Parliamentary-Presidential Threshold Tak Sesuai Pancasila

 

Jakarta, dutabangsanews.com I Partai Pelita mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU RI. Usai pendaftaran, Ketua MPP Partai Pelita Din Syamsuddin bicara soal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

"Kami belum berbicara tentang target kriteria capres yang ideal. Insyaallah segera setelah pada 14 Desember yang akan datang ada pengumuman KPU kami dinyatakan sebagai partai peserta pemilu baru kami kemudian akan berlari cepat," kata Din di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8/2022).

Din mengatakan kemudian bicara soal hambatan untuk mengusung capres-cawapres gara-gara presidential treshold 20 persen. Dia menyebut presidential threshold dan parliamentary threshold bertentangan dengan Pancasila.

"Sebagai partai baru yang belum punya hak untuk mencalonkan capres-cawapres walaupun itu tidak fair, itu tidak adil. Itu harus diubah, parliamentary threshold, presidential threshold, itu bertentangan dengan Pancasila. Sila keempat dalam permusyawaratan perwakilan," ujarnya

Din mengaku prihatin karena judicial review presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK) selalu kandas. Dia mengklaim sebagai warga mulai tak percaya dengan MK.

"Banyak dari kawan-kawan, saya pribadi, yang concern, prihatin dengan kehidupan kebangsaan kenegaraan kita ini. Meyakinkan tidak ada jalan lain kecuali revolusi, itu yang ramai bergerak. Saya memilih jalur konstitusi. Karena dengan jalur konstitusi itulah kita eksis sebagai bangsa negara. Namun konstitusi itu harus diluruskan dikembalikan seperti pada kesepakatan 18 Agustus 1945, itulah UUD '45 hasil dari para negarawan kita elemen bangsa," kata dia.

"(Judicial review) belum terpikirkan karena sudah banyak yang mengajukan dan MK menolak. Nyaris banyak dari kita kehilangan kepercayaan kepada MK," imbuhnya.RED