Jakarta,dutabangsanews.com I KPU memutuskan daftar pertanyaan bakal diberitahukan ke capres-cawapres, sebelum debat perdana Pilpres 2019. Mantan Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menyebut tidak tepat apa yang dilakukan oleh KPU tersebut.
"Ya menurut saya tidak pas lah, kalau misalnya kisi-kisi disampaikan ke paslon sebelumnya. Lebih baik didalami, kan tema general sudah dipahami dan diketahui, nanti tinggal moderator yang akan mengolah menjadi pertanyaan dari kisi-kisi yang dikasih panelis. Itu mekanismenya," ujar Ferry Kurnia saat dihubungi, Minggu (7/1/2019).
Ferry mengatakan seharusnya mekanisme debat adalah pertanyaan debat yang dibuat para panelis disampaikan kepada moderator. Kemudian moderator yang menyusun pertanyaan untuk disampaikan kepada para pasangan capres-cawapres.
"Dulu kita sampaikan seperti itu, mekanisme membuat semacam bahan teknis oleh para panelis, nanti panelis menyampaikan kepada moderator, dan moderator memformulasikan menjadi pertanyaan. Saya pikir alangkah lebih baiknya tidak ada informasi terkait disampaikan, tapi informasi umum tidak apa-apa. Tinggal masing-masing paslon menyiapkan tema diseputar itu," jelas Ferry.
Dihubungi terpisah, eks Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menilai tidak tepat jika pertanyaan disampaikan kepada capres-cawapres sebelum debat dilakukan. Menurut Hadar, KPU saat ini dianggap tidak netral karena hal tersebut.
"Saya kira tidak pas, kalau kita mau mendapatkan apa masyarakat dari debat. Jadi melihat sisi pasar dan masyarakat, dari sisi pemilih saya kira tidak pas, bagaimana respon semua kelihatan kecewa ya, tidak setuju bahkan agak kasar menuduh KPU tidak netral, KPU aneh dan seterusnya," kata Hadar.
Lebih lanjut, Hadar juga menyebut KPU sebelumnya tidak pernah memberikan usulan pertanyaan diberitahu sebelum debat. Sebab, pemilih tidak bisa membedakan kelebihan dan kekurangan capres-cawapres bila pertanyaan debat sudah diberitahu sebelumnya.
"Belum pernah memberikan kisi-kisi sebelum debat, dan tidak pernah dipikiran kami. Kalau dulu ada yang mengusulkan itu, tidak kami izinkan. Ya namanya kita sedang membuat format debat, dimana akan bisa melihat perbedaan mereka, ya tidak kami kasih tahu dong. Jangankan pertanyaan, kisi-kisi tidak kami berikan," jelas Hadar.
"Jadi saya melihat ini kok tidak pas, kok sampai diubah seperti ini menjadi pertanyaan saya. Tapi mereka punya otoritas terutama KPU, cuma agak melihat respon masyarakat berita ini, sayang sekali KPU dinilai negatif dikaitkan paslon tidak mahir menjawab seolah-olah melindungi paslon, kan jadi rusak ada gagasan lain itu," lanjut dia.
Ia mencontohkan debat capres Amerika Serikat antara Donald Trump dengan Hillary Clinton. Ketika itu, para capres tersebut tidak semua menjawab pertanyaan yang diajukan moderator.
"Di Amerika ada kajian soal debat, capres Clinton dan Trump, debat mereka dinilai hanya sebagian kecil, banyak pertanyaan moderator tidak sepenuhnya dijawab capres ini. Ya memang begitu, sulit kalau kita berharap mereka menjawab seperti diminta moderator karena mereka punya pandangan sendiri, jawaban sendiri yang mereka anggap penting, ini agar publik menarik. Jadi biarkan publik menilai sendiri," tutur Hadar. RED/dtk
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !