Lampung,dutabangsanews.com I Dirjen Pemasyarakaran (PAS) Sri Puguh Budi Utami mengakui hingga saat ini kondisi di dalam sel tahanan belum bersih dari peredaran gelap narkoba, terutama melalui telepon seluler. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus merazia untuk memberantasnya.
"Saya selalu melakukan inspeksi mendadak ke lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Hal itu kita lakukan untuk mengantisipasi adanya peredaran narkotika melalui handphone," kata dia usai melakukan penandatanganan Pakta Integritas di Lapas Way Huwi, Lampung Selatan, sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (15/1/2019).
Belum bersihnya sel tahanan dari narkoba, karena lapas dan rutan banyak dihuni oleh narapidana atau tahanan yang terlibat kasus narkoba.
"Sebanyak 115 ribu lebih penghuni lapas dan rutan adalah kasus narkoba, dan 43 ribu lebih adalah pengguna. Belum lagi yang bandar ataupun pengedarnya," kata dia.
Sri Puguh menambahkan untuk pengguna narkotika seharusnya dilakukan rehabilitasi, sebab jika tidak direhabilitasi pasti akan melakukan hal-hal untuk memenuhi kebutuhannya.
"Percayalah pasti mereka akan memenuhi kebutuhannya selama di dalam, apalagi sudah kecanduan yang luar biasa. Kita berupaya mendorong supaya mereka mendapat kesempatan untuk direhabilitasi bekerja sama dengan Kemenkes dan pihak-pihak yayasan lainnya," kata dia.
Oleh sebab itu, untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK WBBM) UPT Pemasyarakatan, pihaknya siapkan pembangunan zona intergritas.
"Sudah 6 UPT Pemasyarakatan yang memperoleh predikat WBK, tahun ini kita dorong untuk dapat WBBM," ucapnya.
Utami mengatakan bahwa pada tahun 2019 sebanyak 100 UPT Pemasyarakatan direkomendasikan untuk bisa memperoleh predikat WBK, sedangkan yang sudah WBK ia berharap bisa menjadi WBBM.
Pembangunan zona integritas menjadi fokus Ditjen Pemasyakatan untuk semakin baik dalam menjalankan roda birokrasi dan mendukung program dari Pemerintah.
Reformasi birokrasi dan manajemen perkantoran berbasis elektronik sangat diperlukan di era saat ini.
"Semua itu dimulai dari penguatan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang ada. SDM lengkap pasti bisa diterealisasi," tegas Utami
Di kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Bambang Maryono juga menuturkan pencanangan pembangunan zona intergitas menjadi fondasi mewujudkan birokrasi yang baik.
"Tentu WBK WBBM bagi UPT Pemasyarakatan yang ada di Lampung menjadi target kita dan akan kita perjuangkan," ujar Bambang. RED/dtk
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !