Headlines News :
::::::>>> www.DutaBangsaNews.com Membangun Kinerja Bangsa Mengucapkan Selamat Mununaikan Ibdah Puasa 1440 H - 2019 M <<<::::::
Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Post

Mahasiswa Trisakti Tolak Pemberian Gelar Putera Reformasi untuk Jokowi

Written By mansyur soupyan sitompul on Minggu, 22 September 2019 | 22.05

Jakarta,dutabangsanews.com I Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti menolak adanya rencana pemberian penghargaan 'putra reformasi' dari Universitas Trisakti kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sikap BEM Trisakti sudah bulat.

"Dari mahasiswa Trisakti bersama Kepresidenan Trisakti kita jelas bulat, keputusan kita adalah menolak pemberian penghargaan tersebut, putera reformasi untuk Pak Jokowi," kata Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dinno Ardiansyah di Tugu Reformasi Universitas Trisakti, Tomang, Jakarta Barat, Senin (23/9/2019).

Dinno kemudian menjabarkan sejumlah alasan kenapa gelar putera reformasi tidak pantas disematkan kepada Jokowi. Dia menyinggung soal tidak adanya penuntasan kasus-kasus HAM, termasuk kejelasan siapa dalang kasus Tragedi Trisakti.

"Bahkan temen-temen Aksi Kamisan sampai sekarang masih konsisten terus memperjuangkan itu. Ditambahkan lagi permasalahan 98 tentang kemanusiaan belum ada yang tuntas, khususnya tentang 12 Mei 1998 Trisakti. Belum ada sama sekali sikap dari pemerintah yang memang menuntaskan, atau sampai sekarang kita nggak pernah tahu siapa pelakunya," jelasnya.

"Bahkan kesejahteraan keluarga korban dari 12 Mei 1998 itu belum sejahtera. Artinya pemerintah sampai hari ini belum ada produk sama sekali tentang perjuangan reformasi. Ditambah lagi, persetujuan presiden perihal RUU KPK. Ini artinya apa? Kan Pemberantasan Korupsi merupakan anak asli dari perjuangan reformasi, produk reformasi. Tapi kok ini seakan akan kita lihat malah kontradiksi," sambungnya.

Atas dasar tersebut, lanjut Dinno, mahasiswa Trisakti menolak adanya wacana pemberian penghargaan 'putera reformasi' kepada Jokowi. Dia mengaku tidak tahu apa indikatornya sehingga Jokowi layak diberi penghargaan tersebut.

"Jadi kita juga sampai sekarang mhasiswa Trisakti masih menunggu klarifikasi dari universitas, belum ada juga. Belum ada yang menyatakan statement secara jelas. Tapi intinya adalah Mahasiswa Trisakti bulat kita menolak karena ini nggak sejalan dengan perjuangan kita dalam pemberantasan dan juga kejelasan permasalahan HAM, khususnya 12 Mei 1998," ucapnya.

Lanjut Dinno, mahasiswa secepatnya akan meminta pertemuan dengan Pjs Rektor Universitas Trisakti Ali Ghufron Mukti. Mereka juga berencana menggelar aksi jika aspirasi mereka tidak didengar.

"Hari ini juga kita rencananya mau berkumpul semua elemen fakultas jurusan untuk ngasih statement, ngasih pernyataan bahwa kita memang menolak. Bahkan kita mau sebar petisi juga. Kalau misalnya memang tidak didengar paling itu ya, ada eskalasi gerakan untuk menolak itu ke pihak universitas. Ya intinya bulat, solid kita menolak pemberian penghargaan tersebut, karena kita nggak tahu indikatornya apa dan enggak ada produk yang dihasilkan pemerintah terhadap penyelesaian kasus HAM," ucapnya.

Hingga saat ini belum ada komentar dari Pjs Rektor Universitas Trisakti maupun Kepala UPT Humas Universitas Trisakti Rully Besari Budiyanti. Saat dihubungi Minggu (22/9) kemarin, Rully belum mau berkomentar.RED

Gejayan Memanggil dan Aksi Pergerakan Mahasiswa di Yogyakarta

Jakarta,dutabangsanews.com I Gejayan Menanggil. Demikian nama seruan aksi damai yang dilakukan oleh para mahasiswa dari beberapa kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (23/9/2019) siang ini. Rencananya aksi Gejayan memanggil di Yogyakarta ini akan dimulai pukul 13.00 WIB.

Aksi mahasiwa ini tengah menjadi perbincangan hangat warganet hingga masuk daftar trending media sosial seperti Twitter dengan tagar #GejayanMemanggil. Isu yang akan disuarakan terkait kondisi politik-hukum di Indonesia saat ini seperti RKUHP, UU KPK, RUU ketenagakerjaan serta RUU Pertahanan.

Dalam seruan aksi tersebut, wilayah di Jalan Gejayan dipilih menjadi titik lokasi karena adanya sejarah pergerakan mahasiswa Yoyakarta. Berikut ini ulasan peristiwa Gejayan yang dirangkum:

1. Aksi Demo Gejayan tahun 1998

Gejayan demo disebabkan karena menolak terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden pada Mei 1998 dan perekonomian Indonesia semakin kacau. Aksi tersebut berujung ricuh dan dikenal dengan 'Peristiwa Gejayan atau Tragedi Yogyakarta hingga memakan ratusan mahasiswa luka-luka dan satu orang tewas yang bernama Moses Gatutkaca dari mahasiswa MIPA, Universitas Sanata Dharma (USD).

Faktanya, aksi bentrok ini juga dilakukan oleh mahasiswa Yogja lainnya, seperti mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan IKIP Negeri Yoyakarta (UNY). Tak hanya mahasiswa, masyarakat juga melawan para aparat kepolisian dengan menggunakan batu hingga bom molotov. Dengan terjadinya Peristiwa Gejayan tersebut membuat Jalan Kolombo di Universitas Sanata Dharma diubah menjadi Jalan Moses Gatutukaca.

2. Aksi Demo Gejayan tahun 2004

Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) cabang Yogyakarta dan Front Perjuangan Rakyat Miskin (FPRM) melakukan aksi demo untuk mengkritisi peringatan Hari Kebangkitan Nasional karena hanya menjadi seremonial belaka dan mengkritik para elit politik yang menjadi calon presiden (capres) terkait kekuatan kelompok status quo.

Aksi yang dilakukan di sekitar Kantor Pos Besar Yogyakarta ini juga meminta para rakyat selektif dalam memilih pimpinan mereka agar tidak terjebak kembali dengan kekuasaan lama.

3. Aksi Demo Gejayan tahun 2005

Aliansi mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Mahasiswa Penyelamat Organisasi (HMI PMO) Jogja dan Badan Eksekutif Mahasiswa-Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM-KM UGM) melakukan aksi untuk menentang rencana pemerintah RI tentang kenaikan harga BBM yang akan dilakukan per 1 Oktober 2005 dan perombakan tim ekonomi di dalam kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kedua aliansi tersebut beraksi secara bergantian di Kantor Pertamina Cabang Yogyakarta tepatnya di Jalan Mangkubumi. Meskipun aksi tersebut diwarnai dengan aksi saling dorong antara masa mahasiswa dengan petugas kepolisian, tapi aksi mahasiswa masih berlangsung dengan tertib dan aman.

4. Aksi Demo Gejayan tahun 2019

Gejayen Menanggil hari ini rencananya akan terjadi kembali aksi mahasiswa dan elemen masyarakat yang akan dijadwalkan berkumpul pukul 11.00 WIB dan dimulai pada pukul 13.00 WIB. Ada tiga titik kumpul untuk aksi tersebut antara lain gerbang utama Kampus Sanata Dharma, pertigaan revolusi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan Bunderan Universitas Gadjah Mada.

Lalu, apa saja isu yang akan disuarakan dalam aksi demo Gejayan Memanggil ini? Berikut ini 7 tuntutan yang akan disuarakan:

1. Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP.

2. Mendesak pemerintah dan DPR untuk merivisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia.

4. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja.

5. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria.

6. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

7. Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.RED

Polda Metro Siapkan 10 Ribu Personel Amankan Aksi di DPR dan KPK

Jakarta,dutabangsanews.com I Sekelompok massa akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR maupun di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta siang ini. Polda Metro Jaya menyiapkan sekitar 10 ribu personel gabungan untuk mengamankan kegiatan unjuk rasa tersebut.

"Untuk hari ini kita kerahkan 10 ribu personel gabungan TNI-Polri di DPR dan KPK," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Senin (23/9/2019).

Personel gabungan yang disiapkan itu terdiri dari TNI-Polri dan unsur dari Pemerintah Provinsi DKi Jakarta seperti Satpol PP, Dishub hingga pemadam kebakaran. Personel itu akan mengawal jalannya aksi di sekitar gedung DPR/MPR maupun di KPK tersebut.

Argo mengatakan sejumlah surat izin aksi sudah dilayangkan massa yang hendak menggelar demo di depan gedung DPR dan KPK siang ini. Untuk aksi di depan DPR sendiri, Argo menyebut ada peserta sekitar 2 ribu orang yang akan hadir.

"Surat pemberitahuan oleh mahasiswa sekitar 2 ribu orang di DPR, menolak RUU KUHP," ungkap Argo.

Diketahui, massa dari elemen mahasiswa di depan gedung DPR/MPR hari ini. Mereka menuntut berbagai hal salah satunya menolak RKUHP, tolak UU KPK baru, tolak RUU ketenagakerjaan, sahkan RUU PKS, usut tuntas Karhutla dan selesaikan konflik agraria.

DPP FPI Jakarta diketahui juga akan ikut menggelar aksi di depan gedung DPR hari ini. Mereka menuntut menolak revisi UU KPK dan KUHP. FPI menggelar aksi bertajuk 'Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat'. RED

Mulan Jameela Ditetapkan Jadi Anggota DPR!

Written By mansyur soupyan sitompul on Sabtu, 21 September 2019 | 00.26

Jakarta,dutabangsanews.com I Politikus Gerindra Mulan Jameela ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024. Mulan jadi wakil rakyat setelah gugatan perdata terhadap Partai Gerindra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikabulkan hakim.

"Partai Gerindra menjalankan putusan PN Jakarta Selatan yang bersifat final dan mengikat karena sudah inkrah dan setelah persyaratan administrasi dipenuhi, maka keputusan pelaksanaan keputusan pengadilan dilaksanakan KPU," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Sabtu (21/9/2019).

Keputusan ini berdasarkan surat keputusan KPU nomor 1341/PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019. Dalam surat tersebut, KPU menetapkan Mulan sebagai anggota DPR terpilih.

Dalam surat putusan ini, Mulan meraih 24,192 suara di dapil Jabar XI. Mulan menggantikan calon terpilih atas nama Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi karena diberhentikan sebagai anggota Gerindra.

Putusan KPU dikeluarkan berdasarkan 3 surat dari DPP Gerindra. Surat itu bernomor 023A/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019 tertanggal 11 September 2019 perihal penjelasan kedua soal langkah administrasi pelaksanaan putusan PN Jaksel nomor 520/Pdt/Sus.Parpol/2019 PN.Jkt.Sel. Lalu Surat Keputusan DPP Gerindra Nomor 004A/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang pemberhentian keanggotaan sebagai langkah administrasi pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Lolosnya Mulan menindaklanjuti putusan hakim PN Jaksel yang mengabulkan gugatan perdata Mulan Jameela dan 8 caleg Partai Gerindra. Hakim menyatakan tergugat I dan II dalam hal ini Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra berhak melakukan langkah administrasi internal yang dianggap dituntut oleh para penggugat (Mulan Jameela cs) guna memastikan penetapan para penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing. Hakim juga memerintahkan kepada para penggugat untuk turut dan patuh pada putusan perkara ini.

"Satu, mengabulkan gugatan para penggugat. Dua, menyatakan tergugat I dan tergugat II berhak untuk menetapkan para penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing," kata Ketua Majelis Hakim, Zulkifli, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (26/8).RED

Kabut Asap Masih Selimuti Riau, Jarak Pandang di Pelalawan 400 Meter

Written By mansyur soupyan sitompul on Jumat, 20 September 2019 | 21.02

Pelalawan,dutabangsanews.com I Kabut asap pekat imbas kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti langit Riau. Jarak pandang di Kabupaten Pelalawan paling parah cuma tembus 400 meter.

BMKG Pekanbaru, Sabtu (21/9/2018) merilis hotspot atau titik panas di Riau. Pada level confidence 50 persen, di Riau terdeteksi ada 198 hotspot.

Namun jumlah ini pada level 70 persen, jumlah hotspot yang diperkirakan ada titik api menjadi 129 lokasi. Titik panas ini ada di Bengkalis 13! Meranti 1, Kuansing 2, Pelalawan 18, Rohol 38, Inhil 47, Inhu 10.

Masih banyaknya titik panas ini, membuat asap belum beranjak dari Riau. Data BMKG Pekanbaru menyebutkan, jarak pandang di Pekanbaru hari ini maksimal hanya 700 meter.

"Untuk Kabupaten Pelalawan 400 meter, Inhu 500 meter, Dumai 2 Km. Kondisinya karena asap," kata Staf Analisis BMKG Pekanbaru, Bibin Sulianto kepada wartawan, Sabtu (21/9/2019).

Kondisi asap pekat ini sudah membuat masyarakat banyak yang jatuh sakit. Sejumlah posko kesehatan yang dikelola masyarakat ramai dikunjungi untuk berobat.

Anak-anak banyak mengungsi bersama orang tuanya di posko kesehatan di DPW PKS Riau, di Jl Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Langit Riau diselimuti asap yang membuat tampak cahaya matahari menjadi menguning.RED

Menaker Jadi Plt Menpora, Komisi X DPR Ingatkan soal Evaluasi

Jakarta,dutabangsanews.com I Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menaker Hanif Dhakiri untuk menjabat sebagai plt Menpora setelah Imam Nahrawi mengundurkan diri karena terbelit urusan hukum di KPK. Sudah tepatkah seorang Menaker ditunjuk untuk menangani urusan kepemudaan dan olahraga?

"Kalau tepat atau tidak saya kira Pak Jokowi ya yang menentukan kenapa latar belakangnya kenapa, karena sebelumya juga kan menpora ini rata-rata bukan atlet, bukan ini, sehingga sama kan considerannya, pertimbangannya dengan menpora-menpora sebelumnya," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih, Jumat (20/9/2019) malam.

Meski demikian, Abdul Fikri Faqih mengapresiasi penunjukan plt di Kemenpora setelah menteri yang bersangkutan menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait dana hibah KONI. Dia mengatakan posisi Menpora memang sedianya tidak boleh kosong dalam waktu lama.

"Hanya yang satu, kalau segera ditunjuk apakah itu plt atau interim, saya perlu apresiasi karena itu berarti kan urusan keolahragaan, urusan pemerintah bidang olahraga sudah langsung ada yang menangani, jadi tak boleh kemudian kosong berlama-lama," ucap dia.

Jika merujuk prestasi olahraga Indonesia, Abdul Fikri Faqih menyebut perlu ada pembenahan dari kementerian terkait, termasuk mitra-mitranya. Menurutnya, prestasi bangsa di bidang olahraga selama ini lebih banyak karena peran masyarakat atau umum, bukan pemerintah.

"Rata-rata kan disorot ini banyak aspek politiknya lebih tinggi daripada profesi sehingga pembinaan prestasi olahraga kita ini kurang maksimal. Kemarin misalnya, ada masyarakat bulutangkis itu menghentikan beasiswa saja kemudian gelagapan. Artinya negara belum hadir di pembinaan atlet," sebut dia.

"Sekarang ini kenapa berprestasi segala macam ternyata kan pemangku kepentingan yang disebut di dalam UU itu pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan masyarakat, itu ternyata yang dominan malah masyarakat. Ini kan berarti kita perlu evaluasi," imbuh Abdul Fikri.

Hanif telah ditunjuk Presiden Jokowi menjadi plt Menpora. Jokowi juga telah meneken Keppres pemberhentian Imam Nahrawi sebagai Menpora.

"Terkait dengan posisi Menpora, Bapak Presiden kemarin sudah menerima surat pengunduran diri dari Pak Imam Nahrawi. Tadi Bapak Presiden sudah menandatangani Keppres pemberhentian Imam Nahrawi sebagai Menpora dan mengangkat Saudara Hanif Dhakiri sebagai Plt Menpora," kata Mensesneg Pratikno di Istana, Jakarta, Jumat (20/9).RED

Milan Vs Inter: Rossoneri Ogah Jadi Kuda Hitam

Milan - 
AC Milan akan berstatus tuan rumah saat menjamu Inter Milan di San Siro, Minggu (22/9/2019) dinihari WIB. Pada pertandingan Derby della Madonnina ini Milan menolak jadi kuda hitam.

Hal tersebut karena laju sempurna skuat asuhan Antonio Conte itu di Serie A musim ini. Enam catatan pertemuan terkahir kedua tim juga berpihak kepada Nerazzurri: tiga kemenangan, dua imbang, dan satu kalah.

Menanggapi skuat Rossoneri yang tidak diunggulkan dibandingkan rivalnya, pelatih Giampaolo tidak mau ambil pusing. Ia malah ingin timnya mencontohkan permainan Slavia Praha kala menahan imbang Inter 1-1 dalam duel Liga Champions (17/9).

"Partai derby itu ada untuk menang atau kalah, saya tidak tertarik menjadi tim kuda hitam. Saya ingin tim memainkan permainan yang tepat, kami harus memperhatikan detail kecil dan melakukannya dengan baik. Saya tidak ingin memiliki kelebihan atau kekurangan di mata media," ujar Giampaolo dikutip dari laman AC Milan.

"Kami ingin lebih baik dari Slavia Praha, yang beberapa kali bertahan dengan menjaga penguasaan bola. Anda tidak perlu bertahan di belakang terus-menerus, saya tidak suka itu," tambahnya.

"Tujuan kami adalah sebanyak mungkin melakukan hal yang bagus dan bekerja dengan itu. Idealnya, saya tidak mau menjadi tim yang hanya bermain di belakang dan memainkan bola-bola panjang, Anda butuh kesadaran akan taktik."RED

 
Published by : DutaBangsaNews.Com
Copyright © 2006. - All Rights Reserved
Media Online :
www.dutabangsanews.com