Manakala Ada Segelintir Orang Tidak Setuju Ibukota Negara Pindah Mereka Belum Mewakili Seluruh Rakyat Indonesia

 

Senayan Jakarta-Media Online www.dutabangsanews.com I PIMPINAN dan Anggota DPR RI telah mengketok palu RUU IKN, artinya. RUU Ibukota Negara resmi diundangkan, dengan demikian. Pada saatnya tiba, pemerintahan negeri ini mulai dari Presiden dan Wakil Presiden RI, berserta kementerian akan berkantor di ibukota negara di Kalimantan. Untuk itu, persiapan pembangunan ibukota negara terus dikebut untuk target memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Wilayah Kalimantan. Tentu, untuk membangun sebuah ibukota membutuhkan banyak material mulai dari semen, pasir, batu, besi, pengecoran dan lain sebagainya penunjang terwujudnya ibukota baru tersebut. Tanggapan Anggota DPR RI Fraksi PKB Drs. Syaiful Bahri Anshori, MP tentang ibukota negara dituturkannya kepada wartawan media online ini.

Drs. Syaiful Bahri Anshori, MPDrs. Syaiful Bahri Anshori, MP mengatakan, benar Pimpinan dan Anggota DPR RI telah mengetok palu tanda resminya RUU Ibukota Negara atau IKN, artinya. RUU tersebut kini sudah menjadi undang-undang, pemindahan ibukota negara sudah memiliki payung hukum. Tentu IKN bagus dan selanjutnya fokus Pemerintah Pusat dan DPR RI akan terpusat, akan fokus pada IKN. Selanjutnya kementerian terkait akan berusaha, akan bekerja keras untuk mewujudkan IKN tersebut, tentu. Untuk Indonesia ke depan yang labih naik.

"Pada saatnya tiba IKN benar-benar sudah layak untuk ditempati, sudah layak untuk hadir sebagai ibukota negara, tentu. Presiden dan Wakil Presiden RI, DPR RI, kantor para kementerian, ASN dan steakholder lainnya akan pindah ke ibukota negara baru," demikian kata Anggota DPR RI Fraksi PKB Drs. Syaiful Bahri Anshori, MP kepada Wartawan Media online www.dutabangsanews.com bertempat di  Gedung Nusantara I Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta.

"Tetapi, banyak Rakyat Indonesia tidak setuju dengan dipindahkannya ibukota negara," tanya wartawan media ini. "Rakyat yang mana, apakah mereka yang tidak setuju ibukota negara pindah, apakah sudah mewakili seluruh Rakyat Indonesia, belum tentu, bisa saja yang tidak setuju ibukota negara pindah mereka hanya segelintir orang, artinya. Mereka bisa bisa dikatakan mewakili seluruh Rakyat Indonesia,"ucap Anggota Komisi I DPR RI Drs. Syaiful Bahri Anshori, M.

Mana kalau ada warga yang tidak setuju ibukota negara dipindah ungkap Drs. Syaiful Bahri Anshori, M, hal itu tidak menjadi ukuran, hal itu tidak menjadi parameter akan atau terwakili. Tentu Undang-Undang IKN akan jalan terus dan akan bekerja sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan ibukota negara. Mansur Soupyan Sitompul.