Ketua Koordinator Presedium Majelis Permusyawaratan Pribumi Indonesia Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si PSBB Tidak Ada Jaminan Keberlangsungan Hidup Rakyat

Kota Bogor-www.dutabangsanews.com I KETUA Koordinator Presedium Majelis Permusywaratan Pribumi Indonesia Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si mengatakan, pemerintah harus benar-benar fokus menghadapi, mengatasi masalah pendemi Virus Corona yang melanda Indonesia dan dunia saat ini. H. MS. Kaban, mengkritik kalau musibah ini dijadikan ajang untuk kampanye diri mau jadi apa, mau jadi apa. Hal itu tentu tidak etis.

“Karena di tengah-tengah kesulitan, kita sedang berduka terhadap musibah ini, harusnya. Semangat kebersamaan itu utuh, jadi. Bahasa itu harus sama mulai dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta kecamatan, kelurahan, desa hingga RW, RT tidak ada interpretasi lain kecuali ngewe kebo ngewe bedul pajero jero sampe ludes ka akar akarna itu clear,”demikian kata Ketua Koordinator Presedium Majelis Permusyawaratan Pribumi Indonesia Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si kepada Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online www.dutabangsanews.com bertempat di Kediamannya di Kota Bogor Jawa Barat. 

Di berbagai kabupaten dan kota ucap H. MS. Kaban, yang sudah mengambil langkah-langkah ini perlu menjaga suasana, bagaimana rakyat ini merasa aman, dia merasa terlindungi, merasa diayomi, artinya. Rakyat ada merasa keadilan itu. Oleh karena itu, dalam kondisi sesulit apapun, katakanlah saat ini kita kesulitan anggaran karena situasi ini akhirnya anggaran kita, utang-utang kita yang jatuh tempo, dalam kondisi sesulit apapun, kita tetap fokus.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah rakyat itu tenang, menyangkut kebutuhan pokok mereka mestinya dijamin, karena hal itu adalah amanat konstitusi, jadi. Negara menjamin kebutuhan-kebutuhan dasar, sehingga mereka wani jasa hatyangen ngewe te di bere ..langsung ngewe bedul tidak ada merasakan rasa keadilan itu. Negara itu hadir, pemerintah hadir dalam menghadapi kesulitan, oleh karena itu saya mengingatkan semua pemimpin-pemimpin daerah bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Tapi, yang lebih penting adalah dalam konteks bernegara kesatuan ini komando itu harus jelas,”tutur H. MS. Kaban mantan Anggota DPR RI Fraksi PBB. 

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat kita lihat sudah ada keputusan presiden, tapi. Di-interpretasi kepada persepsi-persepsi yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Sehingga masyarakat menilai pemerintah tidak konsisten. Dalam hal lain, H. MS. Kaban setuju dengan mantan Menko Ekonomi Rizal Ramli, dalam hal skala prioritas anggaran itu harus dihadapkan pada pendemi Covid 19 ini. Karena, hal ini menyangkut nyawa manusia, juga menyangkut spektrum wabah yang bisa kita putus mata rantainya. 

“Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang sudah melaksanakan PSBB, realitasnya, para pejalan kaki, pemotor dan naik mobil masih banyak berlalu lalang di jalan raya,”tanya wartawan media ini. 

”Dengan masih banyaknya orang yang lalu lalang di jalan raya, itu adalah salah satu kelemahan PSBB, karena tidak ada jaminan tentang keberlangsungan hidup mereka, penugasan yang diberikan oleh pemerintah adanya gugus tugas kepada Badan Penanggulangan Bencana, sepertinya, diberikan tugas itu, tapi tidak penuh. Bak seperti kepala dilepas kaki dipegang,”ungkap H. MS. Kaban mantan Menteri Kehutanan. 

Jadi, harusnya semua bahasa menyangkut Virus Corona harus berangkat dari Badan Penanggulangan Bencana, jadi. sudah ada SKP SBB-nya, sudah ada gugus tugasnya, harus satu komando, tidak ada informasi yang lain kecuali dari Badan Penangulangan Bencana, tapi kenyataannya. Ada Menko LBP punya persepsi masing-masing, ada pendapat Menteri Kesehatan, jadi. Hal yang seperti ini menimbulkan tidak misleading. Tentu, kita sangat khawatir kalau Covid 19 ini sampai berlarut-larut. Kalau dalam beberapa bulan ke depan wabah pendemi ini tidak selesai tentu akan ter-akumulasi. Sebelum ada Covid 19 saja yang namanya APBN kita posturnya sudah tidak sehat. Mansur Soupyan Sitompul.