PCR: Diatur Negara, Dibayar Rakyat, Dinikmati Swasta

 

Jakarta, dutabangsanews.com I Kebijakan tes PCR mengundang berbagai kritikan salah satunya dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Dia menilai, PCR masuk dalam kategori kebutuhan publik karena berhubungan dengan penyebaran virus saat seseorang menggunakan fasilitas publik contohnya pesawat terbang.

Pemerintah seharusnya hadir dalam memenuhi kebutuhan PCR tersebut.

"PCR ini sebenarnya banyak sekali pelanggaran yang terjadi dalam kebijakan. Saya tidak bicara tentang harga. Pertama bahwa menyerahkan kepentingan publik untuk dibayar rakyat lewat regulasi dan dinikmati oleh swasta," ujarnya dalam webinar virtual bertajuk 'Bisnis Dibalik Pandemi', Jumat (29/10/2021).

Jika kondisi ini dibiarkan maka menimbulkan permainan bisnis yang memanfaatkan kebijakan negara terhadap rakyatnya

"Kalau ini kita biarkan, saya takutnya ada muncul bisnis lain di kemudian hari. Maksudnya kepentingan publik dibisniskan padahal itu tugas negara, apalagi saat ini masih pandemi yang pemerintah masih bebas menggunakan apapun karena masih darurat," sambungnya.RED