Headlines News :
::::::>>> www.DutaBangsaNews.com Membangun Kinerja Anak Bangsa Mengucapkan Selamat HUT TNI Ke 75 <<<::::::
Home » , » Dr. H. M.S. Kaban, SE., M. Si : Berani Tidak KPU Bersikap Tegas Konsisten Menegakkan Perintah Undang-Undang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Atau Ada Tidak Konsep KPU Membenahi Perbaikan Dan Kualitas Pemilu

Dr. H. M.S. Kaban, SE., M. Si : Berani Tidak KPU Bersikap Tegas Konsisten Menegakkan Perintah Undang-Undang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Atau Ada Tidak Konsep KPU Membenahi Perbaikan Dan Kualitas Pemilu

Written By mansyur soupyan sitompul on Minggu, 10 Juli 2022 | 11.16

 


Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor-Media Online www.dutabangsanews com I MASYARAKAT negeri ini membutuhkN pemilu jujur, adil, transparan dan akurat. Agar hasil pemilu itu tepat dan pas kepada pemenang pemilu sesungguhnya, dengan demikian masyarakat negeri ini puas akan hasil pemilu yang memenangkan pemenang dalam pemilu tersebut. Tahun 2024 Indonesia akan menggelar pemilu calon Presiden dan Walik Presiden RI, pemilu calon Anggota DPR RI, DPD RI, pemilu calon Anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan DPRD kota di seluruh Indonesia. Kalau dilakukan evaluasi, konon kabarnya pemilu tahun 2019 lalu banyak gugatan ke MK. Tetapi, MK nyaris tidak bisa banyak melakukan tupoksinya. Untuk itu pemilu 2024 mendatang, kita harapkan pemilu lebih baik, lebih jujur dan adil sehingga tingkat akurat pemilu tersebut menjadi sebuah kebanggaan dan bukan tidak mungkin pemilu 2024 akan menjadi rujukan negara-negara lain untuk mengadkpsinya. 

Wakil Ketua Dewan Syuro DPP Partai Ummat Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si mengatakan, harusnya ada evaluasi KPU terhadap pemilu tahun 2019 lalu berdasarkan pengalaman, karena. Setiap kali KPU mengumumkan hasil pemilu, selalu ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, artinya. Ada yang salah pada penyelenggaraan pemilu. Karena, kasusnya berulang-ulang terus digugat ke MK berarti ada yang tidak beres. Kalau setiap pemilu kasus gugatan muncul terus menerus, berarti ada yang tidak beres pada sistem itu. 

"Pertanyaannya adalah, apakah KPU mau melakukan evaluasi ini, dan apakah KPU mau dikritik, itu persoalannya. Karena, dari dulu saya kurang setuju kehadiran KPU itu, karena. Yang dibutuhkan itu adalah Panitia Pemilihan Indonesia PPI, karena. Partai politik lebih terlibat, lebih kuat bila dibandingkan dengan di mana sekarang ini serba di luar partai politik, tapi orang-orangnya peseodo. Orang yang ada di KPU dan pengawas itu lembaganya dikatakan independen, tapi. Ketergantungannya tinggi harapannya kepada partai politik. Di situ saja sudah ada nuansa kepentingan, jadi. Kalau kita berbicara penyelenggara pemilu harusnya, dengan sistem tehnik komunikasi digital yang ada sekarang harusnya penyelenggaraan pemilu lebih mudah dan murah, murah itu bukan lebih sederhana, artinya. Kita mengikuti perkembangan teknologi digital dsb, bagaimana pencoblosan yang dilakukan rakyat di bilik suara tidak bisa direkayasa,"demikian kata Wakil Ketua Dewan Syuro DPP Partai Ummat Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si kepada Wartawan Media Online www.dutabangsanews.com bertempat di kediamannya di Bilangan Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Kemarin Jumat 8 Juli 2022.

Selama ini setiap digelar pemilu ujar Wakil Ketua Dewan Syuro DPP Partai Ummat Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si, mulai dari TPS, kelurahan ke kecamatan, sampai ke KPUD kabupaten dan kota nuansa perubahan angka yang diraih oleh seorang calon anggota legislatif berubah jumlahnya luar biasa. Bahasa transaksi suara itu ada, artinya. Korupsi-korupsi suara itu terjadi, demikian juga pada Pemilu Pemilihan Presiden RI, artinya. Hasil pemilu tersebut harus cocok, harus sesuai dengan hasil voling. Wah, sungguh sangat tidak sesuai dengan realitas yang ada. Hal ini tentu aneh, bagaimana hasil pemilu harus dicocokkan dengan hasil voling, menurut Wakil Ketua Dewan Syuro DPP Partai Ummat Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si hal ini sangat berbahaya kalau demokrasi seperti ini dibiarkan terus. 

Dikatakan Wakil Ketua Dewan Syuro DPP Partai Ummat Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si, apakah KPU mampumampu, apakah KPU punya keberanian untuk menciptakan lembaganya benar-benar independen, hal ini kita bicara tentang kedaulatan rakyat, bagaimana kita menjaga suara rakyat betul-betul menjadi suara nurani, suara kebenaran, jadi. Suara rakyat adalah suara kebenaran sesuai hati nuraninurani atau Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan. Jadi, kalau suara rakyat saja sudah dimanipulasi inikan tentu nuansa tidak benar. Jadi, dengan pembenahan sistem dan bagaimana biaya triliunan rupiah biaya pemilu 2024 menghargai kedaulatan rakyat, dalam dunia demokrasi rakyat itu merasa happi, rakyat itu memilih sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dia saat itu yang rasional, logik, yang dia punya harapan.

"Tapi, lagi-lagi lembaga penyelenggaraan ternoda, mengulangi kesalahan demi kesalahan, perhitungan harus sesuai dengan voling, hal-hal seperti ini bisa dihentikan, biaya KPU sudah diusulkan diangka Rp 78-115 triliun tentu berlebih-lebihan, kalau dibagikan Rp 78 triliun dengan jumlah pencoblos dibagikan semua, betarti biaya Pemilu Indonesia termahal di dunia,"terang Wakil Ketua Dewan Syuro DPP Partai Ummat Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si mantan Menteri Kehutanan RI. 

Tentu kita berharap ke KPU terang Wakil Ketua Dewan Syuro DPP Partai Ummat Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si punya komitmen dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat dalam pesta demokrasi Indonesia. Sekali lagi ditegaskan Wakil Ketua Dewan Syuro DPP Partai Ummat Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si, KPU harus berani mengevaluasi diri untuk menyelenggarakan pemilu dan jangan mengulangi kesalahan yang sudah ada selama ini, kalau KPU tetap mengulangi kesalahan yang ada selama ini bodoh kita. Uang yang jumlahnya bertriliyun-triliyun menjadi seperti tidak menjadi apa-apa. Hanya formalitas pemilu, untuk itu yang harus dilakukan KPU benahi sistemnya, persiapan orang-orangnya. 

Ada evaluasi saya lihat saja setiap digelar pemilu banyak polisi terlibat, demikian juga dengan Babinsa TNI dan mereka ada di berbagai TPS, ikut mencatat jumlah yang diraih partai politik, contoh di lingkungannya di Bogor. Polisi dan Babinsa TNI mendatangi TPS, mereka memotret, mencatat, tapi. Pernah ngak pemilihan suara terkonfirmasi dengan mereka, jadi. Untuk apa mereka datang ke TPS, untuk apa mereka dibayar, lihat untuk apa polisi mengimpun data, tapi. Pada saat ada penyelewengan suara data dari polisi dan Anggota Babinsa TNI tidak pernah dibuka. Tentu ini mubajir, ada saksi-saksi dari KPU, juga ada saksi-saksi dari partai politik, ini pemborosan, Harusnya pemilu itu berjalan di atas keterbukaan, yang tidak kita miliki pada saat pemilu dari periode ke periode itu adalah kejujuran. 

"Kalau kejujuran sudah tidak ada, tentu ya tidak akan ada keadilan, kalau langsung, umum, bebas dan rahasia. Apa yang rahasia, banyak terjadi transaksional, jujur adil mana, itukan Amanat Undang-Undang, untuk itu KPU berani tidak, tegas, konsisten, untuk menegakkan perintah Undang-undang dalam penyelenggaraan pemilu. Itu saja usah banyak-banyak,"Harap  Wakil Ketua Dewan Syuro DPP Partai Ummat Dr. H. MS. Kaban, SE., M. Si. 

"Kapan negeri ini mengalami seperti pemilu di Amerika," tanya wartawan media ini. 

"Di Amerika juga ada masalah dalam perhitungan suara, buktinya pernah ada deadlock juga di sana, tapi. Mereka melakukan pembenahan, melakukan perbaikan, nah. Kita ini sudah berkali-kali pemilu, kesalahan masih berada di situ-situ saja. Celah kesalahan itu berulang terus, seperti saya  katakan di atas berani tidak KPU bersikap tegas, konsisten, untuk menegakkan perintah Undang-undang dalam penyelenggaraan pemilu. atau ada tidak konsep KPU untuk membenahi perbaikan dan kualitas pemilu, uang bertriliyun-triliyun itu untuk apa,? Bagaimana KPU sebagai penyelenggara pemilu membuat rakyat senang atau happy. 

Karena KPU Pusat ini sudah dipilih, mereka sudah bersumpah dengan keyakinan mereka Masing-masing, cobalah belajar konsisten dengan sumpah dan jabatannya, ngak muluk-muluk kok. Nanti kalau kita kritik KPU khawatirnya menjadi masalah lagi.  Mansur Soupyan Sitompul.

Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Published by : DutaBangsaNews.Com
Copyright © 2006. - All Rights Reserved
Media Online :
www.dutabangsanews.com