Headlines News :
::::::>>> www.DutaBangsaNews.com Membangun Kinerja Bangsa Mengucapkan Selamat Mununaikan Ibdah Puasa 1440 H - 2019 M <<<::::::
Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Post

Kritisi Rangkap Jabatan Komisaris, Ombudsman: Bukan Cemburu

Written By mansyur soupyan sitompul on Jumat, 07 Agustus 2020 | 21.09

Jakarta,dutabangsanews.com I Anggota Ombudsman RI (ORI) Ahmad Alamsyah Saragih menegaskan sikap kritis lembaganya terkait rangkap jabatan komisaris di BUMN bukan karena cemburu dengan besarnya gaji dan fasilitas mereka. Ia meyakinkan dirinya dan delapan anggota ORI lainnya sudah terbiasa bekerja dan mengabdi kepada negara dan masyarakat tanpa berharap gaji dan fasilitas berlebihan.

Alamsyah yang pernah menjadi konsultan di Asia Foundation itu akan mengakhiri jabatannya di Ombudsman dalam beberapa bulan ke depan. Selepas itu dirinya akan mencurahkan waktunya untuk keluarga di Bandung. "Selama 21 tahun ini saya kerap berpisah dengan keluarga, paling jumpa mereka di akhir pekan saja," ujarnya.

Andai pemerintah menawarinya jabatan komisaris, Alamsyah menegaskan dirinya akan menolak. Dia akan merasa lebih happy bila pemerintah menjalankan sejumlah rekomendasi Ombudsman terkait rangkap jabatan komisaris di BUMN.

"Kalau mau menghargai saya, jangan tawarkan jadi komisaris. Tapi perbaiki sistem supaya kita dapat komisaris-komisaris yang handal," kata Alamsyah yang pernah menjadi Ketua KIP, 2009 - 2011.

Pada bagian lain, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran itu mengungkapkan sedikitnya ada Sembilan peraturan yang dilanggar dalam pengangkatan sejumlah penyelenggara negara sebagai komisaris di berbagai BUMN. Ia antara lain menyebut UU TNI, UU POLRI, UU Pelayanan Publik, UU BUMN, UU ASN, dan UU Administrasi Pemerintahan yang dilanggar. Selain itu ada juga tiga Peraturan Pemerintah yang tegas menyatakan hakim, rektor, dan dosen perguruan tinggi tidak boleh merangkap jabatan di BUMN, BUMD, maupun lembaga swasta.

"Faktanya Menteri Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) mengangkat hakim, rektor dan para dosen dan guru besar sejumlah perguruan tinggi jadi komisaris. Jadi, bagi saya mitos saja kalau disebut semua sudah sesuai aturan," papar Alamsyah Saragih.

Ombudsman, kata Alamsyah berpendapat bahwa pembiaran benturan regulasi tersebut telah menghasilkan ketidakpastian dalam proses rekrutmen, pengabaian etika, konflik kepentingan, diskriminasi, dan akuntabilitas yang buruk. "Negara kita ini rusak karena etika dianggap barang main-main. Gak ada negara maju yang abaikan etika," kata Alamsyah.

Ombudsman telah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait rangkap jabatan komisaris yang terindikasi melanggar aturan tersebut. Alamsyah berharap Kementerian BUMN mengevaluasi keputusan yang telah diambil antara lain dengan memperhatikan aspek kompetensi dan tidak pembayaran atau pemberian fasilitas/gaji ganda.

Punya Lab PCR Sendiri, Pemkot Bogor Siap Kebut Target 11 Ribu Swab

Jakarta,dutabangsanews.com I Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor dalam waktu dekat akan mengoperasikan Laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk mengakselerasi mitigasi infeksi COVID-19 di Kota Bogor. Wali Kota Bogor Bima Arya meminta RSUD memastikan kesiapan sistem sehingga bisa memenuhi target 11 ribu swab.

"Diulang tahun ke-6 (RSUD) ini, Pemkot Bogor mengumumkan kepada publik bahwa laboratorium PCR segera beroperasi di RSUD ini untuk memenuhi target kita 11 ribu swab sesuai standar WHO, yakni 1 persen dari jumlah penduduk. Sekarang sudah 8.400 swab, mungkin sekitar satu bulan lagi bisa 11 ribu ya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/8/2020).

Bima menambahkan laboratorium PCR sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas uji diagnostik spesimen COVID-19. Meskipun diketahui COVID-19 tidak akan selesai dalam waktu dekat tapi laboratorium itu diperlukan untuk kasus lainnya yang serupa.

"Semoga RSUD bisa semakin mengakselerasi mitigasi infeksinya. Ketika satu orang ketahuan positif, ini kan ada detektif COVID-19 langsung bergerak, ada tracing kontaknya melalui unit lacak dan unit pantau. 2 x 24 jam muncul nama-nama ODP lalu kita tes swab dan hasilnya bisa kita ketahui segera karena ada Lab PCR di RSUD. Jadi, membuat sistem ini lebih terakselerasi, memaksa sistem bekerja. Insya Allah segera prosesnya kita percepat. Mudah-mudahan Minggu depan bisa dioperasionalkan Lab PCR ini," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama RSUD Kota Bogor dr Ilham Chaidir mengungkapkan saat ini proses pengoperasian laboratorium PCR di RSUD masih menunggu izin dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan.

"Laboratorium PCR kita masih menunggu keluar izin. Sudah diajukan surat ke Dinkes Provinsi dengan bantuan dari Dinkes Kota Bogor. Nanti akan ada visitasi dari provinsi untuk diajukan ke Kemenkes, kemudian nanti keluar izin. Mudah-mudahan bisa cepat karena sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan diagnostik kami," terang Ilham.

Ia menambahkan jika sudah beroperasi kapasitas uji diagnostik maksimal bisa mencapai 200 spesimen per hari. "Jadi, hasil swabnya bisa keluar satu hari. Kapasitasnya nanti sekitar 96 spesimen untuk sekali running. Maksimal bisa 2-3 kali running, mudah-mudahan kemampuan diagnostik kita menjadi meningkat sehingga lebih mempermudah tracing dalam mitigasi serta fungsi RSUD lebih kompleks," ungkapnya.

Saat ini, RSUD Kota Bogor sudah menyiapkan 112 tempat tidur khusus untuk pasien COVID-19 yang dirawat. "Delapan tempat tidur di antaranya sudah memiliki ventilator dan tekanan negatif. Tempat tidur yang terisi ada 64 dari 112 kapasitas," jelas dia.

Sebagai informasi, sebelumnya Bima Arya bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim meninjau persiapan laboratorium PCR di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, Jalan Semeru, Bogor Barat, Jumat (7/8/2020).

Dalam kesempatan itu, Bima Arya mengatakan sebagai penyintas COVID-19 dirinya tidak menyesal telah memutuskan untuk dirawat di RSUD Kota Bogor saat hasil tes menyatakan terkonfirmasi positif.

"Yakinilah tidak ada yang kebetulan, semua itu ada hikmahnya. Bayangkan, RSUD ini saya yang meresmikan gedungnya, saya pula jadi pasien Covid pertamanya disitu. Tapi lagi-lagi saya percaya bahwa semuanya itu sudah jalan-Nya," pungkas Bima.RED

UM-PTKIN 2020: Informasi Jadwal Ujian dan Waktu Pengumuman

 

Jakarta,dutabangsanews.com I - Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau UM PTKIN 2020 digelar untuk memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa yang tidak lolos Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau SPAN-PTKIN 2020. Seperti dikutip dari laman um-ptkin.ac.id, saat ini ada kuota tersisa 11.671 kursi di 59 PTKIN seluruh Indonesia.

Seperti diketahui, proses pendaftaran UM-PTKIN sudah selesai pada 17 Juli lalu. Sekarang proses UM PTKIN 2020 memasuki tahapan ujian.

Jadwal Ujian UM PTKIN 2020

Dikutip dari laman um-ptkin.ac.id, ujian UM PTKIN 2020 menggunakan Sistem Seleksi Elektronik atau SSE. Ujian diselenggarakan menggunakan komputer, tidak lagi menggunakan kertas, baik untuk naskah soal ujian maupun lembar jawaban.

Ada pun jadwal ujian UM-PTKIN 2020 digelar dari tanggal 3-10 Agustus 2020. Peserta mengerjakan ujian di rumah masing-masing. Jadwal pelaksanaan ujian SSE UM-PTKIN tercantum pada masing-masing Kartu Tes peserta.

Nah, untuk detikers yang saat ini tengah atau akan menjalani ujian UM-PTKIN 2020, Panitia Nasional PMB SPAN-UM PTKIN 2020 melalui akun instagramnya @spanumptkin memberikan panduannya. "Salam, Pejuang UM-PTKIN Ada #InfoTerbaruUMPTKIN nih," begitu tulis panitia melalui akun instagram @spanumptkin.

Panitia juga mengingatkan agar peserta UM PTKIN 2020 memperbarui aplikasi ujian dan tidak lupa jadwalnya. Jadwal ujian tercantum di kartu peserta masing-masing.

Pastikan detikers sudah memiliki Kartu Ujian SSE UM PTKIN 2020 agar pada saat hari ujian sudah tahu apa dan bagaimana cara ujiannya.

"Pastikan kalian sudah menginstall aplikasi dan bisa login masuk ke aplikasi. Tetap semangat, sabar, dan optimis menghadapi semua di tengah pandemi COVID-19," tulis panitia.

Sebagai informasi pada kartu ujian peserta tertera antara lain:

1. Nomor Ujian dan Tanggal Lahir yang digunakan untuk login aplikasi SSE UM PTKIN

2. Tahapan SSE UMPTKIN: Uji Coba dan Jadwal Ujian

3. Tata cara, alur dan tata tertib Ujian SSE UM PTKIN

4. Tata cara instalasi aplikasi SSE UM PTKIN terbaru ada di laman um-ptkin.ac.id ya

Apabila menemui kendala atau masalah terkait pelaksanan Ujian SSE UM-PTKIN, peserta diminta melapor ke Helpdesk UM-PTKIN pada laman sapa.um-ptkin.ac.id. Informasi terbaru terkait UM PTKIN 2020 bisa juga dicek di www.um-ptkin.ac.id.


Pengumuman Hasil UM-PTKIN 2020

Dikutip dari laman um-ptkin.ac.id, pengumuman hasil UM PTKIN 2020 akan dilaksanakan pada 24 Agustus 2020. Agar selalu mendapat informasi terkini, peserta UM-PTKIN disarankan untuk mengikuti akun media sosial Panitia Nasional PMB SPAN-UM PTKIN 2020, antara lain di akun instagram @spanumptkin.RED

Mural Di Perumahan Pelangi, Kampung Rawageni Ratujaya Dalam Rangka Menyambut HUT RI ke-75

“Kami mengambil tema garuda pelangi. Artinya setiap gambar yang kita lukiskan itu seperti gambar garuda berikut butir-butir Pancasila. Agar warga yang lihat khususnya anak-anak bisa sambil belajar,” ujar Ketua RW 01 Kelurahan Ratujaya, Jaelani, Jumat (07/08/20).

Dikatakannya, media mural berada di kawasan Perumahan Pelangi Residence, tepatnya di wilayah RT 04, RW 01. Dengan adanya mural ini, dia berharap bisa menjadi media bagi warga untuk membangkitkan semangat nasionalisme.
“Mural ini dikerjakan oleh komunitas lahan hijau RW 01. Untuk anggaran berasal dari swadaya masyarakat,” terangnya.

Jaelani juga menyebut, tahun ini pihaknya tidak menyelenggarakan kegiatan lomba seperti tahun-tahun sebelumnya, mengingat sedang dalam masa pandemi Covid-19. Namun, kata Jaelani, pihaknya memiliki rencana untuk mengadakan upacara dengan mengedepankan protokol kesehatan.
“Baru rencana, kita ingin adakan upacara untuk bapak-bapak. Teknisnya, tergantung kesepakatan bersama. Mudah-mudahan perayaan HUT RI tahun ini tidak mengurangi semangat yang kita miliki,” tutupnya.(RIF)

Dhea Lukita, Pelajar Asal Tulungagung Dua Kali Terpilih Jadi Paskibraka di Istana

Written By mansyur soupyan sitompul on Kamis, 06 Agustus 2020 | 19.42

Tulungagung,dutabangsanews.com I
Dhea Lukita Andriana, pelajar SMAN I Ngunut, Tulungagung kembali terpilih sebagai pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) nasional yang akan bertugas dalam upacara detik-detik proklamasi Istana Negara Jakarta 17 Agustus mendatang.

"Ini yang kedua (menjadi paskibraka nasional), tahun lalu saya masuk pasukan 17 pada tim penurunan bendera," kata Dhea Lukita Andriani, saat di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa Tulungagung, Jumat (7/8/2020).

Menurutnya, penetapan kembali dirinya menjadi anggota paskibraka tahun ini merupakan penunjukan langsung dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebab pada musim pandemi COVID-19 tidak ada seleksi paskibraka dan hanya mengambil 8 pelajar dari anggota paskibraka tahun 2019.

"Sebelumnya memang sudah ada kabar terkait dengan penugasan paskibraka tahun lalu, tapi tidak menyangka kalau saya salah satunya. Ya kaget juga," ujarnya.

Dhea mengaku mendapatkan kabar penunjukan tersebut setelah dihubungi boleh petugas Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Timur serta mendapatkan surat resmi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Di seluruh Indonesia hanya ada 8 yang ditunjuk, tiga di antaranya adalah perempuan, saya, kemudian dari Aceh dan Sumatera Utara. Kemudian yang putra dari NTB, Sulawesi Tenggara, Bengkulu sama Kalimantan Selatan," ujar Dhea.

Pascapenunjukan itu ia langsung melakukan serangkaian persiapan, mulai dari fisik hingga pelatihan baris-berbaris. Selain itu Dhea juga mempersiapkan sejumlah persyaratan lain termasuk hasil test polymerase chain reaction (PCR) dan beberapa berkas lain.

"Untuk tahun ini ada syarat khusus, salah satunya tes swab," jelasnya.

Pelajar kelas XII IPA SMAN I Ngunut tersebut berharap bisa menjalankan tugas dengan baik saat pelaksanaan upacara kemerdekaan. Ia mengaku belum tahu akan ditugaskan pada saat pengibaran atau penurunan bendera. "Itu akan ditentukan sehari sebelum hari H. Ya kalau harapan bisa ditugaskan di upacara pagi," kata Dhea.

Dhea Lukita diberangkatkan ke Surabaya dan selanjutnya diantar ke Jakarta untuk mengikuti karantina bersama tujuh paskibraka yang lain.

Dhea Lukita Andriana merupakan pelajar Kelas XII IPA SMAN I Ngunut Tulungagung. Putri pasangan Nursiyah dan Salim Rajun warga Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut pada tahun 2019 menjadi wakil Jawa Timur di paskibraka nasional bersama M Devano Estiawan asal Kota Batu.

Dhea selama ini tinggal bersama sang kakek di Desa Kalangan, sedangkan ibunya menjadi TKI di Taiwan dan ayahnya di Malaysia.

Sementara itu Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, mengaku bangga atas prestasi yang dicapai Dhea Lukita sebagai paskibraka. Pihaknya berharap sosok Dhea menjadi teladan bagi para pelajar lain.

"Di manapun sekolahnya asalkan belajar sungguh-sungguh, bisa berprestasi. Semoga sukses dalam menjalankan tugas saat di Istana Negara," kata Maryoto.RED

Hormati Putusan PTUN, Jokowi Akan Cabut Keppres Pemecatan Evi Novida

Jakarta,dutabangsanews.com I
 Pemerintah Pusat akan menghormati keputusan PTUN yang menyatakan agar Keppres nomor 34/P tahun 2020 terkait pemberhentian Evi Novida untuk dicabut. Pemerintah tidak akan melakukan banding dan akan mencabut Keppres tersebut.
"Presiden menghargai dan menghormati putusan PTUN yang bersangkutan, dan memutuskan untuk tidak banding," kata Stafsus Presiden Jokowi, Dini Purwono dalam keterangannya, Jumat (7/8/2020).

Dini mengatakan dalam waktu dekat akan ada keputusan pencabutan Keppres terkait pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU. Hal itu disebut lantaran Keppres hanya untuk memformalkan putusan DKPP.

"Presiden akan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU sebagai tindak lanjut putusan PTUN. Pertimbangan Presiden dalam hal ini dilandasi pada sifat Keppres yang administratif, semata-mata hanya untuk memformalkan putusan DKPP," ujarnya.

Dini juga menyebut substansi perkara berada pada putusan DKPP bukan pada Keppres yang terbit setelahnya. Selain itu, PTUN juga menurutnya sudah mempertimbangkan substansi perkara termasuk putusan DKPP terhadap Evi Novida.

"Presiden juga mempertimbangkan bahwa PTUN sudah memeriksa substansi perkara termasuk putusan DKPP terhadap Evi Novida dan memutuskan untuk membatalkan pemberhentian itu. Mengingat sifat Keppres adalah administratif, maka Presiden tidak melihat alasan untuk tidak menerima putusan PTUN. Substansi pemberhentian dikembalikan kepada DKPP," ujarnya

Diberitakan sebelumnya, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan oleh eks Komisioner KPU Evi Novida Ginting yang diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Keppres nomor 34/P tahun 2020. Dengan dikabulkan gugatannya, maka Keppres pemberhentian tersebut menjadi batal.

"Mengadili dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," bunyi putusan yang disampaikan di aplikasi e-court yang ditunjukkan oleh pengacara Evi, Heru Widodo pada Kamis (23/7).

"Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020," tulis bunyi putusan itu.

Selain itu, hakim memutuskan agar tergugat Presiden Joko Widodo mencabut Keppres nomor 34/P tahun 2020 itu. Serta mewajibkan tergugat merehabilitasi nama baik Evi Novida.

"Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020," bunyi putusan itu.

"Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 seperti semula sebelum diberhentikan," ungkapnya.RED

Komisi IX DPR Dukung Pelibatan TNI-Polri dalam Pengawasan Protokol Kesehatan

Jakarta,dutabangsanews.com I
Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres nomor 6 Tahun 2020 di mana menginstruksikan agar TNI dan Polri melakukan patroli untuk pengawasan protokol kesehatan. Komisi IX DPR RI menilai pelibatan aparat penegak hukum itu agar masyarakat disiplin."Penggunaan TNI Polri memastikan agar Inpres berjalan efektif dan masyarakat patuh, dan disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam keseharian kegiatannya. Pengawasan agar Inpres berjalan di lapangan," kata Wakil Ketua Komisi IX, Melki Laka Lena kepada wartawan, Kamis (6/8/2020).

Dalam Inpres tersebut, Persiden Jokowi juga meminta kepala daerah untuk melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan. Melki menilai instruksi itu perlu dijalankan.

"Inpres ini perlu diapresiasi positif, dan dijalankan dengan konsisten di pusat dan seluruh Indonesia. Membangun kesadaran masyarakat yang mulai abai dengan protokol kesehatan perlu dibantu dengan aturan yang tegas seperti Inpres yang baru dikeluarkan ini," kata dia.

"Implementasi lapangan oleh seluruh pihak yang diatur dalam Inpres ini dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan yang saat ini perlu dilakukan dengan tegas dan terkontrol," sambungnyJika warga disiplin menerapkan protokol kesehatan, Melki meyakini langkah tersebut dapat mencegah penularan virus Corona. Serta mencegah terjadinya klaster penyebaran COVID-19

"Penerapan protokol kesehatan dengan disiplin mencegah penularan COVID-19. Pelaksanaan Inpres secara disiplin dan konsisten bisa mencegah klaster baru di perkantoran juga potensi munculnya klaster lainnya," tutur Melki.

Untuk diketahui Jokowi menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019, diakses detikcom dari situs JDIH Setneg, Kamis (6/8/2020).

Inpres Nomor 6 Tahun 2020 ini diteken Jokowi pada 4 Agustus 2020 di Jakarta, ditujukan untuk para menteri, Seskab, Panglima TNI, Kapolri, kepala lembaga, dan kepala daerah.

Berikut adalah kutipan instruksi Jokowi untuk Panglima TNI dan Polri, dalam Inpres itu:

Inpres Nomor 6 Tahun 2020

4. Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk:

a. memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat;
b. bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat; dan
c. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalarn upaya pencegahan dan pengendalian Corona Vints Disease 2019 (COVID-19).

5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:

a. memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengarfi'asan pelaksanaan protokol
kesehatan di masyarakat;
b. bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat;
c. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Vints Disease 2019 (COVID19); dan
d. mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.RED

 
Published by : DutaBangsaNews.Com
Copyright © 2006. - All Rights Reserved
Media Online :
www.dutabangsanews.com