Jakarta, dutabangsanews.com I Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai ada dua hal yang menjadi fokus pembicaraan keduanya yakni soal politik kebangsaan dan politik elektoral. Dia menyebut dari segi politik kebangsaan salah satunya terkait kritik terhadap Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan DPR.
"Yang kedua tentu bicara tentang politik elektoral. Apapun judulnya, sampai saat ini Puan Maharani itu kan kelihatan belum menyerah untuk mendapatkan tiket pencapresan apalagi Puan ini anak biologis, anak ideologisnya Bung Karno. Tentu saja sampai detik-detik terakhir akan berupaya mencari dukungan politik termasuk dari presiden," tuturnya.
"Selama ini Jokowi kan nggak pernah terlihat mengendorse ataupun memberikan dukungan politik, tidak pernah memberikan kode-kode memberikan dukungan Puan Maharani. Jadi pertemuan ini juga bisa dimaknai sebagai upaya bahwa Puan adalah orangnya Jokowi dan juga berhak untuk diendorse dan berhak didukung oleh Jokowi. Karena apapun judulnya Puan dan Jokowi sama-sama kader PDIP. Jadi Jokowi enforcement politiknya jangan hanya kelihatan diberikan kepada Ganjar, jangan hanya diberikan kepada Prabowo Subianto, kepada Erick, Sandi, Airlangga dan seterusnya, tapi Puan juga layak sebenarnya diberikan dukungan, endorsement ataupun dukungan politik menuju 2024," lanjutnya.RED