Puan soal Banjir Jabodetabek: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab

Jakarta,dutabangsanews.com I - Ketua DPR Puan Maharani meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah terkait saling bersinergi untuk menangani banjir yang melanda sebagian wilayah Jabodetabek. Puan mengatakan para pemangku kebijakan ini tak saling lempar tanggung jawab.

"Diperlukan membangun sinergi yang lebih baik antar-K/L yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan bencana, yaitu Kemensos, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenkes, dan BNPB, serta pemerintah daerah," kata Puan dalam keterangan tertutlis, Kamis (2/1/2020).

"DPR meminta agar bencana banjir yang melanda Jabodetabek segera diatasi melalui koordinasi dan komunikasi antar-instansi terkait. Tidak malah saling melempar tanggung jawab dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat," sambungnya.

Selain itu, Puan meminta anggota DPR dapil Jabodetabek yang saat ini reses turun ke masyarakat yang terkena dampak banjir. Mereka diminta membantu proses tanggap bencana.

"Saya mengimbau kepada para anggota DPR RI yang sedang reses, terutama di Dapil Jabodetabek, untuk membantu melakukan proses-proses tanggap darurat dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada," ujar Puan.

Menurut Puan, banjir di Jabodetabek tak bisa diselesaikan satu kementerian-lembaga atau pemerintah daerah saja. Dia menekankan perlunya kerja sama dari hulu hingga hilir dan pemerintah pusat menjadi pelopor utama.

"Banjir di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan secara parsial karena melibatkan beberapa daerah. Harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak dari hulu sampai hilir sehingga pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor," ucapnya.

Pemerintah pusat dengan daerah harus bersinergi menyusun kebijakan penanggulangan bencana banjir di Jabodetabek. Puan berjanji DPR akan membantu dari sisi legislasi dan budgeting.

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan banjir di Jabodetabek," sebut Puan.

"DPR RI akan membantu semua upaya pencegahan dan penanggulangan banjir Jabodetabek, terutama dari sisi fungsi budgeting dan legislasi," imbuhnya.RED