Headlines News :
::::::>>> www.DutaBangsaNews.com Membangun Kinerja Bangsa Mengucapkan Selamat Mununaikan Ibdah Puasa 1440 H - 2019 M <<<::::::
Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Post

ICW: Ada 252 Kasus Korupsi Anggaran Desa, Desa Fiktif Harus Diusut!

Written By mansyur soupyan sitompul on Jumat, 15 November 2019 | 20.38

Jakarta,dutabangsanews.com I Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 252 kasus korupsi anggaran desa sepanjang tahun 2015-2018. ICW meminta pemerintah serius mengusut polemik desa fiktif.

"Pada tahun 2015 terdapat 22 kasus, pada tahun 2016, meningkat menjadi 48 kasus, pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 98 dan 96 kasus. Modus-modus yang ditemukan di antaranya penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap," kata aktivis ICW, Egi Primayogha, Sabtu (16/11/1019).

Dia mengungkapkan kepala desa yang terjerat kasus korupsi di desa semakin banyak. Tercatat sedikitnya 214 kepala desa terjerat kasus korupsi. "15 Kepala desa pada 2015, 61 kepala desa pada 2016, 66 kepala desa pada 2017, dan 89 kepala desa pada 2018. Total pada tahun 2015 - 2018, negara merugi Rp 107,7 miliar akibat korupsi anggaran desa," ujar dia.

Menurut dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga turut menemukan masalah dalam penyaluran dana desa. Melalui audit BPK, yakni Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2018 ditemukan bahwa penyaluran dana desa oleh pemerintah tidak berdasarkan data yang mutakhir.

Untuk itu, ICW memintai Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, BPK, bahkan aparat penegak hukum harus segera turun tangan untuk memeriksa secara langsung dugaan desa fiktif secara menyeluruh, tidak hanya mencakup desa-desa terindikasi fiktif yang namanya telah tersebar di publik luas.

Dia mengungkapkan Kemendagri dan Kementerian Desa PDTT bertanggungjawab dalam hal pendataan. Verifikasi perihal data desa penting untuk dilakukan agar dana desa yang tersalurkan tak salah sasaran atau disalahgunakan. Selain itu, Kemenkeu harus konsisten dengan pernyataannya untuk memperketat mekanisme pencairan.

"Apabila ditemukan penyelewengan terkait penyaluran dana desa, Kementerian Keuangan harus bertindak tegas dengan menghentikan kucuran dana. Sanksi diberikan tidak hanya kepada desa yang menyeleweng, tetapi sanksi lain juga patut diberikan kepada aparat pemerintah di tingkat kabupaten/kota atau provinsi," kata dia

Lebih lanjut, dia menambahkan BPK harus serius dalam melakukan audit terhadap dugaan penyelewengan tersebut. "Permasalahan desa fiktif kuat ditengarai melibatkan berbagai lapisan aktor, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, atau pihak lain seperti swasta. Oleh karena itu BPK dan aparat penegak hukum perlu menelusuri aliran dana terkait permasalahan desa fiktif," ungkapnya.

"Jika desa fiktif benar-benar terbukti, publik akan dirugikan karena dana desa menggunakan anggaran milik publik. Lebih lagi tujuan dari dana desa untuk menyejahterakan warga desa secara lebih luas tidak akan tercapai. Semua pihak harus serius menuntaskan polemik desa fiktif. Tak boleh lagi ada silang pendapat atau upaya menutup-nutupi persoalan," lanjut dia.RED

Serikat Pekerja Tolak Ahok Jadi Bos Pertamina

Jakarta,dutabangsanews.com I Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan masuk ke dalam BUMN. Pria yang biasa disapa Ahok itu dikabarkan bakal menjadi pimpinan di PT Pertamina (Persero).

Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana. Presiden FSPPB Arie Gumilar menilai Ahok merupakan sosok orang yang kerap buat keributan.

"Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan," kata Arie saat dihubungi, Jumat (15/11/2019).

"Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat," sambung Arie.

Arie melanjutkan, bahwa Ahok tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permen) tentang syarat BUMN untuk menjabat di Pertamina, baik tingkat Komisaris maupun Dewan Direksi.

"Salah satunya di situ kan ada tidak punya masalah keterkaitan dengan masalah hukum, kemudian berperilaku baik," tuturnya.

Arie berharap, bos Pertamina bisa diisi oleh orang dalam. Menurutnya, banyak orang dalam Pertamina yang lebih pantas.

"Kalau ditanya siapa sih yang pantas? yang pantas pasti pengambil keputusan lah yang tahu. Kalau dari kami bahwa yang paham Pertamina. Yang paham Pertamina ya pastinya orang Pertamina. Ya silahkan pilihlah kader-kader Pertamina. Saya pikir tidak kurang orang Pertamina kader-kader yang baik," ucapnya.RED

Komisi V Minta Rencana Jalan Berbayar Margonda-Kalimalang Dikaji Lebih Dalam

Jakarta,dutabangsanews.com I Wakil Ketua Komisi V DPR Syarif Abdullah Alkadrie, menilai penerapan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar menuju Ibu Kota Jakarta yang dilakukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) perlu dikaji lebih mendalam. Sebab, menurutnya, penerapan tersebut berkaitan dengan adanya pungutan.

"Kita begini posisi itu menyangkut kepentingan publik, sehingga harus kita kaji terlebih dahulu karena ini berkaitan ada pemungutan, berbayar itu. Itu jalan sudah ada dan dibangun negara jadi hal seperti tidak mungkin sewenang-wenang dia langsung berbayar. Regulasi harus diatur dulu, supaya tidak menjadi pungutan liar," kata Syarif Abdullah kepada wartawan, Sabtu (16/11/2019).

Menurut Syarif, jika ingin mengurangi kemacetan di Jakarta perlu ada solusi lain dari jalan berbayar. Misalnya, kata dia, dengan menerapkan kebijakan-kebijakan lain untuk mengurai kepadatan.

"Artinya begini kita harus lihat beberapa sisi, satu sisi ingin mengurangi kemacetan, kita lihat dulu, kita juga perlu buat alternatif dan harus ada solusi. KIta terapkan harus ada angkutan umum, kemudian fasilitas yang lain," ucap dia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pemerintah sudah membangun Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) untuk mengurangi kemacetan. Politisi NasDem ini pun mempertanyakan bisa tidaknya jalan berbayar mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Segala fasiltas sedang dibangun, LRT dan MRT angkutan umum lain, sekarang tahap pembangunan, rapat yang lalu mengurangi kemacetan artinya kita akan lihat itu ada kebijakan pemerintah ganji dan genap ini kan mengurangi kemacetan. Tadi juga jalan berbayar apakah nanti akan mengurangi kemacetan? Itu jalan tol juga berbayar macet juga, jadi ini semua belum ambil keputusan, ini kan juga ada tarikan kepada masyarakat semua kita harus dalami," ucap dia.

"Jangan setelah membuat keputusan semua aspek tidak terpenuhi, tidak ingin macet dan dengan ada berbayar, ada pemasukan, aspek sosial mengurangi macet tapi memberatkan masyarakat," imbuh dia.

Atas hal ini, Komisi V DPR perlu mengadakan rapat bersama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan stakeholder.

Sebelumnya, BPTJ memastikan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar menuju Ibu Kota Jakarta akan dioperasikan di daerah perbatasan kawasan Jabodetabek pada 2020. Selanjutnya untuk daerah perbatasan Jakarta dan Bekasi, BPTJ menyebutkan Kalimalang akan menjadi daerah yang diterapkan aturan jalan berbayar tersebut.

"BPTJ bertanggung jawab di ruas jalan nasional, sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten di jalan daerah masing-masing. Jalannya untuk yang nasional adalah Margonda, Depok, dan Tangerang," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono seperti dilansir Antara, Jumat (15/11).RED

BPTJ Sebut Jalan Berbayar Diterapkan di Margonda dan Kalimalang 2020

Jakarta,dutabangsanews.com I Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memastikan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar menuju Ibu Kota Jakarta akan dioperasikan di daerah perbatasan kawasan Jabodetabek pada 2020. Ini lokasinya.

"BPTJ bertanggung jawab di ruas jalan nasional, sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten di jalan daerah masing- masing. Jalannya untuk yang nasional adalah Margonda, Depok dan Tangerang," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono seperti dilansir Antara, Jumat (15/11/2019).

Selanjutnya daerah perbatasan Jakarta dan Bekasi, BPTJ menyebutkan Kalimalang akan menjadi daerah yang diterapkan aturan jalan berbayar tersebut.

Selain menyusun peta jalan secara lengkap, BPTJ juga mengatakan sedang mengkaji aturan hukum yang saat ini berlaku. Itu karena ERP akan dimasukan dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Selama ini regulasinya menganut sistem retribusi, regulasinya jadi terpatok jalan daerah, provinsi dan kabupaten. Karena itu regulasinya harus direvisi Peraturan Pemerintahnya," kata Bambang.

Proyek ERP diketahui pernah diujicobakan di Jakarta tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat selama 20 hari pada 2018.Namun pada September 2019, Kejaksaan Agung meminta proyek jalan berbayar ini harus mengulang proses tender.

Masih Tahap Kajian

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Jawa Barat, Dadang Wihana menegaskan penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Margonda Raya masih dalam tahap kajian BPTJ. Belum ada pembicaraan konkret dengan BPTJ.

"Sampai saat ini belum ada pembicaraan hal tersebut, itu baru kajian BPTJ," kata Dadang ketika diminta tanggapannya soal rencana jalan berbayar di Margonda oleh BPTJ.

Ia mengatakan ada banyak hal yang harus dibahas secara teknis sebelum diterapkan jalan berbayar tersebut, misalnya infrastruktur pendukung dan penyediaan transportasi publik terlebih dahulu yang diperbaiki.

"Ini yang fokus kita benahi saat ini," jelasnya.

Dadang mengakui baru ada pembahasan kajian konsultan di Bandung beberapa waktu lalu, namun belum ada hal teknis yang dibicarakan menyangkut jalan berbayar di Margonda.RED

Ini Jadwal SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN 2020

Written By mansyur soupyan sitompul on Kamis, 14 November 2019 | 23.23

Jakarta,dutabangsanews.com I - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan sistem penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN) tahun 2020. Para calon peserta diharuskan menyimak beberapa jadwal pelaksanaanya.

Penerimaan mahasiswa baru PTN tahun 2020 dilaksanakan melalui tiga jalur. Ketiga jalur itu diantaranya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan kuota minimal 20% dari tampung PTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan kuota 40%, dan Seleksi Mandiri dengan kuota maksimal 30%.

Hal penting untuk diketahui oleh calon perserta SNMPTN, UTBK, dan SMBPTN 2020 yaitu diterapkannya kebijakan single sign on yang merupakan tahap awal dari pendaftaran. Setiap peserta wajib memiliki akun Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) dengan melakukan registrasi akun melalui kanan https://portal.ltmpt.ac.id.

Simak jadwal resmi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru 2020:

Pelaksanaan SNMPTN
1. Registrasi Akun LTMPT: 2 Desember 2019 - 07 Januari 2020.
2. Pengisian PDSS: 13 Januari - 06 Februari 2020.
3. Pemeringkatan Siswa oleh Sekolah: 13 Januari - 06 Februari 2020.
4. Pengumuman Siswa Eligible daftar SNMPTN: 13 Januari - 06 Februari 2020.
5. Pendaftaran SNMPTN: 11 - 25 Februari 2020.
6. Pengumuman Hasil SNMPTN: 04 April 2020 pukul 15.00 WIB.
7. Pendaftaran Ulang Peserta yang lulus SNMPTN: Lihat di laman masingmasing PTN.

Pelaksanaan UTBK
1. Registrasi Akun LTMPT : 7 Februari-5 April 2020.
2. Pendaftaran UTBK : 30 Maret-11 April 2020.
3. Pelaksanaan UTBK : 20-26 April 2020.
4. Pengumuman Hasil UTBK : 12 Mei 2020.

Pelaksanaan SBMPTN
1. Pendaftaran SBMPTN : 2-13 Juni 2020.
2. Pengumuman Hasil SBMPTN : 30 Juni 2020.
RED

Tunggak Rp 40,8 M, Pemkab Ponorogo Ancam Berhenti Bayar BPJS Kesehatan

Ponorogo,dutabangsanews.com I BPJS Kesehatan menunggak pembayaran di RSUD dr Harjono Ponorogo sebesar Rp 40,8 Miliar. Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni mengancam bakal memutus kontrak layanan BPJS Kesehatan.

"Saya berpikir pembayaran yang menjadi kewajiban kita lebih baik stop saja," tutur Ipong saat ditemui di Kantor DPRD Ponorogo, Jumat (15/11/2019).

Menurutnya, pemkab tiap bulan secara rutin membayarkan iuran BPJS Kesehatan baik untuk PNS maupun masyarakat yang tidak mampu. Pembayaran tersebut lebih baik dialihkan untuk menalangi kebutuhan dana di RSUD dr Harjono.

"Kalau BPJS Kesehatan seperti ini, saya akan memerintahkan kepala keuangan tidak usah membayar kalau perlu," terang dia.

Ipong menambahkan pihaknya rutin membayar iuran namun klaim BPJS Kesehatan dari bulan Mei hingga September 2019 ini belum terbayar sebesar Rp 40,8 Miliar. Dana tersebut cukup besar bagi operasional rumah sakit bahkan adanya tunggakan tersebut pelayanan kesehatan sempat tersendat. Terutama obat dan bahan sekali pakai yang tertahan di suplier farmasi.

"Kita ini bayar iuran rutin, tapi klaim tidak segera cair," tukasnya.

Dalam satu tahun, lanjut Ipong, anggaran rumah sakit membutuhkan Rp 130 miliar. Jika di rata-rata dalam sebulan membutuhkan Rp 10 hingga 11 Miliar. Sedangkan tunggakan BPJS Kesehatan ke RSUD sebesar Rp 40 Miliar, di rata-rata per bulan tunggakan mencapai Rp 8 Miliar.

"Kita bayar iuran ke BPJS Kesehatan itu sekitar Rp 3 hingga 5 Miliar, itu kan lumayan meski nilainya lebih sedikit. Daripada operasional rumah sakit berhenti, nanti yang disalahkan kita," tukasnya.

Ipong pun mengancam bakal memberhentikan pembayaran iuran ke BPJS Kesehatan jika klaim tidak segera dibayarkan hingga bulan Desember 2019 ini. "Kalau sampai bulan depan tidak dibayar, ya jadi masalah kita. Permasalahannya ini kan dari pusat, klaimnya lebih besar dari iuran sehingga mereka (BPJS) bangkrut," pungkasnya.

Pegiat Antikorupsi Temui Pimpinan KPK Bahas Rencana Gugatan UU KPK ke MK

Jakarta,dutabangsanews.com I Sejumlah tokoh pegiat antikorupsi menemui pimpinan KPK untuk memberi dukungan usai pemerintah merevisi UU KPK. Para tokoh ini juga berdiskusi tentang rencana pengajuan judicial review (JR) atas UU baru KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tokoh yang bertemu dengan pimpinan KPK antara lain mantan Pansel KPK Betti Alisjahbana, mantan komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, Toeti Heraty N Rooseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Anton Doni, Ismid Hadad, M Jasin, Abdul Fickar Hadjar, Bivitri Susanti, Feri Amsari, Kurnia Ramadhana. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Kantor KPK.

"Tadi kami memberikan dukungan moral pada pimpinan KPK dan seluruh jajaranya agar tetap fokus untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Betti di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2019).

Betti mengatakan pertemuan itu membahas upaya percepatan agar Presiden Jokowi mengrluarkan Perppu atas UU KPK 19/2019. Betti juga meminta agar KPK terus melakukan upaya pemberantasan korupsi meski UU baru sudah berlaku.

"Kami juga mengupayakan agar Perppu KPK bisa keluar, kami juga merencanakan untuk mengajukan judicial review. Jadi itu bentuk-bentuk dukungan kami. Dan pada intinya kami ingin agar KPK terus kuat, KPK terus melakukan upaya-upaya di dalam mencegah dan memberantas korupsi kami akan terus mendukung mereka," tegas Betti.

Selain itu, pengamat hukum Abdul Fikar Hadjar yang juga hadir di pertemuan itu mengatakan kedatanganya kali ini untuk memberikan dukungan penuh pada KPK. Dia meminta masyarakat juga mengawal KPK hingga Perppu diterbitkan.

"Karena itu kemudian kita datang ke sini mendukung KPK, paling tidak kita ingin memberitahu bahwa kita satu-satunya jalan sekarang yang terbuka untuk kita adalah mengajukan judicial review. Karena wacana tentang Perppu itu sudah banyak," kata Abdul Fikar.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengucapkan terima kasih atas dukungan para tokoh antikorupsi. Dia mengatakan kesimpulan pertemuan hari ini adalah membahas upaya percepatan agar Perppu dikeluarkan.

Dia juga menegaskan KPK hingga saat ini kegiatan di KPK masih terus berjalan meski UU KPK telah berlaku.

"Tadi juga ditanyakan Pak saut kok jadi kayak penakut, nggak kita nggak takut, kita jalan ya kalaupun ada peradilan dari kasus selama setelah keluarnya undang-undang ini, kita ada hadapin," kata Saut.

"Jaadi nggak bisa juga dipaksa nangkepin orang gitu, gimana (nangkepin orang) kalau belum nemu gitu. Tapi sekali lagi kita terima kasih bawa temen senior," imbuhnya.

Ketika ditanya apakah Saut dan pimpinan KPK akan ikut mengajukan judicial review (JR), Saut mengaku hingga saat ini KPK masih berdiskusi untuk mengajukan JR.

"Kita akan diskusi dulu ya, terima kasih ya," pungkasnya.RED
 
Published by : DutaBangsaNews.Com
Copyright © 2006. - All Rights Reserved
Media Online :
www.dutabangsanews.com