Prabowo: 80% Kepentingan Buruh Diakomodasi di Omnibus Law, Sisanya Bisa ke MK

 

Jakarta, dutabangsanews.com I Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga menjabat Ketum Partai Gerindra, menegaskan berada di sisi buruh dalam pembahasan omnibus law UU Cipta Kerja. Prabowo juga bicara soal demo omnibus law yang berakhir ricuh.

Pernyataan soal omnibus law dan demonya ini disampaikan Prabowo dalam wawancara courtesy DPP Partai Gerindra. Prabowo menegaskan UU Cipta Kerja juga mencakup penyederhanaan perizinan tanah, kemudahan persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, dan perlindungan UMKM hingga penyederhanaan administrasi pemerintahan. Pemangkasan birokrasi ini disebut Prabowo agar pertumbuhan itu timbul.

"Tanpa pertumbuhan tidak mungkin ada perbaikan kehidupan ekonomi dan dengan demikian kehidupan buruh akan tambah parah," kata Prabowo dalam video yang dilihat pada Senin (12/10/2020).

Prabowo menegaskan paham tentang kesulitan buruh. Prabowo menyatakan selalu membela buruh sedari dulu.

"Memang kita paham, saya paham, kesulitan buruh, saya dari dulu berjuang untuk buruh. Gerindra itu selalu membela buruh. Tanya semua pemimpin ya, di pihak siapa kita. Dan waktu omnibus law ini dibahas di DPR, Partai Gerindra juga yang paling keras membela kepentingan buruh, tani, nelayan dan sebagainya dan dengan sungguh-sungguh ada buktinya, ada rekamannya, semua," ucap Prabowo.

"Mungkin Fraksi Gerindra yang paling banyak ketemu tokoh-tokoh buruh dan sebagainya. Dan bisa dikatakan dari permintaan tuntutan buruh, 80 persen sudah diakomodasi di dalam omnibus law ini, di UU Cipta Kerja ini. 80 persen. Kita tidak bisa 100 persen, namanya politik negara. Kadang-kadang kita harus mengerti, kita harus ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, ada keperluan," jelas Prabowo.

Prabowo menyebut bangsa ini harus paham dengan kondisi saat ini. Prabowo juga bicara soal perusahaan di zaman digital yang disebutnya mudah untuk memindahkan modal dan mendirikan pabrik baru di negara lain.

"Saya tahu ini buah simalakama, dilema. Jadi pemimpin buruh ini dilema. Dia mau bela buruhnya, tapi kalau dia terlalu kencang si pengusaha pindah. Tidak hanya pengusaha asing, pengusaha Indonesia pun pindah," kata Prabowo.

Prabowo menyarankan kaum buruh yang disebutnya sebagai kawan ini untuk berpikir jernih dalam menyikapi UU Cipta Kerja. Ada langkah konstitusional lainnya yang lebih aman yakni mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas UU Cipta Kerja.

"Dan 80 persen sudah tercapai, 10 persen lagi, 20 persen lagi kan masih bisa diperjuangkan. Masih banyak cara. Ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi," sebut Prabowo.RED