Jakarta,dutabangsanews.com I DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas enam rancangan undang-undang (RUU). Keenam RUU tersebut bakal dibahas pada pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan.
Berdasarkan undangan rapat paripurna DPR yang bakal digelar Selasa (24/9/2019), keenam RUU yang akan dibahas itu ialah RUU Pemasyarakatan (PAS), RUU perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), RUU APBN 2020, RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan RUU Pesantren.
Indra mengatakan RUU yang dibawa ke rapat paripurna merupakan RUU yang sudah dibahas dan disepakati bersama antara DPR dan pemerintah. Namun, bisa saja nantinya RUU tersebut ditunda pengesahannya berdasar kesepakatan di rapat paripurna.
"Tetap lanjut nanti kalau ada pandangan-pandangan pemerintah yang kurang pas ya Menkum HAM yang menyampaikan. Karena kan itu semua undang-undang kalau sudah sampai tingkat dua itu kan antara pemerintah dan DPR sudah sepakat sudah ketuk palu kedua belah pihak," ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, Pimpinan DPR mengundang para pimpinan fraksi sebelum paripurna untuk membahas sejumlah RUU bermasalah yang berpotensi ditunda pengesahannya. Dalam rapat paripurna kali ini, yang bakal ditunda yaitu RUU Pemasyarakatan.
RUU Pemasyarakatan itu juga sebelumnya diminta untuk ditunda pengesahannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada empat RUU yang dia minta untuk ditunda.
"Tadi siang saya bertemu dengan Ketua DPR, serta ketua fraksi, ketua komisi yang intinya tadi saya minta agar pengesahan RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, kemudian keempat RUU Pemasyarakatan itu ditunda pengesahannya," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (23/9).RED
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !