Headlines News :
::::::>>> www.DutaBangsaNews.com Membangun Kinerja Bangsa Mengucapkan Selamat Mununaikan Ibdah Puasa 1440 H - 2019 M <<<::::::
Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Post

Menkum Yasonna Ungkap Ada 1.276 WNI Eks ISIS, 297 Punya Paspor RI

Written By mansyur soupyan sitompul on Selasa, 25 Februari 2020 | 02.39

Jakarta,dutabangsanews.com I - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengungkapkan ada sebanyak 1.276 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang berada di Suriah dan sekitarnya. Yasonna menyebut 200 di antaranya memiliki paspor RI.

"Berkembang data, yang awalnya 689 (orang), menjadi, yang terakhir perkembangannya sampai hari kemarin, BNPT dan Densus, 1.276 (orang). Dan tervalidasi mempunyai paspor Indonesia datanya lengkap 297," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Yasonna menyebut pemerintah masih melakukan asesmen terhadap WNI eks ISIS itu. Asesmen, sebut dia, bekerja sama dengan intelijen negara terkait.

"Ini nanti kita asesmen lagi, kita lihat, seperti apa dia di sana, bagaimana dia di sana. Ini semua akan kerja sama dengan intelijen di sana," ucap Yasonna.

Menteri berlatar belakang sebagai kader PDIP itu menekankan pemerintah belum memutuskan untuk memulangkan WNI eks ISIS itu. Yasonna menyebut pemulangan WNI eks ISIS itu akan dilakukan atau tidak setelah proses asesmen selesai.

"Sampai sekarang pemerintah belum mengambil keputusan, formal mengenai hal itu (pemulangan WNI eks ISIS). Harus dilakukan asesmen yang lebih mendalam tentang mereka itu di sana," jelasnya.

"Itu yang kita sepakati dulu. Jadi sementara tidak kembali ke Indonesia, menunggu asesmen terhadap masing-masing orang yang ada di sana," sambung Yasonna.

Namun demikian, Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya mengatakan pemerintah berencana memulangkan anak yatim-piatu WNI mantan ISIS. Menurut dia, hal itu merupakan kebijakan yang sudah resmi.

"Itu tentu dikerjakan sesuai dengan keputusan rapat itu. Kita sekarang pada tahap permulaan mengidentifikasi kalau ada anak yang berada berumur di bawah 10 tahun, itu akan dilakukan bagaimana penjemputannya bagaimana pembinaannya dan terus dikoordinasikan," Kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (24/2).RED

10 Persen RW Jakarta Banjir, Paling Tinggi di Cawang 2 M

Jakarta,dutabangsanews.com I BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebut sebanyak 10 persen wilayah Jakarta terdampak banjir. Paling tinggi berada di wilayah Jakarta Timur.

"Hingga pukul 12.00 WIB, terdapat 294 RW atau 10,74% RW di DKI Jakarta dengan ketinggian banjir maksimal 200 cm yang terjadi di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur," ucap Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohammad Insaf, dalam keterangannya, Selasa (25/2/2020).

Menurut Insaf, banjir terjadi karena curah hujan yang tinggi. Sehingga, beberapa pintu air mengalami kenaikan status siaga.

"Curah hujan sangat lebat hingga ekstrem yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dengan curah hujan tertinggi yang terukur oleh stasiun BMKG sebesar 278 mm/hari di Stasiun Meteorologi Kemayoran, sehingga menyebabkan beberapa pintu air mengalami kenaikan status siaga dan sungai meluap," kata Insaf.

Akibat banjir ini, ribuan masyarakat mengungsi. Mereka menempati 40 lokasi pengungsian di DKI Jakarta.

"Total Pengungsi: 973 KK, 3.565 jiwa yang berada di 40 lokasi pengungsi," kata Insaf.RED/dtk

Pemilih Ganda Jadi Persoalan Pilkada 2020

Written By mansyur soupyan sitompul on Senin, 24 Februari 2020 | 23.32

Jakarta,dutabangsanews.com I WAKIL Presiden Ma'ruf Amin menyebut masih terdapat persoalan dalam Pilkada 2020. Di antaranya terkait netralitas ASN.

"Bawaslu telah memetakan dimensi-dimensi kerawanan pelaksanaan pemilu, di antaranya problematika ketidaknetralan ASN menurut Bawaslu itu ada di 167 daerah," ujar Ma'ruf dalam sambutannya di peluncuran Indeks Kerawanan Pilkada 2020 di Redtop, Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).

Ma'ruf menyebutkan, berdasarkan data Bawaslu, terdapat permasalahan pemilih ganda di 179 daerah. Selain itu, masalah terkait alat peraga kampanye dan rendahnya partisipasi masyarakat.

"Daftar pemilih ganda ada di 179 daerah, pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan 133 daerah, dan rendahnya partisipasi masyarakat," tuturnya.

Ma'ruf berharap indeks kerawanan yang dibuat oleh Bawaslu dapat berjalan secara optimal. Menurutnya, hal ini berguna bagi penyelenggara pemilu untuk mengetahui wilayah yang rawan.

"Indeks dimaksud diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengukur potensi kerawanan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 bagi Bawaslu maupun pihak lain yang berkepentingan," kata Ma'ruf.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan ada empat dimensi yang menjadi ukuran bagi Bawaslu dalam menyusun IKP. Di antaranya terkait konteks sosial dan politik serta hak pilih.

"Empat dimensi yang diukur dalam IKP Pilkada 2020 adalah dimensi konteks sosial dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal," kata Afif.

"Kedua dimensi pemilu yang bebas dan adil dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu," sambungnya.

Selain itu, terdapat dimensi terkait hak politik hingga partisipasi masyarakat.

"Ketiga dimensi kontestasi dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon. Keempat dimensi partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik," tuturnya.RED/dtk

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal, MBA : BUMN Terlalu Berat Mengemban Ambisi Pemerintah



Senayan Jakarta-www.dutabangsanews.com I BADAN Usaha Milik Negara (BUMN) di negeri ini banyak yang berhasil dan mempunyai dampak positif terhadap keuangan negara. Di sisi lain, masih banyak BUMN di negeri ini yang harus tetap disubsidi pemerintah karena BUMN tersebut rugi. Berbicara tentang BUMN di negeri ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah untuk terus melakukan penyehatan dan penstabilan badan usaha plat merah ini. Pertanyaannya bagaimana keberadaan BUMN di negeri ini, inilah wawancara Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online www.dutabangsanews.com. 

BUMN ini dewasa ini banyak terbebani oleh tugas-tugas yang di-limpahkan negara, tapi. Memang harus diakui bahwa BUMN adalah kendaraan yang lincah digunakan negara untuk mendorong dan mendongkrak pembangunan, hanya saja BUMN ini adalah perusahaan, karena ada BUMN yang public service obligation (PSO), sering dibiayai oleh negara, sering diutangin dan utang ini berakibat dia harus mencari pendanaan lain dan dikenakan beban bunga. 

“Tentu sama saja dengan pemerintah terpaksa menggunakan lebrick kapasitinya BUMN untuk menjalankan tugas negara,” demikian kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Mohamad Hekal, MBA kepada Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online www.dutabanggsanews.com bertempat di Kompleks Parlemen Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta.


Asal pembayarannya konsisten ucap Mohamad Hekal, masih bisa hidup. Tapi, kalau terlalu lama ditahan-tahan pemerintah tidak sanggup bayar akhirnya kalaupun ada keuntungan dari perusahaan itu habis dimakan bunga. Tentu, hal itu menganggu casplow. BUMN-BUMN pupuk itu bisa mencapai angka belasan triliunan rupiah, bahkan pernah mencapai angka dua puluh triliun. Belum lagi di PLN, Pertamina, hal itu senantiasa bisa mencapai di atas angka Rp 100 triliun tunggakan pemerintah terhadap BUMN. 

“Yang kita khawatirkan adalah, dengan rendahnya penerimaan pajak, rendahnya pertumbuhan ekonomi, apakah hal itu bisa dipenuhi karena mereka itu sudah jalan duluan. Kedua, BUMN-BUMN ini harus diperkuat, karena. Beberapa BUMN yang kita panggil dan dalam hal pendapat sangat baik, memang disuntik uang lalu turun lagi, tapi. intinya, BUMN terlalu berat mengemban ambisi pemerintah,”tutur Mohamad Hekal berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX. 


Jadi, hal ini harus kita pikirkan ungkap Mohamad Hekal, jangan kita kasih tugas tapi kita juga harus ingat bahwa BUMN ini harus tetap sehat. Yang penting lagi BUMN inikan beda dengan perusahaan swasta, BUMN ini memang perusahaan tetapi dituntut mendapat untung. Tapi, kita harus ingat bahwa BUMN ini adalah bagian dari agen pembangunan atau agent development apalagi kalau BUMN ini ditinjau dari segi beban tentu lebih berat. 

“Itulah yang kita harapkan Pak Erick sebagai Menteri BUMN bisa menempatkan profesional-profesional dalam mengelola BUMN ini, agar semua bisa tertanggani dengan baik sembari mengejar pertumbuhan campani valiu, interprise valiu dan profit share, dengan demikian. kita tunttut bahwa BUMN itu bisa memberiikan deviden,”ucap Wakil Ketua Komisi BUMN Mohamad Hekal. 

Kalak ucap Mohamad Hekal BUMN yang bisa bayar pajak, PPN, PPH, jadi harus meningkat terus setiap tahun, memang kitta juga garus sadar diri jangan ssampaii membahayakan mereka, terlalu kita paksa, takutnya jebol, karena BUMN ini milik seluruh Rakyat Indonesia. Mansur Soupyan Sitompul.

Apel Gabungan Di Halaman Bupati Labuhanbatu Selatan



Sosopan,dutabangsanews.com I PEMKAB Labuhanbatu Selatan melalui dinas Perkebunan dan Peternakan, dalam upayanya meningkatkan produksi hasil perkebunan sawit rakyat telah melaksanakan program peremajaan kelapa sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di areal kebun rakyat seluas 2.136 ha dengan dana sebesar 53 milyar.

Hal ini disampaikan Sekda Zulkifli, SIP, MM pada Apel Gabungan, Senin (24/2) di halaman kantor Bupati Labuhanbatu Selatan.

Sekda juga menjelaskan jumlah petani Yang memperoleh manfaat sebanyak 861 KK yang tersebar di 6 desa yaitu desa Aek Raso, desa Perlabian, desa Teluk Panji III, desa Teluk Panji IV, desa Beringin Jaya dan desa Pasir Tuntung.

Lebih lanjut, Sekda menerangkan bahwa dinas Perkebunan dan  Peternakan juga tetap melakukan upaya pencapaian swasembada daging sapi di Labuhanbatu Selatan melalui program inseminasi buatan (IB).

Dinas Perkebunan dan Peternakan juga terus melakukan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak khususnya gangguan reproduksi, pencegahan dan pengendalian penyakit Anthtrax pada ternak kambing, domba dan lembu, juga penyakit virus African swine fever (ASF) pada ternak Babi melalui dukungan sarana dan prasarana yang tersedia sebagai bentuk nyata pelayanan kepada masyarakat.

Diakhir pidatonya, Sekda meminta dinas Perkebunan dan Peternakan untuk terus melakukan terobosan yang inovatif, kreatif dan efektif melalui program dan kegiatan peningkatan produksi hasil perkebunan dan peternakan, sehingga potensi daerah dapat digali dan dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan.

Apel gabungan yang dilaksanakan setiap Hari senin tersebut dihadiri oleh seluruh ASN dilingkungan Pemkab Labuhanbatu Selatan. Bertindak selaku Pembina Apel, Sekda Zulkifli, SIP, MM dan panitia Apel Gabungan dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten labuhanbatu Selatan
Jakarta,dutabangsanews.com I KETUA KPK Firli Bahuri mengungkapkan pihaknya telah menerbitkan 51 surat perintah penyelidikan baru. Dia meminta publik jangan hanya melihat 36 kasus korupsi yang dihentikan dalam tahap penyelidikan.

"Kita sudah menerbitkan ada 51 surat perintah penyelidikan baru. Jadi jangan lihat yang hentinya saja, ada 51 yang kita buka untuk melakukan penyelidikan," kata Firli, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Sedangkan untuk surat penyidikan, Firli mengatakan KPK menerbitkan 21 surat penyidikan. Dari jumlah itu, 26 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Penyidikannya sudah 21 surat penyidikan yang kita terbitkan. Ada 18 orang tersangka yang sudah kita tahan. Ada 26 org yang ditetapkan tersangka," ujarnya.

Namun, dia tak mengungkapkan surat penyelidikan dan penyidikan kasus apa saja yang telah diterbitkan. Dia mengatakan terbuka soal penerbitan surat perintah, kecuali ada beberapa kasus yang dirahasiakan KPK.

"Semuanya kita buka, nggak ada (ditutupi), kecuali yang kita rahasiakan," imbuhnya.

Sebelumnya, peneliti ICW Adnan Topan menilai KPK melakukan blunder lantaran telah mengumumkan penghentian 36 perkara di tahap penyelidikan. Apalagi KPK dengan pimpinan baru dinilai belum menunjukkan kinerja yang baik.

"Semakin blunder pada saat yang sama ini kan kerja KPK dengan pimpinan KPK yang baru sampai hari ini belum menunjukkan juga kinerja di dalam penegakan hukumnya," kata Adnan Topan dalam diskusi di Upnormal Coffee, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (23/2).RED/dtk

Menko Polhukam Mahfud Pastikan Papua Kondusif

Jakarta,dutabangsanews.com I MENKO Polhukam Mahfud Md rapat bersama pimpinan MPR RI guna membahas perihal Papua yang akan menjadi tuan rumah PON 2020. Mahfud memastikan situasi dan kondisi Papua kondusif.

"Ini bukan soal pengungsi nih. Ini ketua DPR, ketua DPD, ketua MPR mau kunker ke Papua. Ya, sudah kondusif. Tadi laporan kesiapan dari daerah, dari semua birokrasi, kondusif, bagus," kata Mahfud usai rapat di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Selain soal PON, Mahfud menyebut dalam rapat bersama pimpinan MPR tadi juga membahas hal-hal lainnya. Namun, Mahfud enggan menjelaskan hal-hal apa saja selain soal PON yang dibahas.

"Ya, soal persiapan PON dan lain-lain. Jadi kita koordinasi, saling memberi tukar informasi, dan memberi bekal," sebut Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menghadiri rapat dengan pimpinan MPR untuk mendiskusikan mengenai isu Papua. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut salah satu isu yang dibahas yakni soal persiapan PON di Papua.

"Pertama kami ingin mendapat laporan terkait keamanan politik dan sosial. Yang kedua kami pimpinan MPR, DPR, dan DPD akan berkunjung ke Papua tanggal 2 Maret sampai tanggal 5 untuk memastikan masalah keamanan, karena kami mendengar laporan tentang keamanan," kata Bamsoet sebelum rapat di kompleks parlemen.

Bamsoet menilai banyak masalah yang timbul di Papua beberapa waktu belakangan. Pimpinan MPR dari Fraksi Golkar itu ingin ada solusi yang konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Ya masalah ini kan jadi sudah sejak 50 tahun lalu, sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia. Nah ini, hari ini mulai periode kepemimpinan presiden ada terus masalah yang timbul di Papua. Kami ingin ada jalan keluar secara permanen untuk papua yang berkeadilan," papar Bamsoet.RED/dtk
 
Published by : DutaBangsaNews.Com
Copyright © 2006. - All Rights Reserved
Media Online :
www.dutabangsanews.com