Pimpinan DPR Minta Mendagri-FPI Duduk Bersama Selesaikan Masalah SKT

Jakarta,dutabangsanews.com I Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai persoalan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI yang tak kunjung selesai ada kaitannya dengan dinamika politik di Indonesia. Dasco meminta FPI hingga Kemendagri duduk bersama membicarakan SKT dan tidak menimbulkan kegaduhan.

"Sebenarnya kalau menurut saya kan ini ada hal berkaitan dengan dinamika-dinamika yang kemarin terjadi di Indonesia sehingga menurut saya semua pihak harus duduk bareng, mengkaji bareng yang matang, dan lalu jangan sampai gaduh, itu saja," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Dasco meminta ada kajian yang matang terkait perpanjangan SKT FPI. Menurutnya, DPR pun saat ini juga membentuk tim untuk mengkaji ormas-ormas di Indonesia, termasuk FPI.

"Ya kita kan melihat nanti dari kajian-kajian yang ada. Kalau dari kami, kami juga sekarang sedang bikin tim kajian, bukan hanya FPI, ada beberapa organisasi yang lagi kita kaji juga perjalanan dari waktu ke waktu, termasuk kemudian, sehingga kemudian mendapatkan problem seperti ini," ungkapnya.

Kementerian Agama sendiri telah menerbitkan rekomendasi untuk perpanjangan SKT FPI. Dasco kembali meminta semua pihak yang terkait perpanjangan SKT ini berkoordinasi dengan baik.

"Oleh karena itu, ada beberapa hal yang di dalam SKT itu kemudian menjadi polemik, saya sarankan agar kedua belah pihak melakukan koordinasi supaya kemudian SKT-nya bisa berjalan dengan baik. Karena kalau tarik-tarikan begini ya nanti nggak selesai-selesai SKT-nya," ujar Dasco.

Diketahui, Kementerian Agama telah memberikan rekomendasi untuk perpanjangan SKT FPI karena FPI telah menyatakan setia pada Pancasila dan NKRI. Namun Mendagri Tito Karnavian masih menyoroti soal 'khilafah Islamiyah' yang ada dalam AD/ART FPI.

"Mengenai masalah ormas terkait FPI, ini masih pada kajian di Kementerian Agama. Betul rekan-rekan dari FPI sudah buat surat di atas meterai mengenai kesetiaan atau pernyataan terhadap negara dan Pancasila. Tapi problemnya di AD/ART," kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

"Di AD/ART itu di sana disampaikan tadi juga sudah dibacakan Pak Junimart bahwa visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengawalan jihad. Ini yang sedang didalami lagi oleh Kementerian Agama karena ada pertanyaan yang muncul, karena ini ada kabur-kabur bahasanya," ucap Tito.RED