Gubernur Riau Mendatang Harus Memprioritaskan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Kepemilihan Lahan

Senayan Jakarta-www.dutabangsanews.com I SAAT ini di Wilayah Kabupaten dan Kota diRiau banyak didatangi masyarakart dari berbagai daerah di tanah air, sehingga membuat kehidupan di Bumi Riau makin heterogen dan majemuk. Dengan datangnya masyarakat dari berbagai daerah di tanah air ke Bumi Riau, untuk menetap dan berdomisili, mengadu nasib di perantauan di Tanah Melayu di Bumi Riau. Tentu, kedatangan masyarakat dari berbagai daerah tersebut ke Bumi Riau bermksud baik, tujuannya ingin mencari nafkah, mencari penghidupan. Sebagai Anggota DPR RI berasal dari Daerah Pemilihan Riau II Marsiaman Saragih, SH tentu banyak tahu tentang keberadaan masyarakat di dapilnya.

“Secara umum kalau melihat kondisi ekonomi masyarakat di dapil II Riau di lima kabupaten, tentu sama dengan daerah lain. Di sisi lain dalam hal infrastuktur jalan di beberapa kabupaten belum dibangun secara merata, sehingga hal ini sangat menyulitkan masyarakat, karena kita tahu bahwa jalan adalah urat nadi perekonomian, dengan bagusnya sebuah jalan maka ekonomi masyarakat setempat akan terdongkrak, akan bergerak,”demikian kata Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Marsiaman Saragih, SH khusus kepada Wartawan Media Online www.dutabangsanews.com dan Tabloid DUTA BANGSA bertempat di Komisi XI DPR RI Gedung Nusantara I Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta.

Dengan tidak baiknya infrastruktur jalan kata Marsiaman Saragih, SH hal ini tentu sangat menyulitkan masyarakat saat membawa hasil kebun kelapa sawit dari daerah pedalaman ke-akses jalan raya. Tentu sangat berbeda kalau jalannya bagus hal ini akan memudahkan masyarakat membawa hasil kebun mereka.   

Yang terjadi adalah ucap Marsiaman Saragih, para tengkulak yang mendatangi kebun masyarakat untuk membeli kelapa sawit, sudah bisa dibayangkan bagaimana seorang tengkulak membeli hasil kebun masyarakat, tengkulak melihat bagi masyarakat yang membutuhkan uang tentu harga kelapa sawitnya lebih murah dibeli tengkulak, karena tengkulak tahu bahwa petani tersebut sangat membutuhkan uang.

Tetapi saat ini Masyarakat  Kabupaten Indragiri Hilir dan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu, mereka kewalahan dalam hal lahan, karena lahan yang ada saat ini dimiliki pihak swasta maupun pribadi, sehingga masyarakat sulit untuk melakukan aktivitas dalam hal menanam kelapa sawit. Di sisi lain dalam hal program perkebunan inti dan plasma di daerah ini nyaris tidak berjalan, tentu yang dirugikan adalah masyarakat di sana.

Banyak perusahaan HPH dengan mengantongi ijin prinsip menguasai tanah sepuluh ribu Ha, tetapi. Realisasinya, perusahaan tersebut hanya menggunakan lahan dikuasainya sebanyak tiga ribu Ha, sisanya dibiarkan begitu saja tanpa ada sentuhan dari pemilik HPH. Oleh masyarakat sisa tanah ini dimamfaatkan menanam tanaman sayuran,bahkan ada yang menanam kelapa sawit. Tetapi, saat masyarakat menanam kelapa sawit si pemilik HPH diam seribu bahasa, saat kelapa sawit tersebut berbuah pasir maka si pemilik HPH datang memberangus kelapa sawit tersebut dengan alat berat buldoser. Pada saat ditanya tentang surat kepemilikan tanah pengusaha tersebut hanya menunjukkan surat ijin prinsip.

Pemilih lahan HPH sebaiknya membuat papan pengumuman bahwa tanah ini miliki perusahaan HPH dengan ijin prinsip, tapi. Pemilih lahan HPH tidak membuat pengumuman tersebut, saat masyarakat menggarap lahan tersebut oleh pemilk lahan melakukan tindakan ke penggarap lahan yaitu masyarakat.

 “Harusnya di sinilah peran keberpihakan Pemerintah Provinsi Riau dan peran pemerintah kabupaten  di provinsi ini,keberpihakan ke masyarakat dan masyarakat sangat menunggu, menantikan peran pemerintah tersebut,”ujar Marsiaman Saragih.

Mansur Soupyan Sitompul.