Headlines News :
::::::>>> www.DutaBangsaNews.com Membangun Kinerja Bangsa Mengucapkan Selamat Mununaikan Ibdah Puasa 1440 H - 2019 M <<<::::::
Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Post

Calon Cawagub DKI Riza Patria: Pejabat Publik Harus Siap Dibully

Written By mansyur soupyan sitompul on Kamis, 23 Januari 2020 | 02.52

Jakarta,dutabangsanews.com I - Calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengatakan pejabat publik harus siap di-bully dan dikritik oleh publik. Tak hanya wagub, pejabat publik menurutnya juga harus membiasakan diri dengan kritik yang ada.

"Siapapun yang menjadi pejabat punya tugas dan tanggung jawab harus selalu siap dan membiasakan diri untuk dikritik maupun dibully. Apapun jabatannya, tidak hanya wagub, anggota dewan juga kita setiap hari hingga hari ini kan selalu dikritik dan dibully," kata Riza di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Riza menjawab pertanyaan apakah siap dibully saat Jakarta dilanda banjir jika nanti menjadi wagub.

Saat ditanya apa yang akan dikerjakannya nanti jika terpilih menjadi wagub, Riza mengatakan dirinya akan melaksanakan visi misi yang telah dirancang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Riza menegaskan dirinya bersama Nurmansyah Lubis hanya 'cawagub PAW'.

"Yang dikerjakan wagub adalah melaksanakan visi misi program yang telah dicanangkan Anies dan Sandi. Wagub tidak boleh punya program sendiri. Ya karena kan wagub yang dipilih, entah saya atau Pak Nurmansjah Lubis merupakan PAW," ujar Riza.

"Kalau wagub pilkada, bersama gubernur kampanye dan menyusun visi misi program. Kalau PAW, dia melaksanakan visi misi program yang telah dicanangkan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih," imbuhnya.

Riza mengatakan dirinya memahami visi misi gubernur karena dulu ikut mengkampanyekan Anies-Sandi. Ia pun menyatakan akan menghormati mekanisme pemilihan cawagub yang ditentukan DPRD DKI Jakarta.

"Terserah, kami hormati mekanisme aturan yang ditentukan oleh DPRD nanti. Apakah perlu ada fit and proper test, apakah perlu ada pemaparan, tanya jawab, silakan, kami hormati," ucap Riza.

Lebih lanjut, menurut Riza, macet dan banjir masih menjadi masalah utama ibu kota. Namun, ia meyakini Jakarta akan lebih maju di bawah kepemimpinan Anies.

"Kita lihat progres dua tahun kepemimpinan Anies, soal macet kan luar biasa, bisa diatasi, pengguna kendaraan umum sangat besar, sangat banyak signifikan kemajuannya. Kemacetannya berkurang," ungkap Riza.

"Banjir juga kita lihat dari lamanya genangan kan luar biasa, ada penurunan yang drastis. Memang minggu lalu banjir itu disebabkan karena debet air yang lebih dari biasanya. Tapi kalau kita liat program dan penanganannya sudah sangat luar biasa," pungkasnya.RED

Kurangi Sampah, BWF Gunakan Kok Bulu Sintetis Mulai Tahun Depan

Jakarta,dutabangsanews.com I Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) menyetujui penggunaan kok dari bulu sintetis untuk turnamen resmi mulai tahun depan. Uji coba dilakukan pada tiga turnamen BWF.

Selama ini, kok dalam pertandingan resmi BWF menggunakan kok dari bulu angsa. Dengan alasan mengurangi sampah, BWF memutuskan kebijakan baru; memakai kok dari bulu sintetis.

BWF bahkan sudah memutuskan pabrikan kok yang digandeng untuk menyediakan kok bulu sintetis. Yakni, produsen apparel dari Jepang, Yonex.

"Umpan balik mengindikasikan kalau kok bulu sintetis dari Yonex lebih tahan lama dan ekonomis dibandingkan kok tradisional berbahan bulu alami, di sisi lain daya terbang dan performanya setara dengan kok dengan bulu alami," BWF menyatakan dan dikutip Reuters.

"Kok dengan bulu sintetis mengurangi penggunaan kok hingga 25 persen, memberikan keunggulan ekonomi dan lingkungan yang signifikan bagi bulutangkis ke depan," BWF menambahkan.

Sekretaris Jenderal BWF, Thomas Lund, menyatakan para pebulutangkis elite yang terlibat dalam uji coba menunjukkan bisa beradaptasi dengan cepat terhadap kok sintetis itu.

"Visinya adalah untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang bulutangkis dan mengurangi ketergantungan menggunakan bulu alami untuk kok," kata Lund.

BWF mengatakan sedang memperbarui pedoman teknis agar produsen bisa memenuhi standar kok bulu sintetis di turnamen internasional.RED

Tetapkan 5 Hakim Agung, Komisi III DPR Pastikan Tidak Titipan

Written By mansyur soupyan sitompul on Rabu, 22 Januari 2020 | 23.49

Jakarta,dutabangsanews.com I Komisi III DPR telah menetapkan 5 nama hakim agung, 2 hakim ad hoc tipikor, dan 1 hakim hubungan industrial. Komisi III menegaskan tidak ada nama titipan dari nama yang dipilih menjadi hakim agung.

"Soal nama baru, KY akan melakukan proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan kami harap di kali berikut dia akan mengajukan lagi namanya," kata Ketua Komisi III Herman Herry seusai rapat pleno penetapan hakim agung di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Menurut Herman, kebutuhan hakim agung di Mahkamah Agung (MA) masih banyak. Ia pun menyerahkan kepada KY soal pengajuan nama dan menyatakan siap melakukan fit and proper test terhadap para hakim agung berikutnya.

"Tentunya kalau bicara kebutuhan hakim agung di MA masih banyak, dan kami serahkan prosesnya kepada Komisi Yudisial, dan kami siap saja kapan lagi sesuai dengan jadwal," ujar Herman.

"Dan kapan lagi waktunya KY mengajukan nama-nama lagi, akan lagi kami melakukan fit and proper test dan kami akan memilih," imbuhnya.

Herman pun menegaskan tidak ada nama-nama hakim agung yang merupakan titipan atau endorse dari partai politik. Ia pun mengaku bekerja profesional dan tidak menerima lobi dari para calon.
"Kami tidak bicara tradisi (endorse dari parpol), kami bicara mekanisme, profesional dan terbuka. Pesanan pun nggak laku buat kami. Lobi itu apa ya? Tentu kami tidak dilobi, tidak dilobi. Kita profesional saja," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi III telah menetapkan nama-nama calon hakim agung, hakim ad hoc, dan hakim hubungan industrial.

Berikut ini nama-nama calon hakim agung, hakim ad hoc, dan hakim hubungan industrial yang dipilih dalam rapat pleno Komisi III:
1. Soesilo (hakim agung)
2. Dwi Soegiarto (hakim agung)
3. Rahmi Mulyati (hakim agung)
4. H Busra (hakim agung)
5. Brigjen TNI Sugeng Sutrisno (hakim agung)
6. Agus Yunianto (ad hoc)
7. Ansori (ad hoc)
8. Sugianto (hubungan industrial)
RED

Ma'ruf Amin Bertolak ke Surabaya, Hadiri Santri Digital Fest-Rakernas IPPNU

Jakarta,dutabangsanews.com I Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur. Ma'ruf dijadwalkan akan membuka acara Santri Digital Fest dan Rapat Kerja Nasional Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (Rakernas IPPNU).

Berdasarkan keterangan tertulis dari Setwapres, Kamis (23/1/2020), Ma'ruf melakukan kunjungan ditemani Wury Ma'ruf Amin. Kedatangan Ma'ruf disambut oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Acara peresmian akan dilakukan di Gedung Serba Guna KH Hasbullah Said Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Provinsi Jawa Timur. Usai peresmian, Ma'ruf disebut akan meninjau pameran 'Gelar Karya Santri Nusantara' hasil dari program One Pesantren One Produk (OPOP).

Program OPOP sendiri merupakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berbasis pondok pesantren, melalui pemberdayaan santri, pesantren dan alumni.

Dilanjutkan dengan berziarah ke makam Pahlawan Nasional KH Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan salah satu tokoh pendiri NU.

Usai kunjungan di Surabaya, Ma'ruf dijadwalkan akan melanjutkan kunjungan ke Yogyakarta. Untuk menjadi Keynote Speech pada acara Centrist Democrat International (CDI) Eurasia Forum pada (23/1).RED

MUI Bandung Kritisi Wacana Teks Khotbah Jumat Pemerintah atur

Written By mansyur soupyan sitompul on Selasa, 21 Januari 2020 | 22.51

Bandung,dutabangsanews.com I - Kementerian Agama (Kemenag) mewacanakan mengatur teks khotbah salat Jumat di masjid-masjid Bandung. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bandung mengkritisinya.

"Kalau teks khotbah itu dibuat untuk menambah referensi buku tentang khotbah itu bagus. Kalau teks khotbah silakan saja dibuat oleh Kemenag karena MUI saja sudah banyak membuat teks khotbah. Teks khotbah ini jangan dijadikan satu satunya kebenaran, satu satunya teks. Karena depag (Kemenag) itu kan bukan lembaga yang menjadi kiblat kebenaran. Tetapi kalau memperkaya (referensi) itu bagus," ucap Sekretaris MUI Kota Bandung Irfan Syafrudin, Rabu (22/1/2020).

Pihaknya justru mempertanyakan bila teks khotbah itu nantinya diwajibkan dibaca khotib saat salat Jumat. Dia pun mempertanyakan dasar apa yang membuat Kemenag berwacana itu.

"Ya atas dasar apa? Terus orang Depag sendiri apakah kemampuannya melebihi dari para khotib, kyai, gitu? Apakah negara juga? jadi jangan memposisikan lebih tinggi lah, karena kebenaran itu ada dalam Al Qur'an dan hadist," tuturnya.

Kemenag sendiri mengungkapkan pengaturan teks khotbah itu dilakukan guna mencegah paham radikalisme. Menurut Irfan, alasan itu terlalu berlebihan.

"Jadi kalau seperti intoleransi, radikalisme itu paham-paham dari luar. Secara empiris, apakah pernah lihat orang yang mendengar khotbah Jumat kemudian keluar menjadi radikal, kan enggak ada satupun. Kita melihat Bandung itu kota metropolitan, masyarakatnya sudah terdidik, informasi dan aksesnya itu begitu lebar, jadi memposisikan masyarakat itu bukan bawahan. Para mubaligh itu kan sudah puluhan tahun membina," tuturnya.

Pihaknya pun meminta agar wacana tersebut dikaji ulang. Dia berharap agar khotbah dibebaskan asal sesuai koridor.

"Oh iya dan jangan telalu khawatir, apalagi di Bandung ini kondusif. Hal-hal yang berbau radikalisme tidak akan laku di Bandung itu," kata dia.

Sebelumnya, wacana pengaturan teks khotbah Jumat disampaikan Kepala Kemenag Kantor Wilayah Kota Bandung Yusuf Umar. Para khatib nantinya harus menyesuaikan dengan teks yang disiapkan pemerintah.

Yusuf Umar mengatakan wacana ini berdasarkan instruksi Menteri Agama. Menurut dia, berdasarkan studi banding yang dilakukan Menag ke Abu Dhabi, khatib-khatib masjid di sana berkhotbah sesuai dengan teks yang disediakan pemerintah.

"Jadi mungkin hasil studi banding Pak Menteri Agama di Abu Dhabi, nah itu coba bisa nggak dikondisikan di daerah. Saya kan sebagai pelaksana kebijakan di Kota Bandung, ini dari Pak Menteri ketika ada pengarahan beliau," ucap Yusuf, Selasa (21/1).RED

Tiba di Kemenkum HAM, Priok Bersatu Tuntut Yasonna Minta Maaf

Jakarta,dutabangsanews.com I - Massa dari warga Tanjung Priok menggelar Aksi Damai 221 Priok Bersatu di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) siang ini. Aksi ini menuntut Menkum HAM Yasonna Laoly untuk meminta maaf atas ucapannya yang menyebut Tanjung Priok adalah daerah miskin, kumuh dan kriminal.

Ratusan warga Tanjung Priok ini mulai berdemo di depan kantor Kemenkum HAM, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020), pada pukul 11:30 WIB. Kebanyakan dari mereka datang dengan mengendarai sepeda motor.

Massa mengenakan pakaian bebas. Massa aksi ini terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari laki-laki maupun perempuan.

Mereka juga membawa tulisan 'Gw Bumi Priok Lo Jual Gw Beli'. Massa juga membawa sejumlah bendera yang mereka kibarkan pada aksinya siang hari ini. Beberapa dari mereka juga mengenakan atribut NJ Mania.

Massa meneriakkan tuntutan mereka, yaitu meminta Yassona Laoly meminta maaf kepada warga Tanjung Priok atas ucapannya. Mereka juga berteriak, 'Priok Bukan Kriminal !!!'.

"Pak Yasonna Laoly untuk meminta maaf, artinya beliau menarik kembali perkataannya atau statemennt-nya yang mengatakan bahwa tingkat kriminal yang terbesar di Jakarta berada di Tanjung Priok. Artinya apa, kami sebagai warga masyarakat DKI Jakarta yang khusus bertempat tinggal di Tanjung Priok merasa tersakiti. Karena apa, tingkat kriminal di Jakarta ini bukan hanya di Tanjung Priok tetapi di seluruh pelosok Jakarta pun ada tingkat kriminalnya," kata Koordinator Aksi Dimas.

Hingga saat ini, aksi demo masyarakat Tanjung Priok ini masih berlangsung. Puluhan anggota kepolisian juga telah berada di lokasi mengamankan jalannya aksi ini.

Lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said yang mengarah ke Jalan HOS. Cokroaminoto nampak agak tersendat karena massa menutup setengah dari jalan yang ada. Namun, kendaraan roda dua dan roda empat masih dapat melalui jalan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meyakini bahwa kemiskinan adalah sumber tindakan kriminal. Menurut Yasonna, semua pihak harus membantu menyelesaikan masalah tersebut.

"Crime is a social product, crime is a social problem. As a social problem, sebagai problem sosial, masyarakat kita semua punya tanggung jawab soal itu. Itu sebabnya kejahatan lebih banyak di daerah miskin," kata Yasonna dalam sambutannya di acara 'Resolusi Pemasyarakatan 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS)' di Lapas Narkotika Kelas IIA Jatinegara, Jakarta, Kamis (16/1/2020).RED

Bertemu Wapres, PGRI Bahas Guru Honorer-Zonasi

Jakarta,dutabangsanews.com I - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bertemu Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Pertemuan itu membahas sistem zonasi hingga permasalahan guru honorer.

"Kami consernnya terhadap guru dan bagaimana kita menyelaraskan antara apa yang terjadi di lapangan dan policy yang sekarang pemerintah lakukan. Tadi yang menarik ditanya bagaimana pandangan PGRI soal zonasi," kata Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi usai bertemu Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Unifah meminta agar sistem zonasi di setiap daerah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Seperti faktor geografis, penyebaran sekolah hingga prestasi siswa.

"Kami mohon dengan amat sangat bahwa zonasi tidak disamaratakan dengan kebijakan pemerintah. Karena banyak sekali faktor geografis dan pendorong prestasi anak, penyebaran sekolah, dan lain sebagainya agar daerah diberikan lebih banyak kewenangan untuk mengatur agar yang disebut dengan persamaan, pemerataan dan kualitas itu bisa didorong bersama," ucapnya.

Unifah juga mengusulkan adanya tata kelola guru. Dia meminta pada sistem rekrutmen adanya sentralisasi sebagian. Menurutnya perlu ada standar khusus untuk meningkatkan kualitas guru.

"Kemudian tentang pengelolaan guru, kami mendorong sebagian sentralisasi kewenangan tata kelola guru. Kenapa nggak bilang semuanya? Karena pemerintah pisat juga bakal kerepotan kalau terpusat. Tapi sentralisasi itu sangat diperlukan agar rekrutmen guru untuk menjaga apa yang disebut potensi, karakter itu menrekrutmen berbasis data dan kebutuhan itu memang harus dilakukan di pusat," kata dia.

Selain itu, PGRI juga mengusulkan agar ada evaluasi pada model pembagian kewenangan di pendidikan. Menurutnya harus ada penyesuaian antara model pendidikan di setiap kabupaten kota.

"Kemudian agar dievaluasi kembali model pembagian kewenangan SD, SMP di kabupaten/kota. SMA/SMK di provinsi, itu menimbulkan segregasi. Kadang satu daerah merasa itu kewenangan saya padahal ada masalah di sekolahnya. Yang harus dibagi adalah fungsi-fungsinya. Tapi bukan diputus berdasarkan tingkatkan. Kita harus mengevaluasi kembali model pembagian kewenangan di pendidikan," tutur Unifah.

Unifah juga melaporkan persoalan guru honorer. Dia meminta agar honorer Kategori 2 atau K2 agar segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Permasalahan guru honorer yang sudah tes dan lulus itu agar segera diangkat sebagai PNS PPPK supaya kita bisa move on kepada rekrutmen yang baru," katanya.

Dia juga meminta agar guru honorer non K agar diberikan kesempatan untuk mengikuti tes PPPK. Sehingga guru honorer memiliki kesempatan untuk menjadi PPPK.

"Dan juga harus diberi kesempatan bukan hanya honorer K2 tapi honorer non K yang memenuhi syarat sesama PPPK silahkan dites dan kami memahami bahwa kualitas itu tidak bisa ditawar. Tapi memberikan kesempatan kepada mereka," ungkap Unifah.

Pertemuan itu juga diikuti oleh perwakilan PGRI dari beberapa daerah. Pertemuan berlangsung tertutup.RED
 
Published by : DutaBangsaNews.Com
Copyright © 2006. - All Rights Reserved
Media Online :
www.dutabangsanews.com