Senayan Jakarta-Media Online www.dutabangsanews.com I TAHUN 2020 para Jamaah Haji Indonesia harus menelan pil pahit, karena Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agama RI membatalkan pemberangkatan haji. Hal itu disebabkan wabah pandemi covid 19. Memang langkah yang diambil Kemenag sudah tepat dengan membatalkan pemberangkatan jamaah haji. Di sisi lain, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga banyak menutup pemberangkatan haji dari berbagai negara karena wabah pandemi. Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online www.dutabangsanews.com mewawancarai salah seorang Anggota Komisi VIII DPR RI K.H. Buchkori, Lc., MA.
Anggota Komisi VIII DPR RI K.H. Buchkori, Lc., MA mengatakan, kita berusaha semaksimal mungkin dan kita berharap ada pemberangkatan haji tahun 2021, untuk itu. Kita di Komisi VIII DPR RI terus mendorong pemerintah dalam hal ini Kemenag RI untuk melakukan pendekatan-pendekatan, lobbi-lobbi secara intensif kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, agar mencabut daftar negara yang tidak boleh masuk ke negara tersebut di masa pandemi. Juga mendapat kepastian Jamaah Haji lndonesia bisa dan mempunyai kesempatan berangkat ke tanah suci.
“Menurut saya apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kemenag RI belum begitu greget, walaupun ada upaya-upaya ada, tetapi. Kita menginginkan pemerintah kita ini sebagai negara besar dan representatif dari Ummat Islam terbesar di suatu negara bisa berbuat lebih dan diperlakukan setaralah dengan Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi,”demikian kata Anggota Komisi VIII DPR RI K.H. Buchkori, Lc.,MA. kepada Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online www.dutabangsanews.com bertempat di Komplek Parlemen Gedung Nusantara II Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta.
ONH saat ini bernama BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji ucap K.H. Buchkori, Lc., MA, artinya biaya BPIH itu adalah biaya keseluruhan.Tapi, dari biaya BPIH ini dipecah menjadi dua, biaya yang dibayar langsung oleh jamaah. Nah, kalau melihat hitungan yang disampaikan Kemenag maka itu akan potensi kenaikan BPIH. Kenaikannya itu dua hal. Pertama, karena kurs rupiah tahun 2020 saat musim haji saat itu Rupiah ditataran Rp 13.500.dan saat ini Kurs Dollar sudah berada di tataran Rp 14.500. nah, kurs ini berpotensi naiknya BPIH tahun 2021.
Yang kedua adalah persyaratan prokes tutur K.H. Buchkori, Lc., MA Anggota Fraksi PKS DPR RI, biaya prokes ini tentu akan menelan biaya cukup besar karena ada kaitannya dengan masalah isolasi, swef FCR, masker, juga ada fisikhal distencing biasanya satu kamar hotel bisa empat orang sekarang harus dua orang. Bus biasanya dipakai sebanyak 50 orang sekarang harus 25 orang, semua berakibat, berdampak naiknya biaya BPIH para calon jamaah haji.
“Bahkan diperkirakan dalam hitungan awal itu bisa mencapai lebih Rp 9 jutaan, tapi kami dari Panja Haji Komisi VIII DPR RI, telah melakukan pembahasan secara intensif diperkirakan tidak setinggi itu, In Syaa Allah kami akan mencari formula-formula, formula tersebut di antaranya adalah, penyewaan terhadap pesawat di saat pandemi dan kita melakukan bargaining harga dari pada pesawat-pesawat tersebut nganggur, tapi paling tidak kendati mereka tidak mendapat keuntungan signifikan, tetapi pesawat mereka bisa bergerak dan terbang,”ungkap K.H. Buchkori, Lc., MA Anggota DPR RI berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I.
Di sisi lain biaya prokes tutur K.H. Buchkori, Lc., MA yang harusnya dibebankan kepada para calon jamaah haji, pihaknya di Komisi VIII DPR RI mengusulkan, mengharapkan, biaya prokes tersebut ditanggung APBN. Di sisi lain dalam hal FCR untuk calon jamaah haji, metodenya dilakukan pada saat para calon jamaah haji mau berangkat ke tanah suci dan setelah sampai di Arab Saudi serta saat jamaah haji mau berangkat pulang ke tanah air. Mansur Soupyan Sitompul.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !