Headlines News :
::::::>>> www.DutaBangsaNews.com Membangun Kinerja Anak Bangsa Mengucapkan Selamat HUT TNI Ke 75 <<<::::::
Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Post

Dinilai Ingin Cari Dukungan Politik, Puan Bertemu Jokowi

Written By mansyur soupyan sitompul on Sabtu, 25 Maret 2023 | 20.07

 

Jakarta, dutabangsanews.com I Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai ada dua hal yang menjadi fokus pembicaraan keduanya yakni soal politik kebangsaan dan politik elektoral. Dia menyebut dari segi politik kebangsaan salah satunya terkait kritik terhadap Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan DPR.

"Saya kira yang dibicarakan keduanya itu menyangkut dua hal, yang pertama politik kebangsaan ya. Misalnya terkait bagaimana menyikapi sejumlah Undang-undang yang cukup krusial dan mendapatkan protes yang cukup luar biasa dari publik. Misalnya terkait UU Cipta Kerja yang saat ini belum selesai ataupun baru selesai tapi menimbulkan resistensi yang luar biasa. Jadi kritik BEM UI terhadap Puan itu sepertinya menjadi topik yang cukup penting, cukup strategis dan our hand antara yang dibicarakan presiden dengan Puan. Termasuk dengan misalnya bagaimana persiapan menuju 2024 supaya semuanya terselenggara secara tuntas, sukses dan tentu berdasarkan kejujuran dan adil," kata Adi kepada wartawan, Jumat (24/3/2023).

Adi menuturkan fokus kedua tentang politik elektoral terkait upaya mencari dukungan untuk Puan maju dalam pilpres 2024. Sebab menurut Adi, Jokowi tidak pernah terlihat mengendorse atau memberikan dukungan kepada Puan sejauh ini.

"Yang kedua tentu bicara tentang politik elektoral. Apapun judulnya, sampai saat ini Puan Maharani itu kan kelihatan belum menyerah untuk mendapatkan tiket pencapresan apalagi Puan ini anak biologis, anak ideologisnya Bung Karno. Tentu saja sampai detik-detik terakhir akan berupaya mencari dukungan politik termasuk dari presiden," tuturnya.

"Selama ini Jokowi kan nggak pernah terlihat mengendorse ataupun memberikan dukungan politik, tidak pernah memberikan kode-kode memberikan dukungan Puan Maharani. Jadi pertemuan ini juga bisa dimaknai sebagai upaya bahwa Puan adalah orangnya Jokowi dan juga berhak untuk diendorse dan berhak didukung oleh Jokowi. Karena apapun judulnya Puan dan Jokowi sama-sama kader PDIP. Jadi Jokowi enforcement politiknya jangan hanya kelihatan diberikan kepada Ganjar, jangan hanya diberikan kepada Prabowo Subianto, kepada Erick, Sandi, Airlangga dan seterusnya, tapi Puan juga layak sebenarnya diberikan dukungan, endorsement ataupun dukungan politik menuju 2024," lanjutnya.RED

Libur Lebaran Jadi 7 Hari, Cuti Bersama Dimajukan dan Ditambah

 

Jakarta, dutabangsanews.com I - Budi Karya mengatakan cuti bersama diperpanjang karena tingginya keinginan masyarakat untuk pulang kampung berdasarkan kalkulasi dari Kementerian Perhubungan.

"Tadi ada keputusan Bapak Presiden berkaitan dengan cuti bersama, kalau sekarang itu cutinya sesuai dengan SKB 3 menteri dari tanggal 21 sampai tanggal 26. Kami tadi bersama-sama Kapolri mengusulkan liburnya maju dua hari. Jadi mulai dari 19 mulai libur, 20 libur, tapi masuknya 26, jadi tambah 1 hari, tapi di depan maju dua hari," ujar Budi dalam jumpa pers seperti di akun YouTube Setpres.

Budi mengatakan libur Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran bakal dimulai dari 19 April hingga 25 April 2023. Artinya, total libur Lebaran ialah 7 hari.

Budi juga menjelaskan alasan cuti bersama itu dimajukan. Dia mengatakan pemerintah tidak ingin ada penumpukan kendaraan.

"Itu alasannya apa? Karena secara tradisional keinginan akan mudik ini tinggi sekali dengan volume yang banyak dan kalau dilihat itu tertuju hanya tanggal 21, maka terjadi penumpukan yang luar biasa sehingga dengan dimajukan itu pemudik bisa mulai dari tanggal 18 sore, 19, 20 21, ada empat hari mereka mudik," ujar Budi.

"Sedangkan balik itu mereka harus pulang hari Rabu, tapi bagi mereka yang berkeinginan melakukan cuti lebih panjang bisa sampai tanggal 30, sampai tanggal 1, itu satu keputusan yang tadi diambil diskusi yang cukup efektif ya," imbuhnya.RED

Cuti Bersama Lebaran Menhub Usul Dimajukan

Written By mansyur soupyan sitompul on Jumat, 24 Maret 2023 | 17.41

Jakarta, dutabangsanews.com I Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi setelah rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (24/3/2023). Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai cuti bersama.

"Tadi ada keputusan Bapak Presiden berkaitan dengan cuti bersama, kalau sekarang itu cutinya sesuai dengan SKB 3 menteri dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 26, kami tadi bersama-sama Kapolri mengusulkan liburnya maju dua hari. Jadi mulai dari tanggal 19 mulai libur 20 libur, tapi masuknya 26, jadi tambah 1 hari tapi di depan maju dua hari," ujar Budi dalam jumpa pers seperti di akun YouTube Setpres.

Budi mengungkapkan alasan cuti bersama itu dimajukan. Dia tidak ingin ada penumpukan kendaraan.

"Itu alasannya apa? karena secara tradisional keinginan akan mudik ini tinggi sekali dengan volume yang banyak dan kalau dilihat itu tertuju hanya tanggal 21 maka terjadi penumpukan yang luar biasa sehingga dengan dimajukan itu pemudik bisa mulai dari tanggal 18 sore, 19, 20 21, ada empat hari mereka mudik," ujar Budi.RED

DPR Duga Pemerintah Berhemat, Jokowi Larang Pejabat Bukber

Jakarta, dutabangsanews.com I - Komisi IX DPR menduga ada alasan lain dibalik larangan itu. "Angka penularan (COVID-19) saat ini sudah relatif terkendali. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerumunan pun sudah diizinkan.

Charles merasa peniadaan bukber bagi pejabat dan pegawai bukan karena alasan kesehatan. Ia menduga ada masalah ekonomi.

"Saya rasa alasannya sudah bukan lagi alasan kesehatan ya. Kecuali khawatir obesitas akibat makan terlalu banyak ketika buka puasa. He-he-he," jelas Charles.

"Mungkin Bapak Presiden punya pertimbangan lain ketika memutuskan kebijakan ini. Antara lain penting untuk berhemat ketika ekonomi dunia sedang berpotensi menghadapi ancaman krisis akibat perang di Ukraina," lanjutnya.RED

Faldo Sindir BEM UI Mirip LSM Didanai Asing

 

Jakarta, dutabangsanews.com I Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengatakan pihaknya siap membuktikan kritik terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja adalah murni suara mahasiswa.

"Kalau bilang disusupi asing dan sebagainya, silakan dibuktikan saja. Karena BEM UI siap membuktikan semua," kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang saat dihubungi, Kamis (23/3/2022).

Melki mengatakan Faldo yang pernah menjadi Ketua BEM UI, semestinya paham cara-cara mahasiswa mengkritik. "Bang Faldo ini kan dulunya ketua BEM UI. Tentunya Bang Faldo paham tata cara yang baik dalam kita kemudian melakukan kritik," ucap Melki.

Melki kemudian menyebut Faldo semestinya memahami kritik BEM UI bertujuan menyadarkan anggota dewan. Melki menilai DPR saat ini tak on the track.

"Bang Faldo juga pahamlah bahwa kritik itu memang harus untuk menyadarkan anggota DPR saat ini, bahwa mereka sedang tidak bekerja di jalan yang benar," ujar Melki.RED

BPJN Sulut Bergerak Cepat Penanganan Dan Perbaikan iinfrastruktur Jalan Nasional Rusak

Written By mansyur soupyan sitompul on Rabu, 22 Maret 2023 | 18.40

 

Minahasa Utara-Media Online www.dutabangsanews.com I BERDASARKAN penelusuran wartawan media online ini, ketika melakukan perjalanan Jurnalistik memantau sejumlah infrastruktur jalan nasional di Sulawesi Utara, fakta di lapangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulut Dipimpin Hendro Satrio Muhammad Kamaludin, ST., MT sesuai dengan motto Kementerian PUPR  bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat untuk melakukan penanganan dan perbaikan infrastruktur jalan nasional yang rusak dan tertimbun longsor akibat bencana alam pada pekan lalu 27 Januari 2023.


Sementara itu Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio Muhammad Kamaludin, ST., MT melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha (KTU) BPJN Sulut Jenry Wongkar saat ditemui wartawan media online ini di ruang kerjanya Senin 20/3/2023 memaparkan, pihaknya sudah mendata kerusakan - kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana pada pekan lalu 27 Januari 2023. Kemudian sudah dilaporkan ke Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga, agar diberikan anggaran untuk penanganan dan perbaikan.


"Namun demikian semuanya dengan status sudah di kerjakan hingga tuntas. Intinya agar pengguna jalan bisa aman dan nyaman untuk memobilisasi barang dan jasa, di sisi lain. Bahwa infrastruktur jalan merupakan bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang  ekonomi masyarakat."  Kata Kepala Sub Bagian umum dan Tata Usaha (KTU) BPJN Sulut Jenry Wongkar.


Kata Kepala Sub Bagian umum dan Tata Usaha (KTU) BPJN Sulut Jenry Wongkar sembari menambahkan, untuk pekerjaan preservasi ruas jalan nasional di Kabupaten Kepulauan Sangihe, pemenang kontraknya sudah ada  dan papan proyek sudah dipasang. Kemudian lingkup pekerjaan pemeliharaan jalan untuk penanganan long segmen. Selanjutnya untuk paket pekerjaan multi year contrak tahun 2023/2024 untuk ruas Jalan Wori -Likupang -Girian -Monginsidi Bitung sementara dalam pelaksanaan pekerjaan.

Kemudian khusus untuk ruas jalan diseputaran tambang MSM, rusak akibat longsor menjadi tanggung jawab dari perusahaan tambang tersebut. Selain itu, untuk ruas jalan ke Bandara Bung Karno Sitaro,  diajukan Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Evangelian Sasingen dalam bentuk proposal ke Kementerian PUPR, untuk saat ini sementara berproses. 


Perlu diketahui, bahwa kerusakan jalan terjadi begitu cepat, pasalnya. Dengan kondisi tonase muatan yang setiap hari over loading, wajar saja jalan nasional sebagian besar rusak, karena beban yang di pikul  melebihi kapasitas struktur jalan. Oleh sebab itu, dampak dari  penggunaan jalan yang melebihi kapasitas muatan, mengakibatkan kerusakan jalan.

Hal ini sekaligus mengajak kepada masyarakat untuk mengawasi pemakaian jalan. Kemudian  pimpinan kita Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio Muhammad Kamaludin, ST., MT, sebagai regional rod manager kerap berada di lokasi pembangunan dan Preservasi jalan." Jelas  Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha (KTU) BPJN Sulut Jenry Wongkar menutup perbincangan dengan wartawan media online ini.


Di tempat terpisah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Provinsi Sulawesi Utara melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1, Ichwan Ginanjar, ST., M.Sc  ketika di konfirmasi wartawan  media online ini.

"Tentang pekerjaan preservasi Jalan Airmadidi - Tondano - Tomohon  dalam pesan WhatsApp rencananya satu bulan ini  akan ditambal lubang - lubang di badan jalan yang sudah mengganggu kenyamanan pengguna jalan." Jelas PPK Ichwan Ginanjar, ST., Msc.

Selanjutnya untuk ruas jalan Kawangkoan BTS Kabupaten Minahasa - Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan menjadi tanggung jawab dari PPK 1,2  Sulut Wahyu, ST, terpantau kondisi jalan mantap dan terpelihara, kemudian untuk ruas jalan Kema - Rumbia -Buyat menjadi tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1,5 Sulut , Jemmy Dunda, ST, MT, pengamatan di lapangan seperti ruas jalan nasional yang berada di seputaran  Belang Kabupaten Minahasa Tenggara.jika intensitas curah hujan tinggi sering air dari drainase meluap ke badan jalan, terpantau di lapangan penyelenggara jalan langsung bergerak cepat untuk penanganan, pembersihan drainase. Sehingga manfaat dari  jalan tersebut dapat dinikmati oleh pengguna jalan dengan aman dan nyaman.
Johanis Kahingide. 

Kremlin: Bentuk Permusuhan pada Rusia, ICC Perintahkan Tangkap Putin

Written By mansyur soupyan sitompul on Senin, 20 Maret 2023 | 20.51

 

Moskow - Seperti dilansir Reuters, Senin (20/3/2023), juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menuturkan kepada wartawan bahwa Rusia bereaksi 'dengan tenang' dan terus melanjutkan pekerjaannya.

"Kami menyaksikan begitu banyak permusuhan yang jelas terhadap negara kami dan terhadap presiden kami," ucap Peskov dalam konferensi pers pada Senin (20/3) waktu setempat.

"Kami mencatatnya, tapi jika kami memperhatikan setiap orang, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Oleh karena itu, kami melihat ini dengan tenang, mencatat semuanya secara teliti dan terus bekerja," imbuhnya.

Dampak dari langkah ICC merilis perintah penangkapan untuk Putin -- juga komisaris hak anak Rusia -- atas tuduhan penculikan massal anak-anak dari Ukraina masih belum jelas.

Rusia bukanlah penanda tangan Statuta Roma yang mendasari ICC, yang berarti perintah penangkapan itu tidak memiliki kekuatan hukum di Rusia. Namun, langkah tersebut bisa menghambat perjalanan Putin ke sebanyak 123 negara yang mengakui yurisdiksi ICC. RED



 
Published by : DutaBangsaNews.Com
Copyright © 2006. - All Rights Reserved
Media Online :
www.dutabangsanews.com