Penyerangan ke Rumah Sakit MUI Kutuk Israel

 

Jakarta, dutabangsanews.com I "Kita harus mengutuk pembantaian Israel kepada bangs Palestina, penyerangan penghancuran rumah sakit adalah tindakan biadab. Kita harus bersatu mendukung Palestina. Kita berdoa agar Allah SWT menolong Palestina untuk memperoleh kemenangan dan kemerdekaan", ujar Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh di Muktamar Lembaga Fatwa di Kairo, Mesir, Kamis (19/10/2023).

Rendahnya literasi digital, jelas Naim, bisa memicu konflik sosial dan peperangan. Konten hoax dan berita bohong juga memperparah krisis di Palestina, salah satunya berita menyesatkan pembantaian bayi-bayi Israel oleh Hamas.

"Bahkan pelaku penyebarannya adalah Presiden negara besar, wartawan senior, serta lembaga yang dianggap kredibel. Ini bukti betapa pentingnya untuk berhati-hati menerima informasi media digital, sebelum mempercayai dan menyebarkannya," ujarnya.

Dalam Muktamar Fatwa Internasional yang mengambil tema besar Fatwa dan Tantangan Milenium Ketiga ini, Niam menyampaikan paper tentang fatwa keagamaan dalam menjawab tantangan di era digital: Respons dan Pengalaman MUI.

Kegiatan Muktamar Lembaga Fatwa Dunia ini diselenggarakan di Hotel al-Masa Nasr City Kairo pada 18 dan 19 Oktober 2023, diikuti oleh lembaga fatwa 92 negara di dunia.

Acara juga dihadiri oleh Sekjen Majma' Fiqh Islamy, Menteri Kehakiman Mesir, Wakil Syaikhul Azhar, para menteri urusan ke-Islaman negara-negara Islam dan juga para undangan dari PBB, Liga Arab, serta dari undangan khusus dari unsur akademisi dan media.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengutuk keras serangan bom Israel terhadap RS Al Ahli di Gaza yang menewaskan ratusan warga sipil. Menurut Jokowi, serangan tersebut jelas melanggar hukum internasional.

"Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza karena telah mengakibatkan karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap Rumah Sakit Al Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional," kata Jokowi melalui keterangan pers.RED