Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal, MBA : BUMN Terlalu Berat Mengemban Ambisi Pemerintah

Senayan Jakarta-www.dutabangsanews.com I BADAN Usaha Milik Negara (BUMN) di negeri ini banyak yang berhasil dan mempunyai dampak positif terhadap keuangan negara. Di sisi lain, masih banyak BUMN di negeri ini yang harus tetap disubsidi pemerintah karena BUMN tersebut rugi. Berbicara tentang BUMN di negeri ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah untuk terus melakukan penyehatan dan penstabilan badan usaha plat merah ini. Pertanyaannya bagaimana keberadaan BUMN di negeri ini, inilah wawancara Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online www.dutabangsanews.com. 

BUMN ini dewasa ini banyak terbebani oleh tugas-tugas yang di-limpahkan negara, tapi. Memang harus diakui bahwa BUMN adalah kendaraan yang lincah digunakan negara untuk mendorong dan mendongkrak pembangunan, hanya saja BUMN ini adalah perusahaan, karena ada BUMN yang public service obligation (PSO), sering dibiayai oleh negara, sering diutangin dan utang ini berakibat dia harus mencari pendanaan lain dan dikenakan beban bunga. 

“Tentu sama saja dengan pemerintah terpaksa menggunakan lebrick kapasitinya BUMN untuk menjalankan tugas negara,” demikian kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Mohamad Hekal, MBA kepada Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online www.dutabanggsanews.com bertempat di Kompleks Parlemen Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta.

Asal pembayarannya konsisten ucap Mohamad Hekal, masih bisa hidup. Tapi, kalau terlalu lama ditahan-tahan pemerintah tidak sanggup bayar akhirnya kalaupun ada keuntungan dari perusahaan itu habis dimakan bunga. Tentu, hal itu menganggu casplow. BUMN-BUMN pupuk itu bisa mencapai angka belasan triliunan rupiah, bahkan pernah mencapai angka dua puluh triliun. Belum lagi di PLN, Pertamina, hal itu senantiasa bisa mencapai di atas angka Rp 100 triliun tunggakan pemerintah terhadap BUMN. 

“Yang kita khawatirkan adalah, dengan rendahnya penerimaan pajak, rendahnya pertumbuhan ekonomi, apakah hal itu bisa dipenuhi karena mereka itu sudah jalan duluan. Kedua, BUMN-BUMN ini harus diperkuat, karena. Beberapa BUMN yang kita panggil dan dalam hal pendapat sangat baik, memang disuntik uang lalu turun lagi, tapi. intinya, BUMN terlalu berat mengemban ambisi pemerintah,”tutur Mohamad Hekal berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX. 

Jadi, hal ini harus kita pikirkan ungkap Mohamad Hekal, jangan kita kasih tugas tapi kita juga harus ingat bahwa BUMN ini harus tetap sehat. Yang penting lagi BUMN inikan beda dengan perusahaan swasta, BUMN ini memang perusahaan tetapi dituntut mendapat untung. Tapi, kita harus ingat bahwa BUMN ini adalah bagian dari agen pembangunan atau agent development apalagi kalau BUMN ini ditinjau dari segi beban tentu lebih berat. 

“Itulah yang kita harapkan Pak Erick sebagai Menteri BUMN bisa menempatkan profesional-profesional dalam mengelola BUMN ini, agar semua bisa tertanggani dengan baik sembari mengejar pertumbuhan campani valiu, interprise valiu dan profit share, dengan demikian. kita tunttut bahwa BUMN itu bisa memberiikan deviden,”ucap Wakil Ketua Komisi BUMN Mohamad Hekal. 

Kalak ucap Mohamad Hekal BUMN yang bisa bayar pajak, PPN, PPH, jadi harus meningkat terus setiap tahun, memang kitta juga garus sadar diri jangan ssampaii membahayakan mereka, terlalu kita paksa, takutnya jebol, karena BUMN ini milik seluruh Rakyat Indonesia. Mansur Soupyan Sitompul.