Hj. Sri Wulan, SE : Iuran BPJS Kelas III Sebaiknya Tidak Naik

Senayan Jakarta-www.dutabangsanews.com I PEMERINTAH akan menaikkan iuran BPJS untuk kelas II dan kelas III, tetapi. Dengan naiknya iuran BPJS tersebut masyarakat merasa keberatan, karena. Beban yang dirasakan kian menghimpit. Sebut saja dengan dicabutnya subsidi listrik, saat masyarakat membayar biaya bulanan listriknya rata-rata nominalnya diangka besar. Belum lagi, kebutuhan-kebutuhan lainnya yang juga menjadi prioritas, sebut saja kebutuhan sehari-hari dan biaya anak-anak yang sedang sekolah. Untuk itu, masyarakat berharap Pemerintah Pusat sebaiknya meninjau dan mengkaji ulang wacana naiknya iuran BPJS. 

“Menurut saya program pemerintah di bidang kesehatan ini yaitu BPJS sangat bagus program ini, karena. Pemerintah berpikir bagaimana masyarakat itu memperoleh layanan kesehatan bagi mereka secara keseluruhan tanpa membedakan, tetapi. Saat ini yang kita bahas di Komisi IX DPR RI, tentang adanya wacana dari pemerintah bahwa iuran BPJS akan dinaikkan mulai tahun 2020,”demikian kata Anggota Komisi IX DPR RI Hj. Sri Wulan, SE kepada Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online www.dutabangsanews.com bertempat di Kompleks Parlemen Gedung Nusantara I Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta. 

Pada rapat gabungan Komisi IX DPR RI ucap Hj. Sri Wulan, dengan BPJS, Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan, disepakati bahwa yang naik itu adalah iuran BPJS di kelas I dan kelas II, tetapi. Harus diingat bahwa untuk BPJS kelas III sebaiknya iuran BPJS mereka jangan dinaikkan, karena. BPJS kelas III ini banyak di antara mereka “masyarakat kurang mampu.” Jadi, sangat memberatkan tentunya kalau pemerintah menaikkan iuran BPJS kelas III. 

Sebenarnya kita paham kata Hj. Sri Wulan Politisi Partai NasDem ini adanya devisit untuk menutupi semua itu tentu perlu ada perubahan angka untuk premi, tetapi, kita juga harus melihat bahwa sampai di mana kemampuan masyarakat kita membayar iuran BPJS mereka, hal itu juga harus kita pahami. Jadi, rapat marathon antara Komisi IX DPR RI dengan BPJS dan Menteri Kesehatan harus mampu menjawab bagaimana kegalauan dan keadaan masyarakat rill keadaan mereka yang sebenarnya. 

“Karena bagaimanapun masyarakat yang tidak terkafer oleh BPI mereka juga mendaftarkan diri sebagai BPJS Mandiri, tetapi. Manakala dalam hal iuran BPJS tersebut menjadi beban dia, tentu hal ini akan menjadi beban dan tunggakan orang tersebut, hal ini juga kelak akan menjadi beban BPJS,”papar Hj. Sri Wulan, SE. 

Rekan-rekannya di Komisi Kesehatan DPR RI menyepakati bahwa tunggakan BPJS itu sangat besar, pihaknya berharap dengan adanya perubahan yang baru, memberikan solusi bahwa tunggakan itu harusnya semakin menurun bukan menambah banyak atau menambah masalah baru. Untuk itu dari JSN juga diminta menjelaskan apa yang menjadi dasar dan bagaimana kepesertaan. Waktu yang begitu singkat, sehingga membuat unek-unek anggota komisi ini untuk mencurahkan temuan mereka di lapangan tentang pelayanan, kepesertaan, premi, semua itu ditemukan di lapangan. 

“Diharapkan pada reses mendatang ada pihak BPJS turun ke bawah, ke lapanan, sehingga mereka bisa menyaksikan di lapangan, bahkan banyak anggota dewan telah melakukan berbagai kunjungan ke berbagai rumah sakit melihat dari dekat bagaimana pelayanan rumah sakit. Bukan berarti, anggota dewan tidak melakukan apa-apa. Banyak turun ke bawah sembari berdiskusi dengan dokter, melihat dari dekat bagaimana keluhan pasien, bagaimana penanganan rumah sakit terhadap peserta BPJS seperti apa, apakah sesuai dengan rumor selama ini bahwa peserta BPJS tidak diindahkan pihak rumah sakit,”ungkap Anggota Komisi IX DPR RI Hj. Sri Wulan, SE. Mansur Soupyan Sitompul.