Jakarta -www.dutabangsanews.com I - Komnas HAM mengajukan anggaran sebesar Rp 92,2 miliar dalam RAPBN 2019. Sebesar Rp 20,7 miliar dialokasikan untuk Komnas Perempuan, dan Rp 4 miliar dialokasikan untuk pengawasan Pemilu 2019.
Hal ini disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan.
"Untuk pileg dan pilpres. Makanya di 22 provinsi," sebut Taufan.
Dia menjelaskan, pengawasan pemilu bukan merupakan barang baru bagi Komnas HAM. Taufan menyebut, Komnas HAM telah bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu sejak lama.
"Itu MoU (nota kesepahaman) yang sudah bertahun-tahun antara KPU dan Bawaslu. Terbukti kita mampu memberikan rekomendasi soal pemilih dari kelompok disabilitas, masyarakat adat. Rekomendasi kita sudah dimasukkan KPU dan Bawaslu. Itu sudah dari dulu," jelas dia.
Dalam raker juga hadir Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin. Dia mengusulkan anggaran sebesar Rp 190 miliar untuk PPATK dalam RAPBN 2019.
Kiagus menyebut pihaknya meminta tambahan anggaran sebesar Rp 56,4 miliar dari yang disetujui Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas sebesar Rp 134 miliar.
"Mohon kiranya dalam forum yang terhormat ini pimpinan dan anggota Komisi III berkenan mendukung dan menyetujui usulan tambahan pagu anggaran sebesar Rp 56,4 miliar," ucap Kiagus.
Rapat menyimpulkan akan mempelajari tiap usulan dari Komnas HAM dan PPATK untuk kemudian diputuskan dalam rapat pleno Komisi III DPR. Komisi III meminta tiap institusi menyajikan rencana program kerja yang mampu menjawab persoalan-persoalan yang berkembang dalam rapat. Red
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !