Headlines News :
::::::>>> www.DutaBangsaNews.com Membangun Kinerja Bangsa Mengucapkan Selamat Mununaikan Ibdah Puasa 1440 H - 2019 M <<<::::::
Home » , » Ketua MPR: Kepala Daerah Harus Sensitif Terhadap Stok Kebutuhan Pokok

Ketua MPR: Kepala Daerah Harus Sensitif Terhadap Stok Kebutuhan Pokok

Written By mansyur soupyan sitompul on Jumat, 01 Mei 2020 | 01.35

Jakarta,dutabangsanews.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Menteri Ekonomi dan semua Kepala Daerah untuk mengamankan rantai distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan meningkatkan efektivitas dan koordinasi. Penerapan PSBB tidak boleh memutus rantai distribusi kebutuhan pokok.
"Semua kepala daerah jangan hanya fokus pada penerapan pembatasan sosial atau PSBB saja, tetapi juga peduli dan sensitif terhadap stok kebutuhan pokok masyarakat. Untuk mencegah panic buying, kekurangan stok setiap bahan kebutuhan pokok tidak boleh mencapai skala yang ekstrim," ujar Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Jumat (1/5/2020).

Ia menuturkan, Presiden Joko Widodo menerima laporan tentang defisit bahan kebutuhan pokok di sejumlah daerah atau provinsi. Seperti defisit stok beras di provinsi, stok jagung di 11 provinsi, stok cabai besar di 23 provinsi, stok cabai rawit di 19 provinsi, stok telur ayam di 22 provinsi, dan stok gula pasir di 30 provinsi."Kekurangan stok bahan kebutuhan pokok di beberapa daerah itu mestinya bisa dihindari. Karena ketersediaannya di dalam negeri dilaporkan lebih dari cukup. Telur ayam melimpah di pasar. Begitu juga gula pasir dan ketersediaan jagung. Bahkan stok beras dilaporkan surplus hingga Juni 2020," terang Bambang Soesatyo.

Mantan Ketua DPR RI ini menilai, bila ada daerah yang mengalami defisit beras, jagung, telur ayam, dan gula pasir masalahnya tentu ada pada lintas informasi antar-institusi yang tidak efektif sehingga menyebabkan komoditas yang tersedia tidak terdistribusi dengan baik.

"Masalah lain yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan terganggunya rantai distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit akibat penerapan pembatasan sosial. Hal ini harus segera diatasi oleh para menteri dan kepala daerah untuk mencegah kepanikan di masyarakat," pungkasnya.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Published by : DutaBangsaNews.Com
Copyright © 2006. - All Rights Reserved
Media Online :
www.dutabangsanews.com