Jakarta,dutabangsanews.com I - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melaporkan hasil kinerja tahun 2019 kepada Menko Polhukam Mahfud Md. Kompolnas menyoroti beberapa poin pada kinerja Polri, seperti pembangunan Polres di Papua, anggaran penyidik, hingga penegakan hukum.
"Mengakhiri tugas Kompolnas di tahun 2019 kami menyampaikan paparan terkait dengan hasil kinerja kami Kompolnas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kompolnas diberikan kewenangan untuk menetapkan arah bijak Polri, termasuk juga kita sebagai pengawas fungsional Polri," ujar anggota Kompolnas Yotje Mende usai menemui Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).
Ada beberapa hal yang dilaporkan Kompolnas ke Mahfud. Pertama, pembangunan 5 Polres di Provinsi Papua yaitu di Kabupaten Yalimo, Nduga, Puncak, Intan Jaya, dan Deiyai, yang masih diperlukan peningkatan fasilitas dan penambahan personel.
"Pertama menyangkut masalah Papua, Papua telah dibentuk 5 Polres, tapi pembentukan Polres itu belum disertai dengan pembangunan Mapolres yang memadai, kemudian penempatan personel yang sangat dibutuhkan. Artinya 5 Polres, Polres Puncak, Polres Intan Jaya, dan lain-lain itu perlu pemenuhan personel, minimal satu Polres permintaan Polda Papua adalah 200 personel. Jadi Polri harus mencukupi paling tidak mendorong anggota ke wilayah Polres baru ini," kata dia.
Yotje mengatakan Kompolnas juga menyoroti kinerja Direktorat Polisi Air Baharkam Polri (Ditpolair). Yotje menyebut perlu ada peningkatan patroli untuk keamanan laut.
"Kemudian di tempat lain termasuk pengembangan masalah Direktorat Kepolisian Perairan ini masih sangat kurang di Polri. Kami berharap patroli keamanan laut, walaupun ada Bakamla dan lain-lain, kami Polri terkait dengan Harkamtibmas masuk ke dalam, apalagi di daerah pantai itu kewenangan dari Polri dan Kompolnas mendorong ini. Bahwa Polri untuk bisa didukung dengan kapal yang memadai," ujarnya.RED
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !