Headlines News :
::::::>>> www.DutaBangsaNews.com Membangun Kinerja Bangsa Mengucapkan Selamat Mununaikan Ibdah Puasa 1440 H - 2019 M <<<::::::
Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Post

8 Kabupaten/Kota di Jabar Gelar Pilkada Serentak 2020

Written By mansyur soupyan sitompul on Senin, 22 Juli 2019 | 21.25

Bandung,dutabangsanews.com I Sebanyak delapan kota dan kabupaten di Jawa Barat akan menggelar Pilkada serentak pada tahun 2020 mendatang. KPU di masing-masing daerah tersebut kini tengah melakukan berbagai persiapan termasuk penyusunan anggaran. 

Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok menuturkan, delapan daerah yang akan menggelar Pilkada terdiri dari tujuh kabupaten dan satu kota yakni Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran dan Kota Depok. 

Saat ini, kata dia, KPU di masing-masing kota/kabupaten tengah melakukan persiapan. Mulai dari penyiapan anggaran dan persiapan lainnya guna mendukung kesuksesan pesta demokrasi tahun depan. 

"Kemarin sudah coba koordinasikan dengan semua KPU kota dan kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada Serentak. Pertama susun kebutuhan anggaran sesuai dengan perundangan berlaku. Kemudian komunikasi dengan pemerintah daerah setempat untuk ketersediaan anggaran," ucapnya di Bandung, Selasa (23/7/2019). 

Sejauh ini, lanjut dia, KPU di masing-masing daerah tersebut telah menyusun kebutuhan anggaran. Rata-rata kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp 80 miliar. 

"Dari delapan kota/kabupaten hampir rata-rata mengajukan Rp 80 miliar. Paling besar itu Kabupaten Bandung sekitar Rp 99 miliar dan terkecil Kabupaten Pangandaran Rp 34 miliar," ucapnya. 

Sementara untuk tahapan Pilkada Serentak sendiri kemungkinan akan dimulai pada November mendatang. Pada bulan tersebut akan dibuka pendaftaran calon untuk jalur perseorangan. 

"September (kemungkinan) sudah mulai (persiapan tahapan Pilkada Serentak). Pendaftaran calon perorangan dimulai November," ujarnya.RED

Anggota Komisi III Minta Pansel Perhatikan Tiga Aspek dalam Seleksi Capim KPK

Jakarta,dutabangsanews.com I Sebanyak 104 orang dinyatakan lolos uji kompetensi calon pimpinan (capim) KPK. Anggota Komisi III DPR F-PPP, Arsul Sani, berharap tahapan proses seleksi capim KPK terus berjalan lancar sehingga dapat selesai pada Agustus 2019.

"Kami berharap agar tahapan-tahapan proses seleksi ini terus bisa berjalan secepatnya sehingga bisa selesai di bulan Agustus dan selanjutnya dikirim kepada presiden 10 capim yang terbaik untuk selanjutnya diserahkan ke DPR," kata Arsul kepada wartawan, Selasa (23/7/2019).

Dia berharap Pansel KPK segera menuntaskan proses seleksi untuk kemudian menghasilkan 10 nama capim. Selanjutnya, kata Arsul, Komisi III DPR akan menyeleksi 5 nama untuk memimpin KPK periode 2019-2023.

"Mudah-mudahan proses pemilihan tersebut dapat diselesaikan oleh DPR pada periode ini yang akan berakhir di akhir September," ujarnya.

Karena itu, politikus PPP itu berharap jika 10 nama telah terpilih, Presiden Jokowi segera menyerahkan kepada DPR. Arsul ingin seleksi capim KPK diselesaikan DPR periode ini. Ia pun meyakini nama-nama yang akan dihasilkan Pansel KPK merupakan yang terbaik.

"Di Komisi III, kami hanya mendalami visi dan misi mereka saja, dan tentu juga mendalami kalau ada masukan terkait rekam jejak dari kalangan masyarakat sipil yang terlewatkan selama masa seleksi di pansel," ucap Arsul.

Arsul menilai tahapan proses seleksi yang berlangsung hingga kini berlangsung objektif dan profesional. Namun, dia mengingatkan, Pansel Capim KPK tetap memperhatikan tiga hal selama proses seleksi selanjutnya.

"Satu, integritas, yakni track record yang bersangkutan. Kedua, kompetensi dan kapabilitas, termasuk di dalamnya pengetahuan dan pemahaman atas hukum material tindak pidana korupsi dan hukum acara pidana. Dan ketiga, kepemimpinan dan kemampuan manajerial untuk mengelola organisasi publik," kata dia.

Sebelumnya, Pansel Capim KPK mengumumkan 104 orang dinyatakan lolos dari kompetensi calon pimpinan KPK. Para kandidat yang lolos ini berlatar belakang Polri, unsur, KPK hingga jaksa. 

"Dari 104, kita akan bagi dalam Polri 9 orang, pensiunan Polri 3 orang, hakim 2 orang, jaksa 4 orang," ujar Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih di gedung Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), kompleks Istana, Jakarta Pusat, Senin (22/7).RED

Ketua DPR Terima Masukan soal Pasal Penghinaan Agama di RUU KUHP

Jakarta,dutabangsanews.com I Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan masih ada ruang penyempurnaan terhadap pasal-pasal penghinaan agama dalam RUU KUHP mengingat pembahasan dengan pemerintah masih terus berjalan di tahap akhir. Berbagai masukan dari kelompok masyarakat, khususnya dari cendekiawan dan organisasi keagamaan masih sangat diperlukan.

"Semangat menyelesaikan RUU KUHP adalah agar menjelang 74 tahun usia kemerdekaan Indonesia, kita punya aturan hukum yang lahir dari rahim bangsa sendiri, tidak lagi menggunakan aturan hukum warisan kolonial. Pro aktifnya masyarakat dalam memberikan masukan akan sangat berguna, termasuk dalam hal pasal-pasal penghinaan agama ataupun pasal-pasal lainnya," ujar Bamsoet usai menerima perwakilan masyarakat seperti dalam keterangannya, Selasa (23/7/2019).

Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan yang terdiri dari berbagai organisasi kemasyarakatan menemui Bamsoet membahas RUU KUHP kemarin. Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Pratiwi Febny (LBH Jakarta), Muhammad Rasyid Ridha (LBH Jakarta), Siti Aminah (ILRC), Pdt Penrad Siagian (Paritas Initiative), Suhadi Sendjaja (N3I), Peter Lesmana (MATAKIN), Trisno Raharjo (Muhammadiyah), RM Agustinus Heri Wibowo (KWI) dan Pdt Lokka (PGI), 

Bamsoet mengaku sejalan dengan Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan bahwa KUHP merupakan citra peradaban bangsa yang harus sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan politik pemidanaan internasional. Karenanya, penyempurnaan RUU KUHP akan terus dilakukan hingga akhirnya bisa tuntas 100 persen untuk disahkan menjelang berakhirnya DPR periode 2014-2019 pada September ini.

"Di dunia internasional, kata penghinaan dalam unsur pemidanaan memang tidak lagi populer. Bisa saja kata penghinaan tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 250 dan 313 RUU KUHP ditinjau kembali. Karena memang pembahasannya masih berjalan terus, belum tutup buku," tutur Bamsoet.

Dalam pertemuan tersebut, Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan menyampaikan berbagai masukan antara lain mengganti kata 'penghinaan' dengan 'hasutan untuk menyebarkan, menyiarkan kebencian, dengan maksud melakukan kekerasan, atau diskriminasi'. Mereka juga mengusulkan penggantian judul Bab VII RUU KUHP yang menyebut 'Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama' agar tidak terjadi multitafsir yang menyebabkan agama menjadi subjek hukum.

"Semangat keberadaan Bab VII dan pasal-pasal di dalamnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakininya, sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi negara Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Jika redaksionalnya dirasa kurang tepat, DPR RI dengan senang hati menerima berbagai masukan dari masyarakat," jelas Bamsoet. 

