Headlines News :
::::::>>> www.DutaBangsaNews.com Membangun Kinerja Bangsa Mengucapkan Selamat Mununaikan Ibdah Puasa 1440 H - 2019 M <<<::::::
Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Post

Ribuan Santri Se-kabupaten Labuhanbatu Selatan peringati Hari Santri

Written By mansyur soupyan sitompul on Selasa, 22 Oktober 2019 | 03.39



Kotapinang,dutabangsanews.com I RIBUAN Santri se-kabupaten Labuhanbatu Selatan peringati Hari Santri Nasional tahun 2019, Selasa (22/10) di Lapangan Santun Berkata Bijak Berkarya Kotapinang. Hadir pada acara tersebut, Bupati Labuhanbatu Selatan H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM, unsur Muspida, ketua TP. PKK Hj. Hasnah, pimpinan OPD, dan undangan lainnya.

Bupati Labuhanbatu Selatan, H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM saat membacakan sambutan Menteri Agama RI, mengatakan bahwa sejatinya pesantren adalah laboratorium perdamaian.

“Sebagai laboratorium perdamaian, pesantren merupakan tempat menyemai ajaran Islam rahmatan lilalamin, Islam ramah dan moderat dalam beragama. Sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat yang plural dan multikultural”, kata H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM.

“”Disamping, alasan pesatren sebagai laboratorium perdamaian, keterpilihan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB, dapat menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa, terutama kalangan santri Indonesai agar turut berperan aktif dan terdepan mengemban misi dan menyampaikan pesan-pesan perdamaian di dunia internasional”, lanjut H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM.

Diakhir sambutannya, H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mensyukuri hadirnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren.

“Dengan undang-undang ini, memastikan pesantren tidak hanya mengembangkan fungsi pendidikan, tetapi juga mengembangkan fungsi dakwah dan fungsi pengabdian masyarakat”, ujar H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM.

“Dengan Undang-Undang ini, negara hadir untuk memberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi kepada pesantren dengan tetap menjaga kekhasan dan kemandiriannya. Dengan Undang-undang ini pula tamatan pesantren memiliki hak yang sama dengan tamatan lembaga lainnya”, ujar H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM mengakhiri sambutan Menteri Agama. SHN 

Asisten I Bidang Ekonomi Drs. Ruddy M. Mokoginta : Kunjngan Misi Dagang Dari Mindanau Philipina Harus Sukses Demi Nama Baik Provinsi Sulawesi Utara

Written By mansyur soupyan sitompul on Senin, 21 Oktober 2019 | 20.17



Kota Manado-www.dutabangsanews.com I RAPAT Koordinasi serta persiapan kunjngan Misi Dagang dari Mindanau Philipina. Rapat yang Dipimpin Asisten I Drs. Ruddy M. Mokoginta dihadiri instansi terkait seperti Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan,Karantina Bea Cukai, Pelindo, Garuda, Kadin Provinsi Sulut dan Protokol Kantor Gubernur Sulut. 

Rapat koordinasi dan persiapan kunjungan Misi Dagang Mindanao ini memberi kesempatan untuk peserta dalam hal masukan dan saran, terkait dengan kedatangan misi dagang tersebut. Dalam hal penjemputan, akomodasi, pameran eksport import dll. 

“Sebagai tuan rumah demi suksesnya acara ini, dari waktu ke waktu yang sudah makin dekat, untuk itu persiapan event ini harus dimatangkan, sehingga semua instansi terkait harus siap sesuai tanggungjawabnya masing-masing. Demi nama baik Provinsi Sulawesi Utara” demikian Asisten I Bidang ekonomi Drs. Ruddy M. Mokoginta. Mandagi Pongoh.

Doa Bersama Untuk Indonesia Dalam Rangka Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden RI



Kota Manado-www.dutabangsanews.com I START dari lapangan KONI Sario Manado menuju tempat acara di Taman Kesatuan Bangsa, Perjalanan diikuti sekitar dua ribu orang dengan jarak 4 Km, acara ini diikuti olejh Anggota DPRD Sulut, Pangdam XIII Merdeka, pejabat Kantor Gubernur Sulut dan ASN, Waka Polda Sulut, KNPI Sulut, mahasiswa, siswa SMA, SMP,dan elemen masyarakat yang menolak radikalisme.

Doa bersama untuk Indonesia dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI agar amanah dan damai. Sulut hebat dan diberkati, torang samua Ciptaan Tuhan. Mandagi Pongoh.

Ir. Steven Dotulong : “Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Dikerjakan Dengan Baik Semoga Bermamfaat Buat Masyarakat


Kota Manado-www.dutabangsanews.com I PROGRAM Prioritas Presiden Jokowi adalah pembangunan bidang infrastruktur jalan dan jembatan, karena. Jalan dan jembatan sangat menentukan dalam konteks meningkatkan ekonomi serta meningkatkan investasi. Di mana infrastuktur jalan dan jembatan tentu mamfaatnya sangat dirasakan masyarakat. Tidak hanya itu, dengan dibangunnya jalan dan jembatan, tentu hal ini mampu menggerakkan perekonomian nasional dan menggerakkan ekonomi khususnya Provinsi Sulawesi Utara. 

Salah satu keberhasilan dan diapresiasi masyarakat karena sudah dikerjakan dengan baik oleh Badan Pelaksana Jalan Nasional, adalah pergantian jembatan di Desa Pinamorongan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan yang sudah selesai tempat waktu sesuai kontrak Bulan September 2019. 

“Infrastruktur jalan dan jembatan ini, sebagai anak daerah dan merasa memiliki telah dikerjakan dengan baik semoga dapat memberi mamfaat merata dirasakan masyarakat,”demikian kata Ir. Steven Dotulong sebagai PPK 1.2bertempat di Balai Pelaksana Jalan Nasional kepada Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online www.dutabangsanews.com bertempat di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Mandagi Pongoh.

Pagi Ini Presiden Jokowi Kembali Panggil Calon Menteri ke Istana

Jakarta,dutabangsanews.com I Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan sekaligus melantik menteri kabinet 2019-2024 pada Rabu mendatang. Pagi ini Jokowi kembali memanggil sejumlah calon menteri ke Istana Negara.

"Iya rencana masih ada beberapa yang akan datang," ujar Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin saat dihubungi, Senin (21/10/2019) malam.

Namun, Bey mengaku belum tahu siapa-siapa saja tokoh yang giliran dipanggil Jokowi hari ini. Ia mengaku belum ada pemberitahuan Jokowi kepadanya.

"Saya nggak pernah tahu, saya tahu-tahunya kalau sudah ada (pemberitahuan) ini sudah ada yang datang nih, gitu aja. Saya nggak tahu siapa aja yang datang," katanya.

Bey menjelaskan para tokoh akan datang mulai pukul 09.00 WIB. Teknis pertemuanya hampir sama seperti kemarin, yakni para tokoh datang ke Istana Negara, Jakarta Pusat, dan bertemu dengan Presiden Jokowi.

Seperti diketahui, Jokowi sejak kemarin sudah memanggil sejumlah tokoh datang ke Istana Negara. Ada 11 nama yang dipanggil Jokowi dan menyatakan diminta kesediaannya untuk bergabung dan bekerjasama dengan Jokowi dalam kabinet kerjanya.

Berikut 11 nama yang menemui Jokowi di Istana Negara, Senin (21/10):

1. Mahfud Md
2. Nadiem Makarim
3. Wishnutama
4. Erick Thohir
5. Tito Karnavian
6. Airlangga Hartarto
7. Pratikno, Fadjroel Rachman dan Nico Harjanto
8. Prabowo dan Edhy Prabowo
RED

Bakal Calon Walkot Medan Merapat ke PKS, Bobby Nasution Belum

Written By mansyur soupyan sitompul on Minggu, 20 Oktober 2019 | 21.22

Medan,dutabangsanews.com I Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan mulai didekati sejumlah tokoh yang berniat maju di Pilwalkot Medan 2020.

Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPD PKS Medan, Rajuddin Sagala menyebut ada 3-4 nama yang mendekati PKS.

"Ada tiga atau empat orang ya, selain kader internal. Saya tidak ingat nama-namanya. Tapi dia tidak termasuk (Bobby Nasution)," kata Sagala kepada wartawan di Medan, Senin (21/10/2019).

Sagala menyebut, peluang nonkader untuk didukung sebagai calon wali kota Medan terbuka lebar. Sebab PKS butuh koalisi untuk mengajukan calon di Pilwalkot Medan 2020.

PKS saat ini terus membangun komunikasi dan lobi secara lintas partai. Pasangan yang diusung PKS dan koalisinya menurut dia harus melalui mekanisme penyaringan di tingkat partai hingga tingkat pimpinan pusat.

Pada Pilkada Medan 2015, PKS bersama tujuh partai lainnya mengusung pasangan Tengku Dzulmi Eldin dan Akhyar Nasution sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Pasangan itu mengungguli pasangan Ramadhan Pohan dan Eddie Kusuma.

Beberapa hari lalu Eldin ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan kini ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Akhyar Nasution saat ini sudah mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota Medan melalui PDI Perjuangan.RED

Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Anggota Dewan Dapat Uang Sidang Rp 600 Ribu

Jakarta,dutabangsanews.com I Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden kemarin dihadiri 689 anggota MPR. Anggota MPR yang hadir memperoleh uang sidang sejumlah Rp 600 ribu.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan uang sidang itu adalah salah satu hak yang didapatkan oleh anggota MPR. Aturan soal uang sidang itu, menurutnya, tertuang dalam Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR.

"Jadi hak-hak anggota MPR itu kan ada di UU MD3 mendapatkan hak administrasi dan keuangan. Ada di Tatib MPR, jadi anggota MPR mendapatkan hak keuangan dan administrasi," kata Jazilul saat dihubungi, Senin (21/10/2019).

Uang sidang itu akan didapatkan anggota MPR setiap kali menghadiri persidangan. Menurut Jazilul, besaran uang sidang diatur oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Sekretariat Jenderal MPR.

"Besarannya diatur oleh Kementerian Keuangan tentu bersama Sekjen (MPR), harus sepersetujuan Kementerian Keuangan kan. Istilahnya kan ada standar biaya minimum, biaya umum, gitu ada. Ada standarnya," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono membenarkan soal uang sidang bagi anggota MPR uang menghadiri pelantikan Jokowi-Ma'ruf. Uang sidang itu sejumlah Rp 600 ribu.

"Uang sidang namanya, bukan honor. Uang sidang kan memang ada, dalam APBN kan. (Jumlahnya) seperti itu, Rp 600 ribu ya kalau kita," ujar Ma'ruf.

Uang sidang itu juga termasuk dalam anggaran pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, Ma'ruf tak memerinci berapa tepatnya anggaran yang digunakan untuk acara pelantikan itu.

"Ya anggaran MPR 2019, APBN. Kan semua udah direncanakan dari tahun lalu malah. Jadi kalau agenda sidang, misalnya kayak sidang tahunan, sidang akhir masa jabatan, dan sidang-sidang. Ada (anggaran khusus), tapi saya jumlahnya tidak ini (hafal). Tapi yang jelas ini sederhana, intinya begitu," ucap Ma'ruf.

Soal hak anggota MPR itu tertuang dalam Peraturan MPR RI tentang Tata Tertib MPR RI pasal 14. Pasal tersebut berbunyi:

(1) Anggota MPR berhak:
a. mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;
c. memilih dan dipilih;
d. membela diri;
e. imunitas;
f. protokoler; serta
g. keuangan dan administratif.

(2) Hak protokoler, keuangan, dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.RED
 
Published by : DutaBangsaNews.Com
Copyright © 2006. - All Rights Reserved
Media Online :
www.dutabangsanews.com