Headlines News :
::::::>>> www.DutaBangsaNews.com Membangun Kinerja Anak Bangsa Mengucapkan Selamat HUT TNI Ke 75 <<<::::::
Home » , » Kalau KLB Sibolangit Deli Serdang Sumut Disahkan Berarti Penguasa Terlibat

Kalau KLB Sibolangit Deli Serdang Sumut Disahkan Berarti Penguasa Terlibat

Written By mansyur soupyan sitompul on Senin, 22 Maret 2021 | 20.07


Kota Bogor–Media Online www.dutabangsanews.com I KONGRES Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat digelar di Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Sumatara Utara, di mana yang dipilih dalam KLB tersebut adalah Jenderal (P) Moeldoko sebagai ketua umum, saat ini menjabat sebagai Kepala Kesekretariat Presiden (KSP). Dengan digelarnya KLB tersebut membuat perlawanan bagi Kubu Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan seluruh kader partai besutan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari tingkat cabang, wilayah hingga pusat merapatkan barisan dan terus melakukan konsolidasi partai. Bahkan, AHY beserta 34 DPW Partai Demokrat se Indonesia melakukan kunjungan ke KPU, Kemenkumham dan Menko Polhukam serta instansi lainnya. Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online berkesempatan mewawancarai mantan Menteri Kehutanan RI Dr. H.M. S. Kaban, SE., M. Si yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang.

H.M. S. Kaban mengatakan, apa yang terjadi di Sibolangit adalah sebuah cerminan dari pemahaman demokrasi yang mengedepankan kekuasaan, sehingga norma-norma etika, aturan main yang tertulis maupun tidak tertulis diporakporandakan atau dihancurkan hanya karena dukungan kekuasaan. Demokrasi yang dibangun dengan cara-cara yang tidak beradap, tidak beretika, hanya bertahan sesaat. Karena, dia menimbulkan kekisruhan, kekacauan sistem berorganisasi dan menumbuhkan dendam serta apatisme.

“Dalam alam demokrasi sebenarnya tidak pantas, karena demokrasi itu terhormat dan beradab, karena memberikan kesempatan kepada semua orang dalam koridor nilai-nilai norma-norma yang sudah disepakati bersama, apalagi partai itu adalah sebuah organisasi dan organisasi punya arturan-aturan, punya pembagian tugas, ada rante komando. Jadi semua itu harus dilihat secara menyeluruh, jadi kalau ada orang yang melakukan KLB dan KLB itu ada aturan organisasinya, ada AD/ART, nah. Apakah KLB sesuai dengan AD/ART, yang terjadi di Sibolangit bukan KLB tetapi perampokan,”demikian kata mantan Menteri Kehutanan RI Dr. H. M. S. Kaban, SE., M. Si kepada Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online www.dutabangsanews.com bertempat di kediamannya yang hijau dan asri di Kota Bogor Jawa Barat.

Kata H.M.S Kaban apa yang terjadi di Sibolangit adalah sebuah permainan bernuansa serba negatif, karena KLB itu bisa dikatakan melakukan kudeta kekuasaan, manipulasi aturan-aturan main, kenapa.? Karena konsep pengertian dari KLB itu sendiri berdasarkan aturan-aturan yang normal itu semua tidak terpenuhi. Oleh karena itu seperti dikatakan H.M.S. Kaban diawal, ini bisa terjadi karena keserakahan kekuasaan, memamfaatkan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Dan hal itu menimbulkan suasana yang tidak beradab.


Cara-cara dibuat seperti KLB ini ungkap H.M.S. Kaban adalah cara-cara kuno, cara-cara lama, di zaman Orde Baru peristiwa-peristiwa seperti itu sudah ada, pihaknya sebagai aktivis-aktivis yang memahami konstitusi semua menolak. Tetapi, kenapa setalah reformasi berjalan setelah 20 tahun, lalu penyakit-penyakit lama diulang lagi. Apa maksudnya? Kenapa cara-cara lama dulu diprotes, yang dulu ditolak, ditentang, kok sekarang malah diulang.

“Tahun 1986 saya mengalami sebagai ketua organisasi tingkat Provinsi DKI Jakarta kita dikudeta, tapi. Dikudeta oleh pimpinan pusat organisasi, tapi. Hal itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada dukungan kekuasaan. Dalam konteks KLB Sibolangit kenapa cara-cara itu diulang kembali. Padahal, kita ingin membangun sistem bernegara beradab dan bisa memajukan kehidupan masyarakat, mencerdaskan bangsa, tapi. Dengan terjadi peristiwa di Sibolangit terlihat napsu kekuasaaan yang berlebihan,”tutur H.M.S. Kaban.


Kalau mengklaim ini dibiarkan ucap H.M.S. Kaban, menurutnya kita mundur ke belakang, harusnya pimpinan-pimpinan partai politik menolak cara-cara seperti ini. Karena, hal ini akan menjadi preseden buruk dalam pendewasaan organisasi, pembangunan sistem berorganisasi sekaligus bernegara menjadi terganggu. Jadi cara-cara yang dilakukan di Sibolnagit itu harus dienyahkan dalam percaturan politik di Indonesia.

Bertahan lama atau tidak KLB Sibolangit papar H.M.S. Kaban mengatakan, bagaimana kekuasaan. Artinya, kalau KLB Sibolangit di Deli Serdang ini ketika disahkan, berarti penguasa terlibat, berarti penguasa mengabaikan norma-norma, berarti penguasalah yang ikut membiarkan dan menciptakan suasana gaduh ini terjadi. Tapi, harus diingat juga bahwa tidak selamanya crang berkuasa, karena kekuasaan itu pasti bergilir, kekuasaan itu pasti berganti, kekuasaan itu pasti lepas. Tapi ingat, generasi politik, generasi perjuangan terus berlanjut.


Jadi, ujar H.M.S. Kaban lagi, penguasa dalam hal ini pemerintah yang mendapat mandat penuh untuk melaksanakan UUD-1945 dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya, yang penting konsisten, karena itu adalah harapan kita yang berpikir normal. Oleh karena itu, hal ini harus distop. Sangat terhormat kalau Jenderal (P) Moeldoko mengembalikan mandat itu. Karena, dia sebagai jenderal sebagai mantan Panglima TNI apa yang dilakukan beliau dengan menggelar KLB adalah sebuah contoh yang paling buruk dalam sejarah Pimpinan-Pimpinan TNI yang pernah ada.

Kalau Moeldoko tetap bertahan sebut H.M.S Kaban, berarti beliau ambisi, tentu semua ini akan bermuara kepada Presiden RI Jokowi. Dalam hal apakah Moedoko berdiri sendiri atas KLB di Sibolangit menurut H.M.S Kaban suasana yang terjadi di Sibolangit tentu banyak pihak yang terlibat di dalamnya, berarti Moeldoko tidak sendiri. Pasti kalangan-kalangan pendukung yang ikut dalam penyelanggaraan KLB Sibolangit dan memberi masukan-masukan yang tidak tepat. Tetapi sebagai seorang mantan Panglima TNI kata H.M.S. Kaban lagi, tidak menyaring informasi secara akurat hal itu adalah sebuah keteledoran dan hal itu berakibat fatal.


“Sangat paradok dan sangat paradok, karena Panglima TNI dipilih oleh presiden sebagai panglima tertinggi, bahkan bisa disebutkan bahwa Panglima TNI adalah orang yang istimewa, apa yang dilakukan oleh Jenderal (P) Moedoko terhadap Partai Demokrat, di mana di Partai Demokrat ada Pak SBYdan beliau dua periode menjadi presiden dan mengangkat Moeldoko sebagai Panglima TNI, lalu Moeldoko merebut Partai Demokrat dengan cara-cara yang jauh dari etika apakah hal itu bukan penghianatan terhadap mantan presiden. Sebagai mantan presiden tentu harus dijaga bukan diusik seperti saat ini. Hal ini di luar adab dan tercela, bagaimana Moedoko membangun hubungan yang harmonis dengan SBY kalau Moedoko masih mempertahankan Ketua Umum Partai Demokrat,”demikian papar Dr. H.M.S. Kaban, SE., M. Si mengakhiri wawancaranya denga wartawan media ini. Mansur Soupyan Sitompul.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Published by : DutaBangsaNews.Com
Copyright © 2006. - All Rights Reserved
Media Online :
www.dutabangsanews.com