Tiba di Kemenkum HAM, Priok Bersatu Tuntut Yasonna Minta Maaf

Jakarta,dutabangsanews.com I - Massa dari warga Tanjung Priok menggelar Aksi Damai 221 Priok Bersatu di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) siang ini. Aksi ini menuntut Menkum HAM Yasonna Laoly untuk meminta maaf atas ucapannya yang menyebut Tanjung Priok adalah daerah miskin, kumuh dan kriminal.

Ratusan warga Tanjung Priok ini mulai berdemo di depan kantor Kemenkum HAM, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020), pada pukul 11:30 WIB. Kebanyakan dari mereka datang dengan mengendarai sepeda motor.

Massa mengenakan pakaian bebas. Massa aksi ini terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari laki-laki maupun perempuan.

Mereka juga membawa tulisan 'Gw Bumi Priok Lo Jual Gw Beli'. Massa juga membawa sejumlah bendera yang mereka kibarkan pada aksinya siang hari ini. Beberapa dari mereka juga mengenakan atribut NJ Mania.

Massa meneriakkan tuntutan mereka, yaitu meminta Yassona Laoly meminta maaf kepada warga Tanjung Priok atas ucapannya. Mereka juga berteriak, 'Priok Bukan Kriminal !!!'.

"Pak Yasonna Laoly untuk meminta maaf, artinya beliau menarik kembali perkataannya atau statemennt-nya yang mengatakan bahwa tingkat kriminal yang terbesar di Jakarta berada di Tanjung Priok. Artinya apa, kami sebagai warga masyarakat DKI Jakarta yang khusus bertempat tinggal di Tanjung Priok merasa tersakiti. Karena apa, tingkat kriminal di Jakarta ini bukan hanya di Tanjung Priok tetapi di seluruh pelosok Jakarta pun ada tingkat kriminalnya," kata Koordinator Aksi Dimas.

Hingga saat ini, aksi demo masyarakat Tanjung Priok ini masih berlangsung. Puluhan anggota kepolisian juga telah berada di lokasi mengamankan jalannya aksi ini.

Lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said yang mengarah ke Jalan HOS. Cokroaminoto nampak agak tersendat karena massa menutup setengah dari jalan yang ada. Namun, kendaraan roda dua dan roda empat masih dapat melalui jalan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meyakini bahwa kemiskinan adalah sumber tindakan kriminal. Menurut Yasonna, semua pihak harus membantu menyelesaikan masalah tersebut.

"Crime is a social product, crime is a social problem. As a social problem, sebagai problem sosial, masyarakat kita semua punya tanggung jawab soal itu. Itu sebabnya kejahatan lebih banyak di daerah miskin," kata Yasonna dalam sambutannya di acara 'Resolusi Pemasyarakatan 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS)' di Lapas Narkotika Kelas IIA Jatinegara, Jakarta, Kamis (16/1/2020).RED