Headlines News :
::::::>>> www.DutaBangsaNews.com Membangun Kinerja Bangsa Mengucapkan Selamat Mununaikan Ibdah Puasa 1440 H - 2019 M <<<::::::
Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Post

Pemerintah: Waspada Corona, Kita Tak Tahu Siapa yang Sakit dan Tidak

Written By mansyur soupyan sitompul on Jumat, 27 Maret 2020 | 02.59

Jakarta,dutabangsanews.com JURU Bicara Pemerintah terkait Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto mengingatkan masyarakat untuk terus waspada. Dia mengatakan saat ini susah membedakan mana warga yang sakit dan yang tidak.

"Kita sudah tidak tahu lagi siapa di luar yang bertemu dengan kita itu sakit atau tidak," ujar Yuri dalam konferensi pers yang disiarkan BNPB, Jumat (27/3/2020).

Yuri mengatakan, masyarakat tidak akan menemukan orang dalam keadaan sakit berat di luar rumah. Namun, dia mengingatkan adanya kasus positif COVID-19 dengan sakit ringan.

"Oleh karena itu, memang benar kita tidak akan ketemu orang di luar rumah dalam keadaan sakit berat," kata Yuri.

"Tetapi orang dengan kasus positif dengan sakit ringan ini memiliki peluang yang besar untuk kemudian menularkan ke kita," sambungnya.

Yuri mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga jarak aman dalam berkomunikasi. Jaga jarak ini menurutnya perlu dilakukan baik di dalam maupun di luar rumah.

"Mari bersama-sama jaga jarak dalam komunikasi, jaga jarak secara fisik. Ambil jarak aman 2 meter, ini jadi penting tidak hanya di luar rumah tapi di dalam rumah," pungkas Yuri.RED/dtk

Sejumlah Kampung Ramai-ramai 'Lockdown',

Sleman,dutabangsanews .com SEBAGAI upaya mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19, sejumlah kampung di Kabupaten Sleman, DIY menerapkan 'lockdown'. Langkah itu mendapat apresiasi dari Bupati Sleman, Sri Purnomo.

"Bagus, artinya dusun itu membuat kesepakatan supaya warga tidak keluar masuk karena masyarakat lebih tahu situasinya," kata Sri, Jumat (27/3/2020).

Masyarakat Sleman, menurut Sri, sudah paham dengan kondisi pandemi virus Corona saat ini. Masyarakat sudah berhati-hati terhadap pendatang agar mencegah penyebaran Corona di wilayahnya.

"Saya pikir ini suatu hal yang bagus, masyarakat sudah paham dan mulai hati-hati terhadap pendatang. Artinya sadar untuk mencegah virus Corona di daerahnya ," katanya.

Sebelumnya, pemerintah pusat memang belum mengeluarkan kebijakan untuk lockdown di tengah pandemi Corona atau COVID-19. Namun, dusun-dusun yang ada di Kabupaten Sleman justru sudah menerapkan 'lockdown' untuk mencegah penyebaran virus Corona.

'Lockdown' yang dilakukan oleh dusun-dusun tersebut seperti yang dilakukan di sejumlah negara seperti di Thailand, Italia atau Spanyol. Warga di dusun-dusun ini masih tetap bisa keluar masuk dusun hanya saja harus melalui prosedur keamanan yang sudah diterapkan oleh masing-masing dusun.

Salah satu dusun yang menerapkan pembatasan akses keluar masuk ini yakni Dusun Randu, Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Sleman. Akses jalan yang ada di dua RT yakni RT 01 dan RT 02 Dusun Randu oleh warga ditutup dan diberi tulisan 'lockdown'.

"Tulisan itu dibuat secara spontanitas oleh warga RT 01 dan RT 02 dan sudah disepakati oleh kedua RT di Dusun Randu, Hargobinangun ini," kata Ketua RT 01 Dusun Randu, Wantoro saat ditemui di dusun tersebut, Jumat (27/3).RED/dtk

Corona Semakin Mewabah, Akankah Depok Berlakukan Lockdown Lokal?

Depok,dutabangsanews.com VIRUS Corona (COVID-19) di Kota Depok semakin mewabah. Hingga 26 Maret 2020, sudah ada 20 orang yang terkonfirmasi positif Corona di Kota Depok. Akankah Depok memberlakukan lockdown lokal untuk mencegah semakin mewabahnya virus Corona?

Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok Dadang Wihana menyebut saat ini pihaknya belum bisa memberlakukan lockdown. Sebab, menurutnya, daerah tidak berwenang melakukan lockdown.

"Kami tidak bisa berlakukan lockdown karena lockdown kewenangan pemerintah pusat," kata Dadang , Jumat (27/3/2020)

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Kota Depok, hingga 26 Maret, jumlah pasien positif di Depok mencapai 20 orang. Sementara itu, sebanyak 175 orang sebagai pasien dalam pengawasan (PDP), dengan rincian 13 pasien dinyatakan selesai diawasi dan 162 pasien masih dalam pengawasan.

Sementara itu, sebanyak 649 orang dinyatakan dalam pemantauan (ODP) dengan 187 dinyatakan selesai dipantau dan 462 orang masih dalam pemantauan. Data terbaru juga menunjukkan 9 orang PDP dinyatakan meninggal dunia di Depok.

"Untuk PDP yang meninggal dunia saat ini berjumlah 9 orang," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam keterangannya, Kamis (26/3/2020).

Idris menyebut data ini disampaikan agar masyarakat bisa waspada terhadap penyebaran Corona di Depok. Namun dia mengatakan belum bisa dipastikan apakah sembilan orang PDP yang meninggal pasien Corona atau bukan.

"Perlu saya luruskan kembali bahwa untuk PDP ini pasien belum bisa dinyatakan positif atau negatif, karena harus menunggu hasil PCR. Ini kami sampaikan ke publik agar ekstrawaspada terhadap penyebaran COVID-19," ujarnya.

Hingga kini Pemkot Depok masih berupaya melakukan berbagai hal untuk menekan penyebaran Corona. Mulai pelaksanaan rapid test di beberapa puskesmas hingga penyemprotan disinfektan di ruang publik terus dilakukan.RED/dtk

Dewan Guru Besar FK UI Imbau Pemerintah Local Lockdown Epicentrum Corona

Jakarta,dutabangsanews.com I DEWAN Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) mengeluarkan beberapa poin imbauan untuk pemerintah dalam menangani penyebaran virus Corona (COVID-19). Salah satu imbauannya, pemerintah diminta mempertimbangkan untuk memberlakukan karantina wilayah atau local lockdown bagi daerah-daerah yang menjadi pusat penyebaran virus Corona.

Imbauan yang dikeluarkan pada Kamis (26/3/2020) itu ditujukan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terdapat 7 poin imbauan yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, Prof Siti Setiati.

"Karantina wilayah disarankan dilakukan selama minimal 14 hari, di provinsi-provinsi yang menjadi episentrum (zona merah) penyebaran COVID-19 atau daerah lain dengan berbagai pertimbangan," demikian bunyi poin 2 imbauan Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, Jumat (27/3/2020).

Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI juga mengimbau pemerintah agar membuat aturan yang tegas terkait kebijakan untuk tetap di rumah. Pemerintah dinilai dapat memberikan sanksi bagi warga atau perusahaan yang melanggar.

"Aturan tegas perlu diberlakukan untuk membuat rakyat tetap di rumah selama periode pembatasan sosial ini. Denda spesifik diberikan untuk setiap individu maupun perusahaan yang melanggar," bunyi poin 4 imbauan Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI.

Berikut ini 7 poin imbauan Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI:

Himbauan Bagi Pemerintah Indonesia terkait Penanganan Infeksi COVID-19:

1. Situasi COVID-19 di Indonesia
Indonesia berada pada ranking ke-5 kasus dengan case fatality rate (CFR) tertinggi ke-5 di dunia, dengan CFR 8-10 persen. Berdasarkan proyeksi CFR Indonesia, kemungkinan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia saat ini adalah 1.300 kasus.

2. Pertimbangan local lockdown atau karantina wilayah secara selektif dapat menjadi salah satu alternatif bagi Indonesia
Local lockdown atau karantina wilayah menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, merupakan sebuah langkah menutup sebuah wilayah/provinsi yang sudah terjangkit infeksi COVID-19, dengan demikian diharapkan dapat memutuskan rantai penularan infeksi baik di dalam maupun di luar wilayah. Karantina wilayah disarankan dilakukan selama minimal 14 hari, di provinsi-provinsi yang menjadi epicentrum (zona merah) penyebaran COVID-19 atau daerah lain dengan berbagai pertimbangan. Karantina wilayah akan memudahkan negara untuk menghitung kebutuhan sumber daya untuk penanganan di rumah sakit (sumber daya manusia, alat pelindung diri/APD, fasilitas RS). Pelaksanaan local lockdown ini dilakukan dengan melibatkan kerja sama lintas sektor yang matang dan melibatkan pemerintah daerah.

3. Penyediaan alat pelindung diri (APD) yang cukup untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan, terutama RS pemerintah
Ketersediaan APD yang cukup sangat penting dalam kondisi pandemi COVID-19 untuk para tenaga medis. Bila APD tidak tersedia cukup, ditakutkan akan berdampak buruk bagi tenaga kesehatan maupun pelayanan kesehatan yang diberikan di Indonesia. APD yang cukup sangat diperlukan untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan, terutama RS pemerintah. RS swasta juga perlu diberikan akses untuk membeli APD dengan harga yang pantas.

4. Aturan yang sangat tegas untuk diam di rumah
Aturan tegas perlu diberlakukan untuk membuat rakyat tetap di rumah selama periode pembatasan sosial ini. Denda spesifik diberikan untuk setiap individu maupun perusahaan yang melanggar. Kerja sama dan koordinasi pemerintah, seluruh elemen masyarakat (seperti TNI, Polri, pemimpin daerah, pemuka agama, tokoh adat) sangat dibutuhkan sehingga menjadi gerakan sosial. Dengan tingkat kepatuhan tinggi (> 70 persen) berdasarkan 16 penelitian, karantina di rumah efektif dalam memperlambat penyebaran penyakit.

5. Rencana mitigasi dan rencana strategis penanganan pasien suspect dan konfirmasi COVID-19
Dengan membagi perawatan pasien menjadi perawatan di rumah untuk pasien Orang Dalam Pemantauan (ODP) dengan melibatkan tenaga puskesmas, perawatan di RS untuk pasien Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Strategi lain adalah penguatan sistem pelayanan kesehatan, networking antar fasilitas kesehatan, penguatan sistem penunjang pelayanan kesehatan dan jaminan asuransi untuk tenaga kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) penunjang lainnya yang terlibat

6. Koordinasi yang baik antar kementerian dengan lembaga-lembaga terkait sangat diperlukan agar pelaksanaan di lapangan menjadi lebih terarah dan terlaksana dengan baik

7. Dalam pengambilan keputusan seyogyanya berbasis bukti (evidence based) dan melibatkan para pakar di bidangnya termasuk ahli komunikasi masyarakat.RED/dtk

Anies Siapkan Hotel Bagi Tenaga Medis Corona

Written By mansyur soupyan sitompul on Kamis, 26 Maret 2020 | 00.58

Jakarta,dutabangsanews.com GUERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan memfasilitasi tenaga medis yang terlibat langsung penanganan virus Corona mulai dari hotel hingga makanan. Anies mengatakan kemungkinan penanganan Corona akan memakan waktu lama.

"Tadi pagi mulai batch pertama dari RS Pasar Minggu dan RS Tarakan ada 138 tenaga medis yang sudah memanfaatkan tempat di Grand Cempaka," kata Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota, Kamis (26/3/2020).

Anies memerinci kamar untuk tenaga medis tersebut. Kapasitas di hotel itu disebut Anies cukup besar.

"Kamar yang disediakan ada 220 kamar dengan 414 tempat tidur. Jadi kapasitasnya cukup besar," jelas Anies.

Anies menegaskan Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan makanan bagi tenaga medis. Anies menyebut ini akan memakan waktu lama.

"Selain disiapkan hotel atau tempat tinggal yang nyaman, makanan juga disiapkan dan kita menerima dukungan dari berbagai pihak," sebut Anies.

"Saya ingin sampaikan bahwa ini akan berlangsung dalam waktu yang bukan sehari dua hari, mungkin waktunya panjang. Oleh karena itu kita mengharap bahwa langkah yang kita lakukan ini bisa jadi kolaborasi untuk semuanya terlibat," tutur Anies.RED/dtk

Usai Jenazah Ibunda Jokowi Disalatkan, Keluarga Laksanakan Tradisi Brobosan

Solo,dutabangsanews.com JENAZAH ibunda Presiden Joko Widodo, Sudjiatmi Notomihardjo telah disalatkan di Masjid Baiturrahman Solo. Selanjutnya, keluarga akan melaksanakan upacara tradisi Brobosan.

Upacara ini merupakan tradisi Jawa sebagai penghormatan kepada almarhumah. Tradisi ini berlangsung dengan cara para keluarga dan kerabat berjalan di bawah peti jenazah yang posisinya diangkat.

Tampak Presiden Jokowi dan keluarga mengenakan pakaian serba putih dan bermasker. Jokowi tampak berjalan terdepan dan diikuti sejumlah keluarga dan kerabatnya di belakangnya.

Sebelumnya, jenazah lebih dulu disalatkan di Masjid Baiturrahman. Masjid tersebut letaknya sekitar 50 meter dari rumah duka.

Ibunda Presiden Jokowi, Sudjiatmi Notomihardjo, meninggal dunia di Solo pada Rabu, 25 Maret 2020, pukul 16.45 WIB.

Ibunda Jokowi meninggal pada usia 77 tahun dalam perawatan di Rumah Sakit TNI (RST) Tingkat III Slamet Riyadi, Surakarta, Jawa Tengah. Sudjiatmi memiliki 4 anak, 9 cucu, dan 4 cicit.RED/dtk

Mantan Jaksa Agung MA Rachman Meninggal Dunia

Written By mansyur soupyan sitompul on Selasa, 24 Maret 2020 | 03.44

Jakarta,dutabangsanews.com KABAR duka datang dari Korps Adhyaksa Republik Indonesia. Mantan Jaksa Agung MA Rachman meninggal dunia.

"Innalillahi wa inna ilaihi rooji'un telah meninggal dunia Bapak MA Rachman mantan Jaksa Agung hari ini jam 14:00 di Rumah Sakit Premier Bintaro," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Hari Setiyono, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3/2020).

Hari mengatakan MA Rachman sudah sejak lama dirawat di rumah sakit lantaran penyakit yang dideritanya. Rencananya jenazah MA Rachman akan dimakamkan malam ini juga.

"Sudah sepuh beliau memang. Beliau sudah lama dirawat di rumah sakit," kata Hari.

"Jenazah sudah di rumah. Rencana dimakamkan di Pemakaman Al Azhar yang di Cikarang," imbuh Hari.

Seperti diketahui, MA Rachman menjabat sebagai Jaksa Agung pada periode 2001-2004. MA Rachman adalah jaksa karier artinya, termasuk Jaksa Agung yang berasal dari internal kejaksaan.RED/dtk
 
Published by : DutaBangsaNews.Com
Copyright © 2006. - All Rights Reserved
Media Online :
www.dutabangsanews.com