PPDB Sistem Zonasi, Komisi X DPR Dorong Evaluasi Total

Jakarta, dutabangsanews.com I  Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih mengkritik keras terkait polemik sistem zonasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Fikri bahkan menemukan adanya praktik sogok-menyogok hingga jual-beli kursi berkaitan dengan sistem zonasi PPDB tersebut.

"Evaluasi total (zonasi PPDB), karena sampai ada tipikor (tindak pidana korupsi) di sini, ada sogok-menyogok demi memasukkan anaknya ke sekolah tertentu, jual beli surat pernyataan, jual beli kursi," kata Fikri dalam pernyataannya kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).

Fikri mengatakan pemerintah daerah, selaku pelaksana utama PPDB, juga harus lebih bijak dalam menerima arahan dari pemerintah pusat. Ia mencontohkan proses PPDB pada salah satu wilayah di Yogyakarta yang juga berkisruh namun dapat dicegah agar tidak menciptakan kisruh yang lebih besar lagi.

"Daerah harus bisa mandiri, seperti yang di Yogyakarta itu, ada sebuah kearifan lokal yang disentuh. Mereka menerapkan zonasi namun menciptakan juga kebijakan sendiri yang sesuai dengan keadaan. Ketika keduanya disandingkan yang akhirnya menyelesaikan kisruh zonasi," ucap Fikri.RED