Bamsoet menyampaikan berbagai masukan tertulis lainnya dari Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan akan diteruskan ke Komisi III DPR RI. Ini diharapkan agar KUHP yang dihasilkan bisa sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan bisa menjawab berbagai persoalan serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Keaktifan masyarakat memberikan masukan adalah cermin kepedulian mereka terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai jika kelak RUU KUHP ini disahkan, justru malah terjadi penolakan di mana-mana. Karena itu DPR RI selalu terbuka terhadap berbagai aspirasi sehingga saat RUU KUHP ini disahkan, masyarakat bisa menyambutnya dengan suka cita, bukan dengan duka cita," pungkas Bamsoet.RED

Tuan Rumah Satu Gelar di Indonesia Open Lewat Kevin/Marcus, Jepang Juara Umum

Jakarta,dutabangsanews.com I Tuan rumah meraih satu gelar juara Indonesia Open 2019 melalui Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon. Jepang menjadi juara umum dengan dua gelar juara. 

Final turnamen bulutangkis BWF level 1000 Indonesia Open di Istora, Minggu (21/7/2019), usai. Tuan rumah kebagian satu gelar juara melalui Kevin/Marcus. 

Minions meraih gelar juara usai mengalahkan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan lewat dua gim langsung 21-19, 21-16. Kevin/Marcus pun berhak mengantongi uang senilai Rp 1,28 miliar. 

Jepang keluar sebagai juara umum di ajang berhadiah total Rp 17,4 miliar. Jepang meraih gelar juara melalui sektor tunggal, Akane Yamaguchi, dan ganda putri, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota.

Dua gelar juara lain menjadi milik China dan Taiwan. Ganda campuran Negeri Panda, Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, mengalahkan rekan senegara mereka, Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping. 

Di nomor tunggal putra, Chou Tien Chen, memetik juara dengan mengalahkan wakil Denmark, Anders Antonsen. 

Hasil Indonesia Open 2019: 

Tunggal putra: Chou Tien Chen (Taiwan) vs Anders Antonsen (Denmark) 21-18, 24-26, 21-15
Tunggal putri: Akane Yamaguchi (Jepang) vs Pusarla V Sindhu (India) 21-15, 21-16
Ganda putra: Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan 21-19, 21-16
Ganda putri: Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang) vs Misaki Matsutomo vs Ayaka Takahashi (Jepang) 21-16, 21-18
Ganda campuran: Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (China) vs Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping (China) 2121-13, 21-18
RED

Bawa Keluarga Anda Ke Wisata Air Waterboom Putri Duyung Depok Jalan Bungsan No. 50 Bedahan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat





122 Sengketa Pileg 2019 Diadili ke Pokok Perkara di MK

Jakarta,dutabangsanews.com I Mahkamah Konstitusi (MK) telah merampungkan pembacaan putusan sela terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019. Dari total 260 perkara, MK hanya melanjutkan 122 perkara yang maju ke tahapan sidang pokok perkara.

Rincian putusan sela yang dihentikan dari sesi panel 1 ada 14 perkara, panel 2 ada 23 perkara, dan panel ketiga ada 21 perkara yang ditolak. Sehingga total ada 58 perkara yang ditolak.

Sementara untuk perkara yang diterima rinciannya yaitu, panel pertama ada 48 perkara, panel kedua ada 33 perkara, dan terakhir panel ketiga ada 41 perkara yang ditolak. Sehingga, yang diterima ada 122 perkara.

Dari pembacaan putusan sela ini, ada perkara yang tidak dibacakan apakah dihentikan atau dilanjutkan oleh majelis hakim MK. Meski begitu, hakim Aswanto menjelaskan perkara itu nantinya akan dibacakan saat pengucapan putusan akhir perkara.

"Untuk perkara selain, dan selebihnya yang tidak dinyatakan dismissal, serta yang tidak dinyatakan lanjut pada sidang pembuktian, agar menunggu panggilan sidang dari mahkamah untuk sidang pengucapan putusan," kata Aswanto dalam persidangan.

Berikut 21 perkara yang dihentikan MK (Panel III):

1. PAN, Jawa Barat, Dapil DPR RI 11, DPRD XV, DPRD Cimahi II.
2. Partai Demokrat, Jawa Barat, DPR RI I, DPRD Depok II, DPRD Indramayu III, Dapil Kuningan I.
3. PPP, Jawa Barat, DPRD Bogor, DPRD Kabupaten Dapil II, Bekasi III DPRD.
4. Partai Gerindra Jawa Barat DPR RI IV, DPR RI VIII, DPRD Bekasi V, Kabupaten Bekasi V, Kuningan II DPRD.
5. Partai Golkar, Jawa Barat DPRD Jabar X, DPRD Samarinda IV, Jabar XI, DPRD Bekasi VI.
6. PKB Jawa Barat, Subang VII DPRD.
7. Partai NasDem Jawa Barat, DPR RI Jawa Barat.
8. PKB, Maluku Utara DPR RI. 
9. PKPI DPRD Dapil II, DPRD Sula IV.
10. Partai NasDem, DPRD V Maluku Utara. 
11. Partai Hanura, Sulawesi Selatan, DPRD. 
12. Partai Berkarya, Provinsi Sulawesi Selatan DPRD.
13. Partai Gerindra Sulawesi Selatan, DPRD (permohonan perseorangan). 
14. PPP, Sulsel, DPR RI. 
15. PAN, DPRD Sulawesi Utara (permohonan ditarik).
16. PAN, DPRD Sumatera Barat. 
17. PKB, Sulawesi Tengah, DPRD Wakatobi.
18. Partai Golkar, DPRD Sulawesi Tengah.
19. Partai Demokrat, DPRD Dapil Kalimantan Barat V. 
20. Partai Golkat Kalimantan Timur, Dapil Kutai I DPRD.
21. PBB, DPR NTB, DPRD Lombok Barat II.

Dari 122 perkara yang diterima MK, akan melanjutkan sidang ke tahap berikutnya. Persidangan besok (23/7) akan kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi fakta dan ahli.RED

Ganda Putra Indonesia Sedang Dominan, Hendra: Semoga Stabil sampai Olimpiade

Jakarta,dutabangsanews.com I Ganda putra Indonesia mendominasi papan atas dunia sekaligus penyumbang gelar terbanyak untuk Merah Putih. Dominasi itu diharapkan terjaga sampai Olimpiade.

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo menambah koleksi gelar Indonesia di ajang Indonesia Open 2019. Pasangan ganda putra nomor satu dunia itu naik podium teratas usai mengalahkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di final yang digelar di Istora, Minggu (21/7/2019).

Dengan demikian, ganda putra sudah menyumbang total 22 gelar di Indonesia Open. Sementara di China Open, dengan level turnamen yang sama yakni Super 1000, ganda putra memenangkan sembilan gelar untuk Indonesia.

Di All England, daftar juara ganda putra dalam tiga tahun terakhir diisi oleh pemain Indonesia. Kevin/Marcus juara pada 2017-2018, sementara Ahsan/Hendra merupakan kampiun tahun ini.

Pun demikian di daftar peringkat BWF. Ada tiga pasang ganda putra Indonesia di 10 besar. Kevin/Marcus di peringkat pertama, Ahsan/Hendra di urutan keempat, sementara Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di posisi ketujuh.

Hendra menyebut ganda putra Indonesia memang sedang bagus-bagusnya. Ia berharap kesuksesan ganda putra Indonesia saat ini bakal berlanjut sampai Olimpiade 2020.

"Ya, memang ganda putra lagi bagus ya. Di sini ada ranking satunya (Kevin/Marcus), ada saya dan Ahsan, ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Semoga ke depan bisa lebih stabil dan bisa menyumbang medali emas," kata Hendra.

Hal yang sama diungkapkan Kevin. Menurut dia, dengan dominasi ganda putra Indonesia di level dunia maka peluang untuk berjaya di Olimpiade juga terbuka.

"Kalau peluang saya rasa semua punya peluang yang sama. Setiap pertandingan dan setiap pemain punya kesempatan untuk menang. Ini Olimpiade masih ada satu tahun lagi jadi lihat saja nanti waktu mendekati Olimpiadenya," kata Kevin.

"Cuma harapannya, Indonesia bisa mendapatkan medali emas di Olimpiade nanti," dia melanjutkan.RED
 
Published by : DutaBangsaNews.Com
Copyright © 2006. - All Rights Reserved
Media Online :
www.dutabangsanews.com