Senayan
Jakarta-www.dutabangsanews.com I MASYARAKAT Indonesia saat ini dihadapkan pada masa-masa sulit,
apalagi harga-harga kebutuhan pokok masyarakat terus naik bak roket, apalagi
menjelang Bulan Suci Ramadhan maupun Idul Fitri, tentu harga kebutuhan lain
seperti daging akan naik, belum lagi kebutuhan lainnya tentu suka tidak suka,
mau tidak mau masyarakat harus mau menerima tingginya harga-harga kebutuhan
tersebut. Upaya pemerintah dengan melakukan operasi pasar bidang sembako,
tujuannya untuk menetralisir harga pasar sepertinya juga tidak signipikan.
Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online www.dutabangsanews.com
mewawancarai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI H. Viva Yoga Mauladi, M.Si.
Wakil Ketua Komisi IV DPR
RI H. Viva Yoga Mauladi, melihat tata niaga pangan harus direformasi,
orientasinya adalah untuk mewujutkan kedaulatan pangan dalam rangka Nawacita,
harusnya dari sisi itu diturunkan ke bawah, tapi harus diingat sistem tata
niaga pangan kita saat ini kondisinya carut marut. Ada beberapa kebiijakan di
internal kementerian sifatnya kontrdikso interminis.
“Artinya. Antara kebijakan
yang satu dengan kebijakan yang lain kontraadiksi, contoh UU No. 7 Tahun 2016
Tentang Perlindungan Terhadap Nelayan, untuk impor garam dan ikan kewenangannya
ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi dengan PP 2016 diganti ke
Kementerian Perindustrian,”demikian kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI H.Viva
Yoga Mauladi, M. Si khusus kepada Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online
www.dutabangsanews.com bertempat di ruangan Pimpinan Komisi IV DPR RI Gedung
Nusantara II DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta.
Jadi, ini menunjukkan
bahwa tata niaga kita bertambah rumit sehingga mempengaruhi padahal UU Pangan
disebutkan bahwa pemerintah dalam hal ini negara wajib untuk menyediakan,
memenuhi ketersediaan kecukupan pangan masyarakat. Data produksi misalnya
antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian berbeda, bicara
tentang data produksi itu memang kewenangan Kementerian Pertanian, tetapi dalam
hal pangan, kalau teor ekonomi adanya permintaan dan penawaran suplai dan deman
atau produksi dan konsumsi, produksinya Kementerian Pertanian dan konsumsinya
Kementerian Perdagangan.
“Sehingga berpengaruh terhadap kebijakan
negara, kalau Bappeda yang dipakai data yang mana, tentu data Kementerian
Perdagangan makanya kita sering impor, kata Kementerian Perdagangan barangnya
mana, tidak ada berarti produki turun, kata Kemenetrian Pertanian, oh. Kita
sudah surplus, tapi surplusnya itu bukan
karena faktor ekonomi suplai and deman, tapi di sana ada anomaly pasar dalam
hal ini tentang cuaca, geografis,masyarakat hal ini berpengaruh terhadap
harga,”tutur Viva Yoga Mauladi Anggota Fraksi PAN DPR RI.
Harusnya ucap Viva Yoga
Mauladi,harusnya pemerintah membuat asumsi yang sama, menjadi dasar atau
rujukan seluruh kementerian. Asumsi ini akan menjadi dasar kebijakan, tapi
realitasnya tidak seperti itu akhirnya timbul sebuah kecurigaan, kecurigaan
seperti ada moral hajat, ada hengki pengki tentu kita kasihan melihat
menterinya tersebut.
Menteri sudah bekerja
maksimal, tapi karena kurang koordinasi ego sektoral kementerian, yang
dirugikan adalah rakyat di bawah. Dalam hal harga tinggi para pedagang belum
bisa berdagang, karena pembeli akan menjauh dan mencari komoditas yang lebih
murah. Makanya stabilitas pasokan dan harga tersebut harus stabil. Kemudian
mengatur tata niaga pangan dan diturunkan lagi yaitu, tata niaga jagug,tata
niaga beras dan tata niaga holtikultura. Ini harus diatur pemerintah, tapi.
Kenyataannya carut marut terkesan antar institusi.
“Kami di Komisi IV DPR
RI,dalam hal melakukan pengawasan itu
agar kondisi itu jangan sampai merugikan petani dan nelayan, karena kalau
banyak impor tentu berpengaruh terhadap harga, barangnya relatif lebih murah,
barangnya kedaluarsa, bagi negara itu barang yang sudah dua tahun tidak
terpakai seperti beras, maka diekpor ya seperti itu, memang masih terlalu
banyak tantangan, tapi saya optimis,”ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI H.
Viva Yoga Mauladi, M.Si.Mansur Soupyan
Sitompul.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !