Headlines News :
::::::>>> www.DutaBangsaNews.com Membangun Kinerja Bangsa Mengucapkan Selamat Mununaikan Ibdah Puasa 1440 H - 2019 M <<<::::::
Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Post

New Normal Tetap Situasi Yang Tidak Normal

Written By mansyur soupyan sitompul on Minggu, 31 Mei 2020 | 01.52

Kota Bogor-www.dutabangsanews.com I PEMBATASAN Sosial Berskala Besar atau PSBB yang dijalankan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota di negeri ini, hingga kini masih banyak yang menjalankan PSBB tersebut. Tetapi, Pemerintah Pusat, sudah melaunching program baru disebut dengan nama New Normal. Sementara itu, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota masih menjalankan PSBB belum banyak yang beranjak ke Program New Normal, hanya beberapa provinsi sudah siap. Tetapi, ironisnya. Angka jumlah penyandang positif Covid 19 di negeri ini terus bertambah. Apa tanggapan Tokoh Ummat Islam Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si kepada Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online www.dutabangsanews.com dipaparkannya. 

“Terlalu banyak istilah dikeluarkan Presiden Jokowi mengatasi masalah Covid 19 ini, nah. Istilah belum lama ini beliau menyebut berdamai dengan Corona, kata-kata berdamai tidak tuntas dan itu direspon negatif. Sekarang, ada lagi istilah New Normal, dengan terminalogi, dengan bahasa masih ngambang. Bahasa tidak tuntas terhadap suasana Covid 19 ini,” demikian kata Tokoh Ummat Islam Indonesia juga Ketua Koordinator Presedium Majelis Permusyawaratan Pribumi Indonesia Dr. H. MS. Kaban, SE., M.Si kepada Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online www.dutabangsanews.com bertempat di Kediamannya di Kota Bogor Jawa Barat.

Saya melihat begini ucap H. MS. Kaban, harusnya Presiden itu punya data-data ilmiah yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur atau dijadikan standar yang kuat, sehingga orang tidak ragu-ragu nah. Sebenarnya, dengan istilah New Normal. Itu, kalau seseorang yang mengerti tentang ilmu statistik sebenarnya yang disampaikan itu sebenarnya berbahaya. 

“Berbahaya di mana,”.? Tanya wartawan media ini.

“Ketika kita berhadapan dengan data-data Covid 19 di Indonesia, hingga kini angka positif Covid 19 belum terjadi tren penurunan, artinya Covid 19 ini masih berada di daerah tumbuh, jadi. Peluang tumbuh Covid 19 itu sangat tinggi, yang disebut dalam kondisi normal itu kita mendekati ke posisi awal ketika tidak ada masalah apa-apa,”ujar H. MS. Kaban mantan Menteri Kehutanan RI.

Jadi, situasi normal itu kata H. MS. Kaban adalah situasi di mana kita tidak ada masalah apa-apa. Saat ini kita mau dibawa ke situasi di mana pemerintah sendiri tidak punya data yang akurat ketika disampaikan. Tidak berlebihan kalau dikatakan kalau pemerintah dalam keadaan putus asa, tidak mampu mengatasi masalah, galau dalam situasi ekonomi, galau dengan angka pengangguran, galau dengan penerimaan pendapatan negara. Jadi, seolah-olah masyarakat disuruh aktif saja, silahkan aktif, yang penting prosedur protokol kesehatan dita’ati, dipenuhi dengan jaga jarak, pake masker.

“Hal itu tentu tidak mungkin, bahasa-bahasa putus asa, bahasa-bahasa menujukkan bahwa mau hidup-hidup, mau mati-mati, sangat naïf. Kalau sampai ke sana, jadi New Normal ini tetap situasi tidak normal, kita harus selamatkan nyawa, selamatkan rakyat, nyawa manusia harus benar-benar dihargai, jangan kita katakan orang yang mati HIV lebih banyak, loh. Bukan itu persoalannya, perkara mati, ngak pake virus, ngak pake Covid mati kok orang setiap hari, tapi. Ketika ada wabah bagaimana pemerintah melindungi rakyatnya,”ujar H. MS. Kaban mantan Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang. 

H. MS. Kaban menuturkan, bagaimana menyelamatkan rakyat, bagaimana membuat masyakat tetap sehat, kalau ada dampak terhadap ekonomi, hal ini di mana-mana terjadi, di situlah dituntut kecerdasan mengatasi masalah, bukan putus asa, bukan pasrah, bukan mau cuci tangan, tapi. Atasi. Untuk apa Perrpu Covid disahkan, untuk UU Minerba disahkan dalam kondisi Covid 19. Kalau ternyata itu tidak ada dampaknya untuk memperbaiki kehidupan ekonomi bangsa ini. 

“Perrpu Covid itu tujuannya dibuat untuk mengatasi Covid 19, setelah Perrpunya disahkan menjadi undang-undang, kok malah New Normal, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi terlalu bikin istilah-istilah membuat rakyat makin antipasti, apa skeptis, cuek, ini yang harus menjadi pelajaran, kalau saya berpendapat bahwa bahasa New Normal itu adalah situasi tidak normal dan harus melindungi hajat Hidup orang banyak, hal ini tentu pertanggungjawaban terhadap sejarah. 
Mansur Soupyan Sitompul.

IKLAN UCAPAN LEBARAN

Written By mansyur soupyan sitompul on Jumat, 22 Mei 2020 | 19.43


Jasa Marga: 306.682 Kendaraan Tinggalkan DKI Sejak H-7 sampai H-4 Lebaran

Written By mansyur soupyan sitompul on Kamis, 21 Mei 2020 | 02.31

Jakarta,dutabangsanews.com  - Sebanyak 306.682 kendaraan tercatat meninggalkan Jakarta selama H-7 sampai H-4 Lebaran 2020 atau 17-20 Mei 2020. Jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
"Total 306.682 kendaraan meninggalkan Jakarta melalui arah timur, arah barat dan arah selatan. Angka ini turun 59% dari lalu lintas di periode Lebaran tahun 2019," kata Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga, Dwimawan Heru dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2020)

Heru mengatakan kendaraan yang meninggalkan Jakarta dari arah timur melalui Gerbang Tol Cikampek Utama 1 dan Kalihurip 1. Jumlah kendaraan yang melewati jalur itu mencapai 121.608 kendaraan."Total kendaraan yang melintas menuju arah Timur adalah sebanyak 121.608 kendaraan, turun sebesar 73% dari Lebaran tahun 2019," ungkapnya.

Kendaraan yang meninggalkan Jakarta dari arah barat kebanyakan melewati Gerbang Tol Cikupa Jalan Tol Merak-Tangerang. Jumlah kendaraan di jalur ini mencapai 107.927 kendaraan, atau turun sebesar 42% dibanding pada Lebaran tahun 2019.

Hampir 1.000 Orang Positif Corona Hari Ini


Jakarta,dutabangsanews.com  - Ada 973 kasus tambahan virus Corona (COVID-19) hari ini. Pemerintah menyatakan angka tersebut adalah yang tertinggi.

"Peningkatan ini luar biasa dan peningkatan inilah yang tertinggi ini terjadi di Jawa Timur khususnya," kata Jubir Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto lewat YouTube BNPB, Kamis (21/5/2020).

Data di-update hingga pukul 12.00 WIB. Kasus konfirmasi positif hari ini mencapai 20.162, 4.838 orang sembuh, dan 1.278 orang meninggal.Selain itu, hari ini terdapat 50.187 orang dalam pemantauan (ODP) dan 11.066 pasien dalam pengawasan (PDP). Kasus Corona terjadi di 392 kabupaten/kota.Berdasarkan data 20 Mei 2020, kasus positif Corona di Indonesia tercatat mencapai 19.189. Angka pasien sembuh menjadi 4.575 dan orang meninggal dunia menjadi 1.242. Saat itu, tambahan kasus mencapai 693.

Data kasus Corona ini akan diperbarui setiap hari di covid19.go.id. Masyarakat bisa memantau website ini secara bebas.

Polda Metro Tangkap 95 Travel Gelap Hendak Angkut Pemudik di Jalur Tikus

Jakarta,dutabangsanews.com  - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali mengamankan travel gelap yang nekat mengangkut pemudik ke Jawa. Puluhan travel gelap ini rata-rata tertangkap di jalur tikus.
"Tadi malam sekitar 4 jam saja, kami mulai sekitar jam 08.00 WIB malam sampai dengan pukul 24.00 WIB kami berhasil mengamankan 95 unit kendaraan," jelas Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo saat jumpa pers di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (21/5/2020).Dari 95 unit kendaraan itu terdiri dari: 2 unit bus, 40 minibus, serta 53 unit kendaraan pribadi. Saat ini 95 kendaraan itu diamankan di Ditlantas Polda Metro Jaya.

"Jumlah penumpang yang dicegah mudik sebanyak 719 orang," kata Sambodo.

Para sopir travel tersebut ditilang dengan Pasal 308 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ancaman pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu."(Pasal 308 berbunyi) yaitu orang mengemudikan kedaraan bermotor umum di jalan tapi tidak memiliki trayek untuk menyelenggarakan pengangkutan orang," tambahnya.

Sambodo menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dalam melakukan penindakan tersebut. Ia menambahkan, kendaraan-kendaraan tersebut diamankan di jalur tikus."Jadi kendaraan yang travelnya kami amankan kemudian kami bawa ke Pos Cikarang Barat, kemudian dari Dishub dan Dirjen Perhubungan Darat menyiapkan angkutan bus. Penunpangnya kami naikkan bus, dibawa ke Pulo Gebang, travelnya kami amankan di sini," tandasnya.

Menkumham Keluarkan SK, Partai Gelora Indonesia Resmi Berbadan Hukum

Written By mansyur soupyan sitompul on Selasa, 19 Mei 2020 | 19.01

Jakarta,dutabangsanews.com - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sebagai badan hukum partai politik. Sehingga, Partai Gelora Indonesia sah secara hukum menjadi partai politik di Indonesia.
"Alhamdulillah, di tengah suasana 10 hari terakhir bulan Ramadhan ini, kami mendapatkan kabar dari Pak Menteri Yasonna H. Laoly bahwa SK Menkumham untuk Partai Gelora sudah ditandatangani. Insya Allah setelah lebaran, akan dilakukan seremoni penyerahan SK dari Menkumham kepada Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, M. Anis Matta. Mohon doanya," Sekjen Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik dalam keterangan persnya, Rabu (20/5/2020).

Partai Gelora mendaftarkan diri ke Kemenkumham pada 31 Maret 2020. Selain kepengurusan pusat, juga didaftarkan kepengurusan 34 DPW, 484 DPD dan 4394 DPC.

Lalu, SK pengesahan Partai Gelora Indonesia keluar pada Selasa (19/5), nomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2020. SK tersebut ditandatangani oleh Menkumham, Yasonna H. Laoly.

Sementera, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, M. Anis Matta, menyambut gembira dan bersyukur atas telah ditandatanganinya SK Menkumham untuk partainya tersebut.

"Partai ini lahir di tengah krisis. SK-nya ditandatangani menjelang malam-malam Lailatul Qadar. Tugas besar kami membangun gelombang solidaritas rakyat untuk mampu keluar dari krisis, dan selanjutnya membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan utama dunia." kata Anis  

PP Muhammadiyah Ikuti Saran Pemerintah Soal Larangan Salat Id Masif

Jakarta,dutabangsanews.com- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta jajarannya untuk mengikuti arahan pemerintah terkait larangan melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah di lapangan atau masjid. Muhammdaiyah berharap warganya dapat mematuhi perintah itu.
"Harap mematuhi Edaran PP. Muhammadiyah dan aturan Pemerintah," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti kepada wartawan Selasa (19/5/2020).

Berdasarkan surat edaran itu, PP Muhammdiyah meminta agar pelaksanaan salat Id di lapangan ditiadakan. Hal itu terjadi apabila masih terjadi penyebaran virus Corona.

"Apabila pada tanggal 1 Syawal 1441 H yang akan datang keadaan negeri Indonesia oleh pihak berwenang (pemerintah) belum dinyatakan bebas dari pandemi COVID-19 dan aman untuk berkumpul orang banyak maka Shalat Idul fitri di lapangan sebaiknya ditiadakan atau tidak dilaksanakan. Hal itu untuk memutus rantai mudarat persebaran virus korona tersebut agar kita cepat terbebas daripadanya dan dalam rangka sadduẓ-ẓarīʻah (tindakan preventif)," bunyi surat edaran yang ditandatangani oleh Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir Kamis (14/5).Lebih lanjut, Muhammadiyah mengatakan, perkumpulan orang banyak dapat memudahkan penyebaran virus Corona. Sehingga pihaknya meminta agar salat Id dilaksanakan di rumah.

"Lantaran kondisi lingkungan belum dinyatakan oleh pihak berwenang bersih (clear) dari COVID-19 dan aman untuk berkumpul banyak orang, maka salat Id bagi yang menghendaki dapat dilakukan di rumah masing-masing bersama anggota keluarga dengan cara yang sama seperti salat Id di lapangan," katanya."Bahkan sebaliknya, tidak ada ancaman agama atas orang yang tidak melaksanakannya, karena salat Id adalah ibadah sunah," imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan agar masyarakat tidak melakukan salat Idul Fitri di masjid ataupun lapangan seperti kegiatan salat Idul Fitri sebelumnya. Larangan itu diatur dalam aturan PSBB.

"Pertama di tengah masyarakat ini sekarang timbul diskusi, apakah salat Id boleh dilakukan di masjid atau lapangan seperti yang sudah-sudah sebelum adanya COVID, maka tadi kesimpulannya bahwa kegiatan keagamaan sifatnya masif, seperti salat berjamaah, atau salat Id di lapangan termasuk kegiatan yang dilarang oleh Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB," kata Mahfud dalam konferensi persnya yang ditayangkan secara live di YouTube Setpres, Selasa (19/5).
 
Published by : DutaBangsaNews.Com
Copyright © 2006. - All Rights Reserved
Media Online :
www.dutabangsanews.com