Rakernas PAN Tidak Untuk Menetapkan Pilihan Koalisi Atau Oposisi

Senayan Jakarta-www.dutabangsanews.com I TIDAK lama lagi PAN akan menyelenggaakan Rakernas setelah menyelesaikan tugas besarnya bertarung dalam Pemilu 2019. Dalam Pemilu yang lalu PAN berada pada posisi kubu 02, yang secara legal konstitusional telah dinyatakan kalah dari kubu 01. Rakernas PAN digelar untuk menyatukan sikap seluruh kader PAN terhadap hasil Pemilu yang baru lalu. Agenda Rakernas PAN akan ditetapkan melalui rapat DPP yang tentu tidak lama lagi pula akan dilaksanakan. 

Dikatakan Totok, belakangan ini banyak dipublikasikan wacana yang berseteru yang disampaikan oleh para elite PAN, tarik-menarik antara keinginan berkoalisi atau beroposisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi Jilid 2. Seperti yang dinyatakan oleh pendiri PAN Pak Amien Rais, mengajak PAN berada di luar pemerintahan menjalankan oposisi sebagai wujud dari pelaksanaan demokrasi yang sehat. Sementara Ketua Umum PAN Mas Zulkifly Hasan beserta pengurus-pengurus DPP lainnya cenderung bersikap realistis agar PAN berkoalisi dengan pemerintah. 

“Melihat kenyataan ini sebagai kader PAN yang terbilang senior, saya menyarankan agar Rakernas PAN tidak perlu mengagendakan untuk memilih sikap antara berkoalisi atau beroposisi. Agenda menentukan pilihan ini akan membawa seluruh kader PAN se Indonesia yang diwakili oleh para utusan Rakernas, berada pada posisi yang sulit yang berpeluang menimbulkan perpecahan. Bila ada keputusan aklamasi pun, apa pun pilihannya, dipastikan akan ada statemen dari para kader PAN yang mengingkari keputusan aklamasi tersebut,”demikian kata Totok Daryanto Wakil Ketua Umum PAN yang juga Anggota DPR RI Fraksi PAN. 

Saya melihat ujar Totok, alur pemiikiran yang berkembang di antara tokoh-tokoh PAN yang menginginkan koalisi atau oposisi sudah bergeser ke arah substansi dalam keyakinan berdemokrasi. Bukan lagi pada tataran pertimbangan pragmatis-politis berdasarkan keinginan atau tawaran kursi kabinet. Oleh karena itu, menggelar Rakernas dengan agenda membahas koalisi atau oposisi akan berubah menjadi semacam ajang seminar. Masing-masing posisi akan memperkaya argumentasinua untuk membenarkan posisi yang diambilnya. 

Jadi, Rakernas PAN dengan agenda menentukan pilihan antara oposisi atau koalisi, merupakan agenda yang tidak produktif untuk kepentingan konsolidasi partai. Saya menyarankan DPP memilih agenda yang lebih cerdas dan lebih esensial, melampaui jebakan pikiran yang emosional dan situasional. 

“Tema Rakernas sebaiknya difokuskan kepada judul besar konsolidasi partai untuk kepentingan jangka panjang bagi bangsa dan negara Indonesia. PAN harus dikembalikan kepada jati dirinya sebagai partai reformasi, yang selalu mengedepankan inovasi dan solusi terhadap problem bangsa yang semakin kompleks,”ucap Totok Daryanto Pimpinan Baleg DPR RI ini. 

PAN harus mampu melihat problem besar dalam kehidupan politik kita dewasa ini, dan memberikan tawaran gagasan yang kreatif. Fenomena Pemilu 2019, jangan dilihat pada hasilnya semata (partai apa menghasilkan kursi berapa?) Tetapi lihatlah pada cara mendapatkan kursi yang dilakukan oleh setiap partai. Kita harus dapat melihat gambar besarnya dulu, bahwa pemilu sebagai pelaksanaan perintah konstitusi ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. 

Dalam kenyataannya pada beberapa pemilu yang lalu di era reformasi, sejak ditetapkan sistem pemilu calon terbuka dan dipilih langsung, ada kecenderungan yang semakin menguat biaya politik semakin mahal. Transaksi jual-beli suara merebak di mana-mana dan semakin terbuka. Maka banyak pengamat mengatakan Pemilu 2019 adalah pemilu yang paling brutal. 

Dari sisi tujuan bernegara dan tujuan berdemokrasi dalam rangka melaksanakan perintah konstitusi, tidak ada satu pun partai politik boleh merasa bangga dalam prestasinya meraih kursi. Hampir semua partai politik mengandalkan pada kekuatan uang untuk berkompetisi dalam pemilu. Inilah penyakit kronis demokrasi di Indonesia, yang menjadi akar masalah korupsi para penyelenggara negara. 

Rakernas PAN seyogyanya ungkapTotok Daryanto, dapat membahas persoalan penyakit kronis demokrasi di Indonesia ini. Partai politik harus mampu menjadi partai kader dan melakukan reorientasi dan reorganisasi terhadap struktur kepengurusannya dari pusat hingga daerah. Konsolidasi partai dalam Rakernas PAN harus dimaknai sebagai tonggak untuk melakukan perubahan mindset. 

Sikap dan perilaku seluruh kader partai agar partai politik dapat menjalankan fungsi-fungsi politik yang kongkret untuk kepentingan masyarakat. Struktur partai di tingkat pusat hingga terbawah harus memiliki tugas politik yang jelas. Dengan demikian rakyat yang cerdas memilih wakilnya berdasarkan pertimbangan politik, bukan berdasarkan pertimbangan uang. 

“Mungkin perlu diperkenalkan istilah reformasi jilid 2, yang mengokohkan fungsi politik dalam kehidupan demokrasi kita untuk menggusur fungsi uang yang semakin dominan dewasa ini. PAN harus mengedepankan kepeloporan dalam membangun demokrasi Indonesia,”tutur Totok. ***