Headlines News :
::::::>>> www.DutaBangsaNews.com Membangun Kinerja Bangsa Mengucapkan Selamat Mununaikan Ibdah Puasa 1440 H - 2019 M <<<::::::
Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Post

Pemda dan Polda Diminta Larang Kampanye yang Bikin Kerumunan

Written By mansyur soupyan sitompul on Senin, 21 September 2020 | 02.55

Jakarta, dutabangsanews.com I  Rangkaian Pilkada serentak tahun 2020 diperkirakan berlangsung masih dalam situasi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah daerah (Pemda) dan Kepolisian Daerah (Polda) melarang seluruh kegiatan kampanye yang menyebabkan kerumunan, termasuk tak memberi izin konser musik di ruang publik.

"Kegiatan kampanye dengan mengerahkan massa, menyelenggarakan konser musik, pentas seni budaya hingga aneka lomba di ruang publik berpotensi melanggar protokol kesehatan di masa pandemi saat ini. Ragam kegiatan itu akan mengundang banyak orang untuk hadir sebagai penonton, sehingga kerumunan orang banyak sulit dihindari," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (21/9/2020).

Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan agar semua institusi negara dan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah menyeragamkan sikap dalam merespons situasi darurat pandemi COVID-19. Semua institusi mesti berkomitmen menjalankan kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

"Semua institusi harus menunjukkan konsistensi dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada toleransi atau pembiaran terhadap siapa saja yang melanggar protokol kesehatan. Termasuk terhadap kegiatan pasangan calon, tim sukses serta para simpatisan mereka," urai Bamsoet.

Bamsoet mengatakan, sehubungan dengan periode kampanye mulai tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020, akan ada berbagai aktivitas dari para calon di 270 daerah pemilihan. Ia menekankan, semua kegiatan persiapan Pilkada 2020, termasuk kampanye harus mematuhi protokol kesehatan.

"Pemda dan Polda harus bersikap tegas dengan tidak menerbitkan izin untuk aktivitas apa pun yang berpotensi melanggar protokol kesehatan. Pun, Pemda, Polda, KPUD dan Bawaslu Daerah perlu bersinergi untuk memastikan kepatuhan semua pihak mentaati protokol kesehatan saat melakukan kampanye Pilkada selama 71 hari,'' pesan Bamsoet. RED

Menag Positif Corona, Pelayanan di Kemenag Tetap Jalan-Pegawai masuk 25%

 

Jakarta, dutabangsanews.com I-Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan pelayanan birokrasi dan publik tetap berjalan meskipun Menag Fachrul Razi dinyatakan positif virus Corona (COVID-19). Kemenag menyebut pelayanan itu mayoritas dilakukan dengan sistem daring.

"Untuk pelaksanaan tugas kementerian, birokrasi beberapa itu kan sudah melalui pelayanan daring, ya pelayanan nikah, ada yang melalui pelayanan satu pintu tetap berjalan. Tugasnya (Menag) sudah didelegasikan ke Pak Wamenag," kata Jubir Kementerian Agama, Oman Fathurahman, saat dihubungi, Senin (21/9/2020).

Oman juga mengatakan para pegawai Kemenag diberlakukan sistem kerja shift. Menurutnya, hanya 25 persen pegawai yang masuk ke kantor dan selebihnya work from home (WFH).

"Kalau Kemenag itu bukan sekarang saja khusus masa PSBB baik yang pertama maupun yang kedua memang secara rutin sudah WFH 25 persen yang masuk, secara reguler dilakukan penyemprotan disinfektan itu sudah rutin apalagi dengan kejadian bertambah upaya sterilisasi," sebutnya.

Meski demikian, Oman mengaku sejauh ini Kemenag belum memutuskan menutup sementara aktivitas di kantor. Sebab, ia menyebut masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Kementerian Agama.

"Sejauh ini belum (menutup kantor), kita menimbang. Kita ini kan sama, Kementerian Agama fokus juga melakukan penanganan COVID-19 di pesantren, madrasah, itu tetap harus berlangsung pelayanan terhadap publik terhadap masyarakat. Kalau 100 total tidak, tapi secara bertahap dilakukan sterilisasi dan kunjungan dibatasi dengan protokol sangat ketat," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Fachrul Razi terkonfirmasi positif COVID-19 setelah menjalani tes swab pada 17 September 2020. Kondisi fisik Menag Fachrul Razi dilaporkan baik dan tengah menjalani isolasi mandiri.

"Pada 17 September, Menag melakukan tes swab dan hasilnya positif. Namun alhamdulillah kondisi fisik beliau hingga saat ini terpantau baik, tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan," terang Staf Khusus Menteri Agama, Kevin Haikal, dalam keterangannya, Senin (21/9).

Kemudian, Kemenag langsung melakukan pembatasan dan memperketat akses masuk ke gedung kantor kementerian tersebut. Langkah ini diambil setelah Menteri Agama Fachrul Razi terkonfirmasi positif COVID-19.

"Sehubungan kondisi Menag saat ini, mekanisme masuk kantor Kemenag akan semakin diperketat," kata Jubir Kemenag Oman Fathurrahman seperti dilansir Antara.

Kemenag menyebut sebulan terakhir sudah dilakukan pengetatan protokol kesehatan dan jadwal masuk kantor dan ke depan akan ditingkatkan. Ada pembatasan akses tapi tidak tutup total.RED

Hari Ini, Pengguna KRL Wajib Pakai Masker Kain 3 Lapis-Medis

Written By mansyur soupyan sitompul on Minggu, 20 September 2020 | 19.11

 

Jakarta, dutabangsanews.com I Sekarang adalah hari pertama penerapan kewajiban menggunakan masker yang efektif mencegah droplet di dalam Kereta Rel Listrik (KRL). Masker scuba tidak boleh lagi digunakan di dalam KRL.

"Mulai Senin (21/9) KCI mewajibkan seluruh penggunanya untuk memakai masker yang terbukti efektif dalam mencegah droplet atau cairan yang keluar dari mulut dan hidung," ujar VP Corporate Communications PT KCI Anne Purba, dalam keterangannya, Jumat (18/9) lalu.

PT KCI mengajak para pengguna KRL menggunakan masker dengan cara yang tepat, yakni menutupi hidung dan mulut sampai ke dagu.

Masker scuba atau buff termasuk masker satu lapis, bukan masker tiga lapis. Memang aturan yang mulai diterapkan hari ini tidak menyebut soal pelarangan masker scuba. Namun sebelumnya, PT KCI telah melakukan sosialisasi kepada pengguna KRL agar menghindari pemakaian masker buff dan masker scuba.

"Hindari pemakaian masker scuba atau buff yang hanya 5% efektif dalam mencegah risiko terpaparnya akan debu, virus, dan bakteri," tulis Instagram @commuterline, ditengok sejak Selasa (15/9) pekan lalu. RED

Mengembangkan SMA 13 Depok Menuju Siswa-Siswinya Menembus Perguruan Tinggi Negeri


Kelurahan Cisalak Kota Depok-Media Online www.dutabangsanews.com I SAAT
Kepala Sekolah Tugino, MM Memimpin SMA 6 Kota Depok banyak murid-murid sekolah tersebut menembus perguruan tinggi negeri PTN, lebih dari 300 orang menembus PTN di seluruh Indonesia. Tentu, sebuah prestasi yang pernah diukir oleh seorang Tugino, MM saat memimpin sekolah. Semua itu, tentu sistem manajemen dan penerapannya kepada para guru-guru di SMA 6 tersebut. 

Kini Tugino, MM oleh atasannya Dinas Pendidikan Jawa Barat sukses Memimpin SMA 6, lalu Tugino, MM dimutasi ke SMA 13. Di mana sekolah ini berada di bilangan Cisalak Pasar dan berdekatan dan satu halaman dengan SDN. Tentu, sukses di SMA 6 akan dilanjutkan di SMA 13 yang kini dipimpin Tugino, MM. Memang tidak ada jalan lain, tetapi bagaimana memajukan, menyukseskan dan membuat bangga para alumni sekolah ini akan keberadaan sekolah mereka. 

Menurut Kepala Sekolah SMA 13 Tugino, MM, kalau ditanya goal memimpin SMA 13, golnya adalah standar kelulusan atau SKL, bahkan beliau sebagai kepala sekolah selalu menggembor-gemborkan bahwa prestasi sekolah, prestasi kepala kepala sekolah, prestasi para guru yaitu, manakala murid-murid SMA 13 ke depan diterima di perguruan tinggi negeri. Hal itu sering disampaikan, sering diucapkan dan sering digembor-gemborkannya kepada para guru, staf TU SMA 13. 

“Saat ini lulusan SMA 13 sudah ada 70 orang menembus PTN, ketika saya di SMA 6 berawal dari 33 orang yang diterima di PTN, saat saya sudah di SMA 6 Alhamddulilah menjadi 306 orang di terima di PTN seluruh Indonesia, demikian juga saat saya memimpin SMA 13 ini saya sudah katakan, saya sampaikan bahwa anak-anak SMA 13 harus lebih banyak menembus PTN di tahun-tahun mendatang,”demikian kata Kepala Sekolah SMA 13 Tugino, MM kepada Wartawan Tabloid DUTA BANGSA dan Media Online www.dutabangsanews.com bertempat di SMA 13 Cisalak Pasar Cimanggis Kota Depok Jawa Barat. 

Saat ini dilakukan Tugino, MM adalah pembinaan guru, perubahan penilaian dan sistem penilaian, kemudian melakukan komunikasi dengan perguruan tinggi negeri, pembinaan siswa berorientasi pada kelulusan dan mamapu menembus PTN. Di sisi lain PJJ ini bagian dari alat komunikasi, alat untuk menggerakkan sebuah sistem. Sekolah itu bukan karena gedungnya yang bagus, bukan alat-alatnya yang canggih. Tapi, sistemnya. Misalnya, prilaku gurunya seperti apa, kehadiran gurunya seperti apa, proses pengajarannya seperti apa, kemudian pengembangan guru seperti apa. Itu adalah sistem. 

“Kalau hal ini sudah ada dan sudah jadi, secara otomatis hasilnya akan berkembang, akan jelas dan terasa dampaknya, jadi para guru dan warga sekolah bisa langsung merasakan hasil maksimal,”tutur Kepala Sekolah SMA 13 Tugino, MM. 

Saat ini program untuk memajukan SMA 13 yang sedang dilakukan Tugino, MM adalah olahraga karate secara nasional, banyak yang akan dilakukan olehnya untuk SMA 13 salah satunya adalah program robotik, tapi yang paling mendasar untuk dilakukan dalam hal konsep akademik, penerimaan siswa-siswi sekolah ini terlebih dahulu. Dengan demikian, bagaimana nilai-nilai Akademik SMA 13 bisa memberikan effek positif kepada para guru dan seluruh siswa-siswi SMA `13 dan bukan tidak mungkin SMA 13 akan bersaing dalam konteks memajukan sekolah serta SMA 13 bersaing di Jawa Barat. Mansur Soupyan Sitompul.

ICW Soroti Pati Polri di Jabatan Struktural KPK: Rawan Konflik Kepentingan

Written By mansyur soupyan sitompul on Jumat, 18 September 2020 | 21.44

Jakarta, dutabangsanews.com I  Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti sejumlah perwira tinggi (pati) Polri yang menempati posisi jabatan struktural KPK. ICW menilai hal tersebut menimbulkan kecurigaan publik akan adanya konflik kepentingan.

"Hal ini tentu akan menimbulkan persepsi di tengah publik akan terjadinya dugaan konflik kepentingan. Khususnya pada konteks penindakan, bagaimana publik akan percaya bahwa mereka akan objektif ketika menangani perkara yang melibatkan oknum di kepolisian?" kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/9/2020).

Kurnia mencatat setidaknya ada empat pati Polri dan lima anggota Polri aktif yang menempati jabatan strategis di KPK. Para pati Polri itu menempati jabatan sebagai Ketua KPK, Deputi Penindakan KPK, Direktur Penyelidikan, dan Direktur Penyidikan.

"Berdasarkan data yang dihimpun oleh ICW, setidaknya KPK saat ini telah mempekerjakan empat orang perwira tinggi Polri, yakni Komjen Pol Firli Bahuri selaku Ketua KPK, Irjen Pol Karyoto selaku Deputi Penindakan, Brigjen Pol Setyo Budiyanto selaku Direktur Penyidikan, dan Brigjen Pol Endar Priartono selaku Direktur Penyelidikan. Bahkan kemungkinan lima orang yang nantinya mengisi posisi koordinator Wilayah juga akan dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal bintang satu. Jadi total perwira tinggi Polri yang menduduki jabatan strategis di KPK ada sembilan orang," sebut.

Tak hanya akan menimbulkan konflik kepentingan, menurut Kurnia, hal tersebut juga berpotensi terjadi loyalitas ganda. Sebab, ia mengatakan para pati Polri saat ini memiliki dua atasan sekaligus, yakni Ketua KPK dan Kapolri.

"Sudut pandang lain juga terkait potensi loyalitas ganda. Sebab, pada waktu mendatang, perwira tinggi Polri ini akan kembali ke institusi asalnya. Sehingga di waktu yang sama, para perwira tinggi ini memiliki dua atasan sekaligus, yakni Ketua KPK dan Kapolri," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Penyidikan KPK yang baru diisi oleh Brigjen Setyo Budiyanto. Brigjen Setyo Budi terpilih setelah melalui serangkaian proses seleksi.

Hal tersebut terungkap dalam Nota Dinas Nomor: 479/KP.02.00/50-54/09/2020 yang diterima, Jumat (18/9/2020). Nota dinas itu ditandatangani oleh Sekjen KPK Cahya Harefa.

Brigjen Setyo Budi menggantikan Dirdik KPK sebelumnya, Brigjen Panca Putra Simanjuntak, yang ditarik kembali ke Polri. Sebelumnya, Brigjen Setyo Budi juga ditunjuk sebagai Plt Dirdik KPK.

Selain itu, pimpinan KPK juga telah melantik Brigjen Karyoto sebagai Deputi Penindakan dan Brigjen Endar Priantoro selaku Direktur Penyelidikan pada Selasa (14/4/2020). Sebelum dilantik sebagai Deputi Penindakan KPK, Brigjen Kartoyo menjabat Wakil Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, Endar merupakan Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.RED

Pengguna KRL soal Wajib Pakai Masker 3 Lapis-Medis Mulai 21 Septembe

 

Jakarta, dutabangsanews.com I PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mulai 21 September mewajibkan pengguna KRL menggunakan masker yang 'efektif mencegah droplets', seperti masker kain tiga lapis atau masker kesehatan. Begini tanggapan pengguna KRL.

"Kalau saya sebagai masyarakat, menurut saya, ya mengikuti pemerintah saja saya," kata salah satu pengguna KRL, Abdul (35), di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9/2020).

Abdul saat ini memakai masker buff. Bila masker tersebut tidak diperkenankan, ia memastikan tidak akan lagi memakainya.

"Saya ngikutin pemerintah saja. Kalau pemerintah bilang ini (buff) nggak boleh, ya ngikut saja," ujar Abdul.

Abdul mengaku belum mengetahui adanya aturan KCI soal penggunaan masker kain tiga lapis atau masker kesehatan yang akan mulai berlaku Senin (21/9).

"Belum tahu saya," ungkap warga Rangkasbitung, Banten, itu.

Hal senada diungkapkan Chandra (42), yang belum mengetahui aturan baru KCI ini. Dia tampak masih memakai masker scuba, yang diakuinya memang terlalu tipis.

Pengguna KRL di Stasiun Tanah AbangAbdul, pengguna KRL di Stasiun Tanah Abang (Luqman/detikcom)

"Saya baru tahu ini, belum ada sosialisasi," ungkap Chandra.

"Ya nggak apa-apa sih kalau untuk kesehatan. Ya memang ini (scuba) agak tipis ya, memang bagus sih itu kalau disuruh pakai yang tiga lapis itu," imbuhnya.

Chandra setuju saja dengan kewajiban memakai masker kain tiga lapis atau masker medis. Warga Bekasi ini berpikir pengguna KRL nantinya tidak akan berpikir ulang untuk membeli masker baru demi kesehatan.

"Kalau menyusahkan ya kita kan jadinya nggak mikirin harga nanti kalau yang buat kesehatanlah. Kan buat kesehatan kita juga," imbuhnya.

Sementara itu, pendapat berbeda dilontarkan pengguna KRL bernama Risma (21). Dia kurang setuju apabila masker scuba disebut kurang efektif mencegah droplet.

"Kalau menurut saya masker scuba belum tentu nggak efektif," kata Risma.

Meski begitu, Risma mengaku akan mengikuti aturan dari KCI soal penggunaan masker ini. Bagaimanapun, sebut Risma, kewajiban tersebut juga demi pencegahan penularan virus Corona (COVID-19).

"Kalau saya sih ikutin dari KRL saja sih, kan mencegah juga. Mungkin yang terbaik kali. Pasti nanti ada yang cek satu-satu gitu," ucap Risma.

Sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mulai 21 September mewajibkan calon penumpang KRL menggunakan masker yang 'efektif mencegah droplets'. Jenis masker yang dicontohkan adalah masker kain tiga lapis atau masker medis.

"Mulai Senin (21/9) KCI mewajibkan seluruh penggunanya memakai masker yang terbukti efektif dalam mencegah droplet atau cairan yang keluar dari mulut dan hidung," ujar VP Corporate Communications PT KCI Anne Purba dalam keterangannya, Jumat (18/9/2020).

"Hal ini sesuai dengan berbagai penelitian yang telah dilakukan mengenai jenis masker yang efektif, yaitu setidaknya jenis masker kain yang terdiri dari tiga lapisan atau masker kesehatan untuk pemakaian sehari-hari," imbuhnya.RED

5 Hari PSBB Ketat, Pemprov DKI Tutup 37 Perusahaan

Jakarta, dutabangsanews.com I Jumlah perusahaan yang ditutup oleh Pemprov DKI selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat bertambah. Per hari ini, total ada 37 perusahaan ditutup sementara oleh Pemprov DKI.

"Monitoring dan pemeriksaan kepatuhan PSBB, 287 perusahaan yang disidak, 37 penutupan sementara," ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah melalui keterangan tertulis, Sabtu (19/9/2020).

Jumlah tersebut merupakan akumulasi selama lima hari pelaksanaan PSBB ketat, sejak Senin (14/9) sampai Jumat (18/9). Penutupan sementara perusahaan itu dilakukan karena ada karyawannya yang terpapar COVID-19 dan melanggar protokol kesehatan.

Andri menjelaskan, dari 37 perusahaan yang ditutup itu, 17 di antaranya karena ada karyawan yang terpapar virus Corona. Sedangkan 20 perusahaan lainnya ditutup sementara karena melanggar protokol kesehatan.

"Perusahaan yang ditutup karena COVID-19 (ada) 17 perusahaan. Perusahaan ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 (ada) 20 perusahaan," tuturnya.RED

 
Published by : DutaBangsaNews.Com
Copyright © 2006. - All Rights Reserved
Media Online :
www.dutabangsanews.com