Mahfud: Pemerintah Tak Larang Nonton Film G30S/PKI, tapi Larang Kerumunan Nobar

 

Jakarta, dutabangsanews.com I Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang pemutaran film Penumpasan Penghianatan G30S/PKI. Mahfud mengatakan, pemerintah hanya melarang kerumunan pada saat nonton bareng (Nobar) film tersebut

"Saya sudah mengatakan, pemutaran film itu (G30SPKI) boleh, tidak ada yang melarang. Pemerintah tidak melarang tapi juga tidak mewajibkan. Jadi silakan saja televisi yang merasa ingin menyayangkan dan yang punya kontrak dengan pemegang hak siar silakan, yang mau nonton di YouTube silakan," kata Mahfud, Selasa (29/9/2020).

"Pemerintah hanya akan melarang bilamana ada kerumunan-kerumunan, termasuk misalnya nonton bareng yang melanggar protokol kesehatan," lanjutnya.

Mahfud menuturkan larangan kerumunan bukan hanya berlaku pada saat nobar film G30S/PKI saja. Melainkan juga berlaku untuk semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

"Dan itu berlaku bukan hanya untuk penonton G30SPKI, tetapi untuk kegiatan apapun yang melanggar protokol kesehatan itu dilarang," tuturnya.

Mahfud kemudian bercerita Yunus Yosfiah saat menjabat sebagai Menteri Penerangan yang pernah menghentikan penayangan film G30S/PKI sebagai sebuah keharusan. Namun dikatakan Mahfud penghentian penayangan pada saat itu bukan berarti tidak memperbolehkan masyarakat untuk menonton film tersebut, melainkan sebagai sebuah pilihan sukarela.

"Pada awal reformasi dulu, menteri penerangan Yunos Yosfiah itu pernah menghentikan penayangan film penghianatan G30SPKI sebagai sebuah keharusan. Jadi Yunus Yosfia pada waktu itu menghentikan keharusannya. Tetapi kalau itu sebagai pilihan sukarela, memang mau ditayangkan atas kesadaran dan kehendak sendiri maka itu dibolehkan," ujarnya.RED