada aparatur sipil negara atau ASN beragama Islam, tetapi wacana, isu tersebut menjadi sebuah “bola liar” di tengah masyarakat, terutama di dunia maya. Banyak masyarakat menilai zakat para ASN tersebut kelak digunakan untuk infrastruktur dan hal lainnya, bahkan ada mempertanyakan siapa kelak yang akan mengelola dana zakat tersebut,? Apakah Kemenag atau ada lembaga lain kelak akan mengelolanya.

Usai Sholat Jumat (9/2) siang tadi, Gedung Nusantara I Gedung DPR RI terlihat lengang, maklum. Setiap hari Jumat acara fraksi nyaris tidak ada, tetapi. Wartawan Media Online www.dutabangsa news.com melangkahkan kaki menuju lantal 15 karena Menteri Agama dijaduwalkan datang ke Fraksi PPP DPR RI dalam sebuah acara pertemuan Menag dengan para Tenaga Ahli F-PPP DPR RI dan tenaga ahli anggota dewan.

“Saya hadir di Fraksi PPP DPR RI dalam rangka memenuhi undangan Ketua Fraksi mengundang saya khusus untuk membicarakan banyak hal, antara lain isu belakangan ini    terkait mengenai optimalisasi dana zakat di kalangan ASN. Tadi kami melakukan diskusi dengan sejumlah tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli anggota fraksi, suasana diskusinya sangat dinamis, saya banyak menerima pandangan-pandangan positif. Dalam rangka menyempurnakan rancangan sampai saat ini sedang dipersiapkan Kemenag dan sekaligus mensosialisasikan progres persiapan rancangan tersebut,”demikian kata Menteri Agama RI Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin kepada wartawan termasuk Wartawan Media Online www.dutabangsanews.com bertempat di lantai 15 Gedung Nusantara I Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta.

Kesimpulannya ucap Menag adalah, bagaimana  potensi dana ummat dalam bentuk zakat di mana jumlahnya juga kelak tidak kecil, bisa diaktulisasikan dalam rangka kemaslahatan ummat, oleh karena itu Fraksi PPP DPR RI sangat konsen melihat ini,karena fraksi ini melihat persoalan keummatan menjadi sebuah prioritas.

Sementara itu Ketua Fraksi PPP DPR RI Dr. Hj. Reni Marlinawati mengatakan, pihaknya sengaja mengundang Menag untuk melaksanakan diskusi dengan para tenaga ahli. Di mana diskusi tersebut kalau diamati di tengah masyarakat bahwa bergulir sangat liar, bahkan menurutnya mengarah kepada penyesatan informasi. Dalam diskusi tersebut ada beberapa poin penting yaitu menyangkut tentang dana penyisihan dana yang di miliki oleh ASN untuk dioptimalisasi menjadi zakat.

“Perlu diingat bahwa adaya rencana atau wacana tentang Zakat ASN ini bukan suatu kewajiban, melainkan hal itu mengarah pada sukarela jadi sifatnya amaliah buduiyah dan sifatnya harus ridho. Kedua, saya mendapat informasi dari Pak Menteri Agama bahwa harta tersebut harus memenuhi nashopnya dulu, andaikata ada di antara mereka (ASN red) untuk makan hari ini masih kurang tentu hal itu zakat tersebut dibebankan kepadanya,”tutur Ketua Fraksi PPP DPR RI Dr. Hj. Reni Marlinawati.

Yang ketiga sifat zakat untuk ASN ini sukarela ucap Hj. Reni Marlinawati dengan demikian tidak  keharusan bagi seluruh ASN, Tetapi, bagi ASN di mana gajinya seperti sudah diatur dalam syar’i, maka boleh ASN melakukan zakatnya. Dalam diskusi antara Menag dengan para tenaga ahli fraksi menurut Hj. Reni Marlinawati ada sebuah gagasan, yaitu zakat ini sebaiknya dimulai dari pejabat tinggi seperti presiden, wakil presiden, para menteri, dirjen dan untuk kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota.

“Perlu diketahui dana Zakat ASN tidak dikelola oleh pemerintah, tetapi dikelola oleh Badan Zakat Nasional atau Baznas atau lembaga badan amal zakat lainnya, karena ini masalah zakat tidak bisa dilihat dari perspektif politik, tidak bisa dilihat dalam perspektif social, tetapi harus dilihat dalam perspektif agama, penggunaan zakat ini sudah diatur dalam Al Quran dan Hadis, siapa mustahiknya yaitu ada delapan kelompok, menurut saya gagasan ini sangat mulia, saya melihat bagaimana negara ini punya keinginan untuk memfasilitasi sama juga halnya dengan haji sifat pemerintah disitu adalah memfasilitasi,”ungkap Ketua Fraksi PPP DPR RI Dr. Hj. Reni Marlinawati. Mansur Soupyan Sitompul.