"Kita patut bersyukur pandemi COVID-19 sejauh ini hanya menyebabkan krisis kesehatan. Belum meningkat menjadi krisis ekonomi, krisis sosial, apalagi krisis politik. Ini semua berkat kerja sama para aktivis bergotong royong menjaga Indonesia," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (17/6/2020).
Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan memang saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang melemah, sebagaimana perekonomian negara dunia lainnya. Namun Indonesia belum masuk ke jurang resesi. Pertumbuhan ekonomi di kuartal I/2020 bisa mencapai 2,97%.
Diperkirakannya, RI terkontraksi mendalam di kuartal 2/2020 menjadi minus 3,1% akibat pemberlakukan PSBB dan berhentinya berbagai aktivitas ekonomi. Sehingga perlu kerja keras pemerintah dan semua pihak agar di kuartal 3/2020 pertumbuhan ekonomi tak lagi minus, sehingga Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi.
"Stimulus anggaran sudah disiapkan mencapai Rp 677,2 triliun. Bahkan Menteri Keuangan sore tadi menyampaikan, pemerintah akan menaikan menjadi Rp 695,2 triliun. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk korporasi yang terdiri dari BUMN dan korporasi padat karya, dari sebelumnya Rp 44,57 triliun menjadi Rp 53,57 triliun," jelas Bamsoet.
"Sementara, anggaran untuk kesehatan meningkat dari Rp 75 triliun menjadi 87,5 triliun, perlindungan sosial menjadi Rp 203,9 triliun, serta insentif UMKM sebesar Rp 123,46 triliun," imbuhnya.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan para pemangku kebijakan agar senantiasa berhati-hati mengelola anggaran yang besar tersebut. Mengingat Presiden Joko Widodo juga sudah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi secara ketat setiap rumah anggaran penanganan COVID-19 agar tak melenceng dari aturan dan tujuan.
"Aktivis juga punya peran memantau apakah kebijakan stimulus tersebut berjalan dengan baik di lapangan. Korupsi di masa krisis atau bencana nasional adalah kejahatan luar biasa. Merujuk UU 20/2001 tentang Perubahan UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 Ayat 2 disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam masa bencana, ancaman hukumannya adalah pidana mati," tegasnya.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mendorong tim ekonomi pemerintah untuk mencari sumber-sumber pendanaan baru untuk menutup defisit APBN yang pada akhir Mei 2020 sudah mencapai Rp 179,6 triliun atau sekitar 1,1% dari PDB. Diperlukan berbagai upaya inovasi dan terobosan dalam menyelamatkan kondisi fiskal, dibanding dengan hanya mengandalkan hutang.
"Pandemi COVID-19 masih akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Pemulihan ekonomi nasional dan global pun demikian. Butuh kerja keras dari tim ekonomi pemerintah, didukung oleh semua pihak termasuk kalangan aktivis. Tak sekadar angka-angka di atas kertas saja, melainkan harus ada aksi nyata yang cepat dan tepat. Minimal, efisiensi di kementerian/lembaga wajib dilakukan," tuturnya.
Wakil Ketua Umum SOKSI dan Pemuda Pancasila ini menambahkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja presiden masih cukup tinggi, yakni di kisaran angka 82,8%. Begitupun dengan TNI dan Polri, masing-masing di kisaran angka 85,5% dan 79,4%, sebagaimana bisa dilihat dalam temuan survei Lembaga Survei Indikator pada 16-18 Mei 2020.
"Selama rakyat masih percaya terhadap Presiden, TNI, dan Polri, selama itu juga Indonesia akan tetap kondusif. Ditopang dengan para aktivis yang menyumbangkan berbagai pemikiran kritis dengan tetap cinta Indonesia, Indonesia akan semakin terhindar dari krisis sosial, krisis ekonomi apalagi krisis politik, sebagaimana sudah terjadi di India, Amerika, maupun Brasil," pungkas Bamsoet.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !