Jazuli Juwaini : Natsir Buktikan Ummat Islam Tulang Punggung NKRI

Senayan Jakarta-www.dutabangsanews.com I DALAM rangka memperingati mosi Integral M. Natsir 3 April 1950 yang mengembalian dan mengokohkan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan diskusi publik dengan tema Memperkokoh NKRI, mengembalikan kedaulatan bangsa. Peringatan ini rutin dilakukan oleh Fraksi PKS setiap tahun untuk mengenang jasa M. Natsir dan Mosi Integral-nya yang monumental tersebut.

Tampil sebagai narasumber dalam diskusi ini H.M Dr. Hidayat Nurwahid Wakil Ketua MPR RI, Almuzammil Yusuf Ketua DPP PKS, Mayjen Kustanto Widjatmoko, M.DA Aster Panglima TNI, Komjen Polisi Drs. Moechgiyarto, SH, MH Kabaharkam Polri dan Dr. Fitra Arsil, SH, MH Pakar Hukum Tata Negara UI. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, mengatakan bahwa Fraksi PKS setiap tahun menyelenggarakan peringatan Mosi Integral Natsir yang sangat penting dalam sejarah NKRI, karena melalui Mosi ini Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan kokoh hingga hari ini.

“Mosi Integral adalah momentum bersejarah yang lahir dari gagasan brilliant seorang M. Nasir yang kita kenal sebagai politisi Muslim yang juga Ketua Umum Masyumi. Hal ini sekaligus menandakan bahwa tokoh-tokoh Islam begitu jelas dan kuat kontribusi dan pembelaannya terhadap NKRI. Ini juga bukti umat Islam adalah tulang punggung NKRI,”kata Jazuli.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Sukamta, yang bertindak sebagai Keynote Speaker menegaskan maksud Fraksi PKS menyelenggarakan peringatan Mosi Integral M. Natsir ini setiap tahun menyiarkan perjuangan M. Natsir dalam mengembalikan Indonesia ke bentuk NKRI yang selama ini kurang terekpose dalam sejarah. Padahal, momen kembalikan Indonesia kembali ke bentuk NKRI disebut sebagai Proklamasi kedua setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945.  “Peringatan momen bersejarah itu penting, sebagai pelajaran generasi bangsa, yang hidup saat ini agar tidak lupa dengan peran strategis tokoh dan umat Islam,”kata Sukamta.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, dalam paparannya, Menurut Hidayat Nur Wahid sejak awal tokoh Islam amat sangat mencintai Indonesia, sehingga tidak heran tokoh seperti Muhammad Natsir memiliki gagasan untuk menghindari Indonesia dari pepecahan, Mosi Integral adalah momentum berdirinya kembali NKRI sesuai UUD 1945. Mosi ini dilaksanakan dengan ditandai dibubarkannya RIS pada 17 agustus 1950.  “Mengacu pada catatan sejarah tersebut, bisa dikatakan tidak mungkin Umat Islam dianggap tidak cinta NKRI,”katanya.

Untuk  itu, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berpesan, agar momentum sejarah diciptakan Natsir mampu memotivasi umat islam untuk sekuat tenaga berusaha mempertahankan dan mengokohkan persatuan dan kesatuan bansga serta menjaga kedaulatan republik. “Umat Islam seyogiyanya menjadi pelopor consensus kebangsaan dalam rangka mengokohkan NKRI dan menjaga kedaulatn Indonesia. Di sini, tidak boleh ada sekat, tidak boleh ada yang merasa paling NKRI atau paling merah putih, sambil menuduh yang lain tidak NKRI dan tidak merah putih,”tandas Jazuli.

Waspada Ancaman Kedaulatan

Mosi Integral M. Natsir mengandung pelajaran penting bagi bangsa Indonesia bahwa upaya mempertahankan Negara kesatuan dan kedaulatan bangsa tidaklah mudah. Penjajah sengaja membagi Negara dalam Negara-negara bagian agar mudah memecah belah. Ini yang ditentang Natsir dalam Mosi-nya.Melalui peringatan sejarah Mosi Integral, ini kita juga semestinya bersikap kritis dan waspada terhadap setiap upaya yang merongrong kewibawaan NKRI dan melemahkan kedaulatn bangsa dalam seluruh aspeknya. “Kita punya Ideologi dan dasar negara yaitu, Pancasila yang harus kita jaga dari rongrongan dan praktek ideologi yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengannya,”terang Jazuli.

Pertama, kita punya konsep ekonomi kerakyatan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang harus kita pertahankan di tengah praktek ekonomi liberal kapitalistik yang semakin menguat, Indonesia harus makin berdaulat secara ekonomi, raih swasembada dan orietasi ekspor,jangan malah besarkan impor dan utang Negara. Kedua, dalam aspek politik jangan sampai atas nama demokrasi kita mempraktekkan kebebasan yang kebablasan, menghafalkan segala cara, tidak taat aturan dan etika, juga money politics.