Jakarta,Dutabangsanews.com - Beredar kupon
pembagian sembako Presiden Jokowi yang bercap Polisi saat kunjungan kerja ke
Sukabumi, Jawa Barat. Partai Gerindra menyerahkan penilaian kegiatan bagi-bagi
sembako tersebut kepada masyarakat.
"Agak susah berdebat dengan pemerintah
sekarang, karena kalau mereka bilang benar, ya benar. Jadi analisa apapun,
biarkan masyarakat menilai. Itu kalimat paling top," ucap Ketua DPP Partai
Gerindra Desmond J Mahesa.
Desmond tidak mengambil pusing tindakan
pembagian sembako oleh Jokowi. Baginya, jika ada aturan tersebut, bisa
dilakukan.
"Kalau aturan benar, ya silakan. Kalau
nggak benar tahu diri dan malu. Itu yang kita lihat," ucap Desmond.
Namun, Desmond menilai tindakan tersebut
sebagai langkah Jokowi maju di Pilpres 2019. Baginya, ini melanggar demokrasi
karena menggunakan kekuasaan untuk kampanye.
"Makanya itu saya bilang, kalau kamu
mengerti negara demokrasi jelas standarnya, jelas aturan mainnya. Kalau kayak
gini, kayak demokrasi kriminal, Demokrasi dengan kekuaraaan, telah melakukan
pelanggaran-pelanggaran demokrasi," kata Desmond.
Sebelumnya, Kepalas Staf Kepresidenan (KSP)
Moeldoko menegaskan bantuan yang diberikan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan
kerjanya bukan bersifat kampanye. Bantuan presiden sudah ada dari pemerintahan
sebelumnya.
Hal ini menjawab tudingan soal bantuan sembako
dari Jokowi sebagai kampanye yang tengah jadi viral. Foto dan video yang viral
itu berupa kupon sembako bercap Polres Sukabumi-Polsek Palabuhanratu, tas
bertulisan 'Bantuan Presiden', hingga video polisi dan anggota TNI yang
membagikan tas tersebut.
"Sebelum pemerintahan ini juga sudah
seperti itu, dulu warnanya gini, sekarang warnanya gini," jelas Moeldoko
di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018). Red
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !