Jakarta,dutabangsanews.com I Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir menyayangkan batalnya badan eksekutif mahasiswa (BEM) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). BEM Seluruh Indonesia (SI) menyatakan belum menerima undangan dari pihak Istana untuk bertemu dengan Jokowi.
"Kalau dari kita, terkait pembatalan, kan harusnya kata batal itu misalnya ada agenda. Tapi ini belum ada agendanya. Kita itu bukannya menolak, kita cuma bersikap aja agar pertemuan kemarin semestinya terbuka," kata Koordinator BEM SI Wilayah Se-Jabodetabek Banten, Muhammad Abdul Basit, saat dihubungi, Kamis (3/10/2019).
"Ya, kemarin pun Pak Jokowi mengatakan akan bertemu dengan BEM, kita pun menunggu dan bertanya-tanya. Siapa yang dimaksud dengan BEM itu dan BEM mana yang dimaksud. Karena kita belum terima undangan sama sekali," tambah pria yang karib disapa Abbas ini.
Dia mengatakan BEM SI saat ini tengah berkonsolidasi di Kalimantan untuk membahas soal eskalasi aksi dan juga evaluasi aksi-aksi yang digelar beberapa waktu lalu. Abbas mengatakan BEM SI juga tidak secara khusus menunggu undangan bertemu Jokowi.
BEM SI menganggap pertemuan dengan Jokowi bukan hal yang benar-benar penting. Abbas mengatakan BEM SI hanya meminta Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU KPK sudah disahkan.
"Sekarang kita belum ada bahasan menunggu undangan Jokowi ataupun meminta pertemuan dengan Pak Jokowi. Kita fokus meminta Pak Jokowi, dari aksi sebelumnya, Pak Jokowi menerbitkan perppu," ucap Ketua BEM UNJ ini.
"(Pertemuan dengan Jokowi) Belum jadi urgensi kita," imbuhnya.
Abbas mengatakan penerbitan perppu KPK adalah tuntutan utama BEM SI. Menurutnya, pertemuan dengan Jokowi belum jadi prioritas BEM SI.
Menurutnya, kalau Jokowi ingin tahu tuntutan mahasiswa, hal tersebut sudah disampaikan dalam aksi demo yang digelar beberapa kali. Selain itu, tuntutan menerbitkan perppu KPK juga merupakan tuntutan dari masyarakat luas.
"Nah itu, maksudnya sudah kita perjuangkan. Kalau Pak Jokowi bertanya apa tuntutan kita, tuntutan kita sebenarnya sudah jelas, terbitkan Perppu KPK," ujarnya.
Mahasiswa beberapa kali demo DPR. Berikut ini 4 poin tuntutan massa hari ini yang ditulis dalam spanduk aksi:
1. Merestorasi upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Merestorasi demokrasi hak rakyat untuk berpendapat, penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
3. Merestorasi pelaksanaan reforma agraria dan perlindungan SDA serta tenaga kerja dari ekonomi yang eksploitatif.
4. Merestorasi kesatuan bangsa dengan penghapusan diskriminasi antaretnis, penghapusan kesenjangan ekonomi dan perlindungan perempuan.
Sebelumnya, Menristekdikti M Nasir menyayangkan batalnya BEM bertemu dengan Presiden Jokowi. Nasir menilai akan lebih baik jika pertemuan terlaksana.
Soal batalnya pertemuan ini, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Muhammad Nurdiyansyah (Dadan) mengatakan pertemuan dengan Jokowi seharusnya dilakukan dengan terbuka.
Dia menyebutkan prasyarat-prasyarat yang disampaikan BEM SI agar pertemuan itu bisa terjadi, yakni pertama, dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan langsung oleh stasiun televisi. Kedua, Jokowi menyikapi tuntutan mahasiswa yang tercantum dalam 'Maklumat Tuntaskan Reformasi' secara tegas dan tuntas. Jika prasyarat ini dipenuhi, mahasiswa siap bertemu dengan Jokowi.
"Poin-poin itu adalah prasyarat yang kami sampaikan kepada pemerintah, bahwasanya pertimbangan yang paling besar itu kita belajar dari histori tahun 2015, kita sudah pernah lakukan hal yang sama. Tentu kami mengambil pembelajaran tersebut," kata Dadan.RED
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !