Ummat Bertanya-Tanya Saat PBB Menjatuhkan Pilihan Ke Kubu Jokowi Pada Pemilu 2019 Ini Penjelasan Sekjen DPP PBB Ir. Afriansyah Noor, M. Si

 

Jakarta Selatan-www.dutabangsanews.com I  PERTARUNGAN merebut orang nomor satu di negeri ini pada pemilu 2019 lalu, antara Jokowi dan KH. Makrup Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno banyak menyita perhatian publik. Tidak itu saja, banyak Ummat Islam sangat berharap kepada Partai Bulan Bintang (PBB) untuk menembus dan kader partainya meraih tiket ke DPR RI Senayan Jakarta.    

Harapan Ummat itu  karena PBB adalah salah satu partai politik Berazaskan Islam dan akan tetap mengusung dan memperjuangkan Islam, banyak asa, harapan ummat ditujukan ke PBB, bahkan beberapa Ormas Islam jelas-jelas mendukung partai besutan Profesor H. Yusril Ihza Mahendra menjelang pemilu 2019. Tidak itu saja, PBB konsisten membela ummat, membela ulama hal ini ditunjukkan ketua umum partai ini selalu dekat dengan kaum ulama.

Tetapi, saat menjelang pemilu pilpres dan pemilu legislatif PBB telah menetapkan apa yang menjadi suara partai, bukan berdasarkan suara pilihan petinggi partai. Karena, saat pemilu pilpres pilihan hanya dua calon presiden yaitu kubu Jokowi dan kubu Prabowo, maka dengan bulat suara partai mendukung kubu Jokowi. Sontak ummat kaget, terkejut, bahkan tidak sedikit publik, ummat kecewa atas pilihan PBB ke Jokowi. Publik, Ummat berharap PBB mendukung kubu calon Presiden Prabowo. Tapi, hidup harus memilih dan hidup adalah sebuah pilihan. Inilah tanggapan atau komentar Sekjen DPP PBB Ir. Afrisayah Noor, M. Si.  

Sekjen DPP PBB Ir. Afriansyah Noor, M. Si berucap, PBB memang partai politik terakhir memutuskan salah satu calon presiden, karena. Ada perdebatan alot di tengah internal partai. Karena, seperti kita lihat bahwa adanya perbedaan pandangan antara Ketua Umum DPP PBB Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, M. Sc dengan Ketua Dewan Syuro Dr. H. MS. Kaban, M. Si terhadap calon presiden. 

“Hasil rapat memutuskan PBB memilih sebagai calon presiden, pertimbangan-pertimbangannya banyak, kita dari DPP PBB sudah melakukan lobbi kepada kubu Pak Prabowo, juga melakukan penjajakan melobbi kubu Pak Jokowi, pertimbangan-pertimbangan inilah yang akhirnya Pak Yusril memutuskan mendukung kubu Pak Jokowi,”demikian kata Sekjen DPP Partai Bulan Bintang Ir. Afriasnyah Noor, M. Si saat wawancara khusus kepada Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online www.dutabangsanews.com bertempat di kediaman beliau di Bilangan Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.       

Dengan harapan ujar Sekjen DPP PBB, kalau calon Presiden RI Jokowi terpilih beliau bisa lebih menyempurnakan program pada periode pertama sebagai Presiden RI dan bisa merangkul semua kekuatan untuk membangun Indonesia. Mudah-mudahan dan kita lihat sendiri, semua kelompok, semua kekuatan dirangkul Jokowi termasuk Prabowo dinobatkan beliau ikut bersama dalam kabinet menjabat sebagai Menteri Pertahanan. 

“Ketika terjadi perbedaan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tapi. Untuk kepentingan Indonesia mereka bersama-sama, bergandengan tangan untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang lebih baik,’ungkap Politisi PBB ini. 

“Tapi, ummat  kecewa terhadap pilihan PBB dengan memilih Jokowi,”tanya wartawan media ini.

“Ya, ummat kecewanya waktu itu (Waktu pilpres red), inilah akibat kalau calon Presiden RI hanya dua pasang calon, berbeda kalau calon pemimpin nasional tiga calon, jadi. PBB terpaksa memilih dari salah satu dari dua calon. Harusnya partai besar itu berpikir ke depan, diharapkan untuk Pemilu Presiden RI jangan lagi dipaksakan PT 20%, yang ada untuk pilpres lima tahun mendatang head-to head lagi,”papar Sekjen DPP PBB Ir. Afriansyah Noor, M. Si.   

PBB berharap yang namanya PT di pilpres mendatang Presiden Treshold di tataran 0%, demikian juga dalam hal Parliemen Treshold di tataran 0%. Karena, tidak ada suara yang dibuang, dihanguskan atau hilang. Jadi, itu harapan PBB Indonesia sebagai negara demokrasi dan sebuah negara yang menjunjung tinggi keadilan. Untuk itu, hak-hak orang dalam pilkada legislatif tidak boleh dihilangkan begitu saja. “Contoh PBB pada pemilu legislatif hanya mendapat 4 kursi di dapil tersebut, 4 kursi anggota dewan itu harus dilantik, tidak bisa tida dan tidak bisa dihanguskan suaranya,”papar Sekjen DPP PBB.  Mansur Soupyan Sitompul.