Jakarta, dutabangsanews.com I Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjadwalkan proses vaksinasi COVID-19 akan dimulai minggu depan. Komisi IX DPR RI mengingatkan bahwa vaksin yang disuntikkan ke masyarakat harus mengantongi izin edar BPOM.
"Syarat mutlak sesuai ketentuan yang berlaku harus dipenuhi oleh vaksin yang dipakai. BPOM tetap harus memeriksa hasil uji klinis tahap 3, baik yang dilakukan di Indonesia dan berbagai negara, sesuai ketentuan sebelum memberikan izin edar terhadap vaksin yang dipakai dalam kondisi darurat," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena kepada wartawan, Senin (4/12/2020).
Melki mengingatkan vaksin yang nanti digunakan harus dipastikan lulus uji klinis tahap 3. Selain itu, dia juga mengingatkan aspek kehalalan yang harus terpenuhi.
"Vaksin Sinovac dan vaksin dari luar negeri yang digunakan, juga vaksin produksi dalam negeri, semua harus diperiksa hasil uji klinis tahap 3 sebelum diberikan izin edar oleh BPOM. Aspek efikasi, keamanan dan manfaat dipastikan oleh BPOM dan aspek kehalalan oleh MUI, sehingga vaksin yang dipakai oleh masyarakat bisa diterima dan dipakai sesuai rencana pemerintah, yang diumumkan oleh Ketua KPC PEN Pak Airlangga dan Menkes Pak Budi Sadikin," papar anggota DPR dapil NTT II itu.
Melki sendiri meyakini BPOM telah memiliki standar sebelum mengeluarkan izin edar. Dia juga meminta persyaratan penggunaan vaksin mengikuti standar organisasi kesehatan dunia (WHO).
"Syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai ketentuan WHO dan BPOM RI tetap harus dilalui oleh vaksin yang akan digunakan sebelum diberikan izin edar oleh BPOM RI. BPOM tentu memenuhi semua ketentuan sebelum keluarkan izin edar," kata dia.RED
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !