Headlines News :
::::::>>> www.DutaBangsaNews.com Membangun Kinerja Bangsa Mengucapkan Selamat Mununaikan Ibdah Puasa 1440 H - 2019 M <<<::::::
Home » , » H. Viva Yoga Mauladi, M.Si.: Tata Niaga Pangan Harus Direformasi Karena Orientasinya Untuk Mewujutkan Kedaulatan Pangan

H. Viva Yoga Mauladi, M.Si.: Tata Niaga Pangan Harus Direformasi Karena Orientasinya Untuk Mewujutkan Kedaulatan Pangan

Written By mansyur soupyan sitompul on Selasa, 08 Mei 2018 | 08.00



Senayan Jakarta-www.dutabangsanews.com I MASYARAKAT Indonesia saat ini dihadapkan pada masa-masa sulit, apalagi harga-harga kebutuhan pokok masyarakat terus naik bak roket, apalagi menjelang Bulan Suci Ramadhan maupun Idul Fitri, tentu harga kebutuhan lain seperti daging akan naik, belum lagi kebutuhan lainnya tentu suka tidak suka, mau tidak mau masyarakat harus mau menerima tingginya harga-harga kebutuhan tersebut. Upaya pemerintah dengan melakukan operasi pasar bidang sembako, tujuannya untuk menetralisir harga pasar sepertinya juga tidak signipikan. Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online www.dutabangsanews.com mewawancarai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI H. Viva Yoga Mauladi, M.Si.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI H. Viva Yoga Mauladi, melihat tata niaga pangan harus direformasi, orientasinya adalah untuk mewujutkan kedaulatan pangan dalam rangka Nawacita, harusnya dari sisi itu diturunkan ke bawah, tapi harus diingat sistem tata niaga pangan kita saat ini kondisinya carut marut. Ada beberapa kebiijakan di internal kementerian sifatnya kontrdikso interminis.

“Artinya. Antara kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lain kontraadiksi, contoh UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Terhadap Nelayan, untuk impor garam dan ikan kewenangannya ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi dengan PP 2016 diganti ke Kementerian Perindustrian,”demikian kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI H.Viva Yoga Mauladi, M. Si khusus kepada Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online www.dutabangsanews.com bertempat di ruangan Pimpinan Komisi IV DPR RI Gedung Nusantara II DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta.

Jadi, ini menunjukkan bahwa tata niaga kita bertambah rumit sehingga mempengaruhi padahal UU Pangan disebutkan bahwa pemerintah dalam hal ini negara wajib untuk menyediakan, memenuhi ketersediaan kecukupan pangan masyarakat. Data produksi misalnya antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian berbeda, bicara tentang data produksi itu memang kewenangan Kementerian Pertanian, tetapi dalam hal pangan, kalau teor ekonomi adanya permintaan dan penawaran suplai dan deman atau produksi dan konsumsi, produksinya Kementerian Pertanian dan konsumsinya Kementerian Perdagangan.

 “Sehingga berpengaruh terhadap kebijakan negara, kalau Bappeda yang dipakai data yang mana, tentu data Kementerian Perdagangan makanya kita sering impor, kata Kementerian Perdagangan barangnya mana, tidak ada berarti produki turun, kata Kemenetrian Pertanian, oh. Kita sudah surplus, tapi  surplusnya itu bukan karena faktor ekonomi suplai and deman, tapi di sana ada anomaly pasar dalam hal ini tentang cuaca, geografis,masyarakat hal ini berpengaruh terhadap harga,”tutur Viva Yoga Mauladi Anggota Fraksi PAN DPR RI.

Harusnya ucap Viva Yoga Mauladi,harusnya pemerintah membuat asumsi yang sama, menjadi dasar atau rujukan seluruh kementerian. Asumsi ini akan menjadi dasar kebijakan, tapi realitasnya tidak seperti itu akhirnya timbul sebuah kecurigaan, kecurigaan seperti ada moral hajat, ada hengki pengki tentu kita kasihan melihat menterinya tersebut.

Menteri sudah bekerja maksimal, tapi karena kurang koordinasi ego sektoral kementerian, yang dirugikan adalah rakyat di bawah. Dalam hal harga tinggi para pedagang belum bisa berdagang, karena pembeli akan menjauh dan mencari komoditas yang lebih murah. Makanya stabilitas pasokan dan harga tersebut harus stabil. Kemudian mengatur tata niaga pangan dan diturunkan lagi yaitu, tata niaga jagug,tata niaga beras dan tata niaga holtikultura. Ini harus diatur pemerintah, tapi. Kenyataannya carut marut terkesan antar institusi.

“Kami di Komisi IV DPR RI,dalam hal melakukan  pengawasan itu agar kondisi itu jangan sampai merugikan petani dan nelayan, karena kalau banyak impor tentu berpengaruh terhadap harga, barangnya relatif lebih murah, barangnya kedaluarsa, bagi negara itu barang yang sudah dua tahun tidak terpakai seperti beras, maka diekpor ya seperti itu, memang masih terlalu banyak tantangan, tapi saya optimis,”ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI H. Viva Yoga Mauladi, M.Si.Mansur Soupyan Sitompul.

Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Published by : DutaBangsaNews.Com
Copyright © 2006. - All Rights Reserved
Media Online :
www.dutabangsanews.com