Jadi Syarat Naik Jabatan, TNI-Polri Akan Diberi Pelatihan HAM

 

Jakarta, dutabangsanews.com I Pelatihan HAM itu bisa dijadikan syarat untuk menempati jabatan tertentu di lembaga masing-masing. Awalnya Mahfud berbicara soal tata kelola pemerintahan. Dia mengatakan tata kelola pemerintahan akan dibenahi agar ke depan tidak ada lagi pelanggaran HAM yang terjadi.

"Ya terus dimanajemen pemerintahan (agar tidak ada lagi pelanggaran HAM), kita bikin tata kelola pemerintahan yang bagus, TNI-nya Polri nya. Tapi keliru juga sih kalau menyebut pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berat tuh bukan hanya TNI-Polri, kadang kala pejabat sipil banyak juga loh, pemda di kementerian dan macam-macam itu," kata Mahfud dalam keterangannya melalui rekaman video kepada wartawan, Kamis (12/1/2023).

Mahfud menuturkan ada rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) untuk membuat pelatihan khusus HAM kepada TNI dan Polri. Mahfud menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju, bahkan bisa jadi pelatihan tersebut sebagai salah satu syarat untuk menempati jabatan atau tugas tertentu di lembaga masing-masing.

"Tetapi secara khusus kalau menyebut TNI-Polri memang kemarin ada rekomendasi dari Tim PPHAM agar setiap anggota Polri diberi bekal pendidikan atau pelatihan hak asasi manusia nanti kita akan membuat ini melibatkan internasional, menatar gitu Polri dan TNI kita tentang HAM terutama dalam hukum humaniter yang sekarang banyak berkembang di dunia internasional," ucapnya.RED