MS. Kaban, M. Si untuk sebuah wawancara tentang wacana penundaan Pemilu 2024 oleh pemerintah yang berkuasa saat ini. sepertinya wacana tersebut makin kencang dan makin menggema. Tentu, wacana ini harus Dihentikan. Karena, rakyat negeri ingin Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadual yang sudah dijadualkan. Dengan demikian, Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan agenda. Bagaimana tanggapan DPP Dewan Syuro Partai Ummat Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si kepada Wartawan Media Online www.dutabangsanews.com. Wartawan media online ini disuruh naik ke mobil menuju ke arah Jalan Semeru Cilendek agenda Pelantikan DPD Partai Ummat Kota Bogor.
"Kita sudah berikrar membangun negara ini menjadi demokrasi berbentuk republij, karena. Demokrasi itu adalah sebuah sistem yang kita sepakati agar seluruh komponen bangsa ini bisa ikut terlibat untuk mengelola negara, mengelola bangsa ini. Dan itu semua sudah dituangkan dalam UUD 1945 dan undang-undang, bagi kita. Pemilu itu adalah Amanat Konstitusi yang dilakukan Lima tahun sekali, nah. Adanya wacana, gagasan, pemikiran untuk menunda Pemilu itu adalah cara berpikir di luar Konstitusi, disebut inkonstitusional, jika itu dipaksakan dengan segala macam cara itu adalah sebuah Terorisme Konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah harus yang terdepan untuk mencegah tidak ada penundaan Pemilu,"demikian kata Dewan Syuro DPP Partai Ummat Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si kepada Wartawan Media Online www.dutabangsanews.com di atas kendaraan roda empat miliknya menuju Acara Pelantikan DPD Partai Ummat Kota Bogor bertempat di Kafe Daun Sirih Jalan Semeru Kecamatan Cilendek Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Kemarin Minggu 27 Maret 2022.
Mantan Menteri Kehutanan Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si mengatakan, penundaan Pemilu ada indikasi kegagalan pemerintah, kegagalan penguasa, yang dipilih secara demokrasidemokrasi. Sekali lagi H. MS. Kaban mengatakan, gagasan penundaan Pemilu itu adalah rencana jahat, jelas-jelas pemerintah gagal. Gagal dalam membangun demokrasi, gagal dalam menjalankan amanat Konstitusi. Resiko kita sebagai sebuah bangsa biayanya akan lebih bear jika penundaan Pemilu dilakukan. Oleh karena itu, H. MS. Kaban kembali mengucapkan, bahwa penundaan Pemilu perbuatan yang betul-betul melawan konstitusi. Pemerintah dan DPR RI, jangan barmain-main dengan otoritas yang dimiliki, tapi. Kemudian otoritas itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan sesaat, yang mempertaruhkan kepentingan bangsa dan negara, kalau pemerintah tetap memaksakan Pemilu ditunda, harus diingat bahwa yang namanya pemaksaan itu pelanggaran. Pemaksaan penundaan Pemilu hal itu adalah kejahatan konstitusional, itu adalah perbuatan teror kepada rakyat dan bangsa sendiri.
"Jangan mentang-mentang pemerintah dan DPR RI secara sukahati, bisa mengesahkan semua undang-undang yang digagas, seperti UU Umnibuslow, UU IKN, tapi jangan lupa itukan cacat humum. Akan membuat suasana harmonis ke depan ini "berpotensi terbelah-belah". Saya curiga bagwa gagasan-gagasan ini adalah dari kelompok-kelompok merah, yang barafiliasi dengan RRC, walaupun dengan caver yang bermacam-macam. Kalau saya prinsipnya mengingatkan jangan pertaruhkan bangsa dan negara ini hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat, apalagi kepentingan kekuasaan, sekuat apapun penguasa, sehebat apapun penguasa, dia pasti berubah, dia pasti berganti. Karena, tidak ada kekuasaan yang abadi di dunia ini, apalagi kekuasaan-kekuasaan di Jawa itu tidak lebih dari 30 tahun. Sebaiknya, hentikan cara-cara kotor, hentikan gagasan-gagasan melawan konstitusi."Tutur Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si Dosen Fakultas Ekonomi Universitad Ibnu Khaldun Bogor.
"Ada tiga partai politik mendukung Pemilu 2024 ditunda, partai politik tersebut adalah Partai Golkar, PKB dan PAN," tanya wartawan media online ini.
"Sejak awal saya mengatakan, bahwa gagasan-gagasan adanya wacana penundaan Pemilu keluar dari siapapun adalah sebuah kejahatan konstitusionalkonstitusional, ini baru gagasan, ini baru wacana. Kita bernegara ini jaga konsistensi, untuk itu harus ada berjiwa besar dari seluruh komponen bangsa dan partai-partai politik. Tapi, kalau kita mau merubah arah NKRI, silahkan. Karena, ini akan menjadi preseden bagi kekuasaan-kekuasaan yang akan datang. Bahwa persoalan UUD-1945 tergantung selera siapa yang berkuasa, dengan partai-partai apa dia berkuasa, kalau preseden ini sudah dibuka dan preseden ini akan menjadi konvensi, kita bisa bayangkan bagaimana negara ini di masa mendatang. Kita akan terus-menerus merubah UUD-1945 dan itu adalah sebuah pilihan."Ungkap Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si Bapak enam putera dan satu puteri ini.
"Bagaimana pandangan dunia international kalau penerintah melakukan penundaan Pemilu 2024 mendatang,"kembali wartawan media online ini bertanya.
"Kalau ditanya tentang pandangan dunia internasional, katanya Presiden RI telah mendapat telepon-telepon dari pemimpin dunia, penimpin-pemimpin dunia itu merasa bingung dalam menghadapi situasi Pemilu 2024 akan ditunda, kalau betul-betul telepon pemimpin dunia itu ada bahasanya seperti itu, itu menujukkan bahwa penimpin-pemimpin dunia bingung melihat Indonesia,"ungkap Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si Tokoh Nasioal mantan Ketua HMI DKI Jakarta.
Dalam UUD-1945 tidak ada istilah demisionar Presiden dan Wakil Presiden RI ucap Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si mantan Anggota DPR RI, kalau pemerintah berhalangan karena Presiden dan Wakil Presiden RI tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka dibentuk Trioempirat dalam tempo tertentu menyelenggarakan Pemilu, jadi. Tidak ada istilah demisioner. Untuk saat ini lebih baik uang untuk IKN konsentrasi saja menggelar Pemilu yang sejujur-jujurnya, pemerintahan inikan dianggap dari salah hitung, jadi. Bagaimana Presiden Jokowi meninggalkan jabatan sebagai Presiden RI Pemilunya adalah Pemilu jujur, sehingga orang terkesima. Tapi, kalau ditunda-tunda orang akan curiga ada apa ini.? Jadi, beban sejarah itu akan lebih besar dipikul oleh seluruh komponen yang mendukung Pemerintahan Jokowi. Karena, dianggap bahwa ini ada sebuah permainan. Tapi, kalau mereka bisa menggelar Pemilu benar-bena jujur, adil, bersih, terbuka, barangkali semua kekurangan-kekurangan selama ini tertutupi dari hasil kejujuran dari sebuah Pemilu bersih. Pertanyaannya, rejim ini mau pilih yang mana.? Dia bertahan menunda-nunda Pemilu pada akhirnya jatuh juga, pasti jatuh. Pasti terjungkal, karena melawan rakyat. Tapi, kalau kita berdemokrasi yang baik tentu jauh lebih beretika.
Rakyat, tokoh masyarakat, akademisi dan partai politik terang Politisi Partai Ummat Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si mereka yang menolak adalah manusia-manusia sejati yang ingin mempertahankan Indonesia, sesuai dengan cita-cita Kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang memiliki idialisme bernegara sesuai dengan Amanat UUD-1945. Bukan mengakal-akali.
"Harapan Anda," tanya wartawan media online ini.
"Kalau saya ditanya harapan saya adalah, mangkin cepat ada pergantian Presiden RI hal itu makin bagus, jadi. Ada harapan baru bangsa dan negara ini, jadi. Bukan persoalan personanal, tapi. Kita hv melihat hal ini bagaimana dunia internasional itu melihat Indonesia seperti wait and see. Mansur Soupyan Sitompul.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !