Ketua MPR Bicara Lunturnya Persaudaraan Kebangsaan

Jakarta, dutabangsanews.com - Indonesia telah melewati 19 tahun reformasi. Banyak kemajuan yang telah dicapai bangsa Indonesia selama itu, tetapi menyisakan dua persoalan penting, salah satunya lunturnya persaudaraan kebangsaan.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam acara Silaturahmi Kapolri dengan Tokoh Lintas Agama di Balai Pertemuan Metro Jaya, Mapolda Metro Jaya. Namun, dalam acara tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak hadir, tapi diwakilkan oleh Irwasda Polda Metro Jaya.

"Setelah kita evaluasi, ada 2 hal penting yang menjadi catatan yang perlu kita tuntaskan, perbaiki, dan kita sempurnakan. Ternyata demokrasi yang kita sepakati demokrasi Pancasila itu yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia itu ada dua yang menyisakan," ujar Zulkifli, Kamis (2/2/2017).

Dua masalah penting itu adalah kesenjangan antara pusat daerah, antara barat dan timur, antara Jawa dan luar Jawa, antarindividu. Dan yang kedua adalah persaudaraan kebangsaan yang mulai memudar. 

"Selama 19 tahun ini, yang dulu bagus penataran P4, pelajaran Pancasila, kewarganegaraan, pendidikan moral Pancasila hilang semua. Jadi ibarat tubuh ini kalau tidak olahraga tidak dikasih makan yang sehat ya tubuhnya tidak sehat. Kalau tubuh tidak sehat penyakit banyak masuk, begitu juga kita dalam berbangsa bernegara," jelasnya.

Zulkifli mengatakan betapa pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila Pancasila tidak ditanamkan pada generasi muda saat ini, dikhawatirkan muncul 'Pancasila' lain.

"Kalau membangun karakter bangsa dihilangkan, 19 tahun pelajaran Pancasila dihilangkan ya anak-anak muda cari Pancasila lain. Muncullah Pancasila itu media sosial itu pakai handphone itu," imbuhnya.

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan saat ini sudah mulai memudar. Tidak ada lagi pendidikan Pancasila yang disisipkan dalam lembaga-lembaga saat ini, kecuali oleh MPR, kata Zulkifli.

"Dulu di kabupaten-kabupaten ada Kesbangpol melaksanakan sosialisasi atau membangun karakter bangsa, di gubernuran begitu. PM Polri begitu, kementerian lembaga begitu, ada namanya Manggala BP7, ada penataran P4, ada pendidikan pancasila, orang dibekali. Nah 19 tahun ini tidak ada lagi, sama sekali, kecuali oleh MPR," lanjutnya.

"Bayangkan membangun karakter bangsa sebesar Republik Indonesia ini diserahkan kepada MPR 692 orang, yang terdiri dari DPR dan DPD yang masing-masing sibuk ngurus dapil-nya, apalagi kalau Pemilu, bayangkan Pak. Itulah yang menyebabkan mulai memudarnya persaudaraan kebangsaan kita. Jadi satu kesenjangan, satu mulai memudarnnya persaudaraan. Inilah inti persoalan yang harus mulai kita cari penyelesaiannya," paparnya.

Ia mencontohkan Pilkada di 260 daerah pada tahun lalu, sama sekali tidak ada permasalahan yang membuat persaudaraan kebangsaan memudar. Seluruh Pilkada berjalan dengan aman dan lancar.

"Sementara reformasi di bidang politik, saya mungkin berbeda dengan banyak orang, saya optimis. Contohnya, tahun kemarin demokrasi kita, Pilkada contohnya, jangan cuma lihat Jakarta. Tahun lalu kita pemilihan Pilkada 260 Pilkada. Saya selain Ketua MPR karena ketua parpol keliling, jadi saya ngelihat kampanye, merasakan. Pada 260 Pilkada kemarin tidak ada satu orang pun meninggal, nggak ada. Tidak ada satu rumah pun terbakar. Begitu ada masalah masuk MK selesai tidak tersisa, tuntas 260 Pilkada," urainya.

Begitu juga saat Pilpres 2014, juga tidak ada hambatan. "Di kampung-kampung, di RT-RW Pilpres yang cuma dua pasang begitu ketat pada waktu itu. Cuma dua, orang bilang Indonesia belah dua. Begitu masuk bilik, keluar sudah ngopi bareng, itulah Indonesia," ungkapnya.

"Pilkada tahun ini 101 jumlahnya. Saya baru kemarin dan hari ini di Jakarta sebelumnya keliling ke Makassar, kemudian ke Gorontalo sama Mbak Mega, Mbak Mega ngusung Hana, istrinya Fadel, saya ngusung Zaenudin Hasan nggak ada masalah. Kemarin saya juga pergi ke Kupang, NTT. Dari 101 yang saya datangi, tidak ada masalah Pilkada," sambungnya.

Begitu juga Pilkada di NTT, yang mayoritas beragama Katolik, tidak terjadi permasalahan antarsuku bangsa dan agama selama berlangsungnya Pilkada.

"Di NTT saya jumpa teman saya, NTT itu mayoritas Katolik, Ketua DPRD-nya itu namanya Anwar, paman saya, HMI dia. Tidak ada masalah Pak, akur. Saya tanya pernah ribut nggak di sini, nggak ada NTT ribut. Saling menghargai, saling menghormati NTT, Pak," imbuhnya. 

Meski masalah kesenjangan dan persaudaraan kebangsaan mulai memudar, Zulkifli cukup mensyukuri karena demokrasi yang berlangsung di Indonesia tidak ada masalah.

"Jadi ini perlu kita syukuri bahwa sudah banyak yang kita capai walaupun meninggalkan tadi dua masalah itu kesenjangan dan mulai memudarnya persaudaraan kebangsaan. Tapi demokrasi reformasi yang kita laksanakan sesama ini sudah menunjukkan, kalau lihat negara lain jauh, Thailand gagal," tandasnya. Red