Pondok
Gede Jakarta Timur-ANGGOTA DPR
RI mempunyai tugas, pokok dan fungsi, salah satunya adalah membuat anggaran,
membuat undang-undang dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Di
samping itu, tugas Anggota DPR RI yang lainnya adalah menyerap aspirasi
masyarakat di daerah pemilihan dan menyalurkannya ke pemerintah dalam hal ini
kementerian sebagai mitra kerja di berbagai komisi di DPR RI.
Menyerap aspirasi rakyat
di daerah pemilihan itulah yang saat ini dilakoni Caleg PPP DPR RI beliau
adalah Brigjen Pol. (Purn) Drs. H. Mishar, berasal dari Daerah Pemilihan
Riau 1. Untuk itu, beliau selalu
mendekatkan diri dengan masyarakat, apalagi seorang calon wakil rakyat tentu
harus dekat dan peka terhadap masyarakat yang kelak akan diwakilinya. Tidak itu
saja, calon wakil rakyat, harus mengetahui persoalan yang dihadapi oleh
masyarakat yang akan diwakilinya. Dengan demikian, akan terjadi sinergitas
antara wakil rakyat dengan rakyat. Bagaimana visi dan misi Caleg PPP DPR RI
Brigjen Pol. (Purn) Drs. H. Mishar kepada
Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online www.dutabangsanews.com
dipaparkannya.
‘”Saya berniat maju
sebagai Caleg PPP DPR RI, tujuannya ingin menampung aspirasi rakyat menyangkut
permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, sehingga rakyat terjawab solusi
yang mereka hadapi melalui calon anggota legislatf dan PPP sebagai partai
politik, di mana PPP adalah salah satu partai politik Berazaskan
Islam,”demikian kata Caleg PPP DPR RI Brigjen Pol. (Purn) Drs. H. Mishar kepada
Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online www.dutabangsanews.com saat
Rapimnas III PPP bertempat Di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur.
Kalau melihat dari dekat
di Daerah Pemilihan Riau 1 menurut pendapat Brigjen Pol. (Purn) Drs. H. Mishar,
ada sebuah embrio gangguan keamanan di Dapil Riau 1 dan embrio gangguan
keamanan ini bersumber pada kecemburuan sosial masyarakat dengan orang asing di
mana orang asing ini mereka adalah pemilik perusahaan. Pernah terjadi benturan
masyarakat dengan pemilik perusahaan.
Dalam benturan tersebut di sana ada aparat, tetapi aparat sering tidak berpihak
kepada rakyat, lebih memihak ke pemilik perusahaan.
“Lahan di depan mata
mereka, tetapi mereka tidak bisa apa-apa, tidak bisa menggarap terhadap lahan
tersebut, hal-hal seperti ini kelak aspirasi masyarakat yang akan saya
perjuangkan, agar masyarakat lebih merasakan menjadi tuan di kampung
sendiri,”ujar Brigjen Pol. (Purn) Drs. H. Mishar.
Bayangkan saja tutur
Brigjen Pol. (Purn) Drs. H. Mishar kebun kelapa sawit di depan rumah mereka,
tetapi. Mereka tidak bisa memiliki terhadap kebun sawit tersebut dan mereka
hanya sebagai buruh. Harusnya mereka memiliki lahan kebun sawit tersebut
sebanyak dua hektar, dan kebijakan ini pernah dilakukan oleh pemerintah
terhadap rakyat, sehingga rakyat memiliki kebun sawit sebanyak dua hektar.
Menurut Brigjen Pol. (Purn) Drs. H. Mishar kebijakan dan pola pemerintah
harusnya melakukan hal itu kepada rakyat.
Mansur
Soupyan Sitompul.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !