Jakarta, dutabangsanews.com I Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan warga untuk mengadu ke Komnas HAM apabila mempunyai perbedaan pendapat dengan penegak hukum terkait tewasnya 6 laskar FPI di Karawang, Jawa Barat dan pembantaian 1 keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, merespons positif pernyataan Jokowi. Beka menyebut pihaknya akan menindaklanjuti aduan-aduan yang diterima.
"Kami merespons positif statemen presiden terkait posisi dan peran Komnas HAM. Tentu saja kami akan menindaklanjuti setiap aduan yang masuk sesuai mandat dan kewenangan kami sebagai lembaga negara independen," ujar Beka melalui pesan singkat, Minggu (13/12/2020).
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyebut pihaknya telah diberi kewenangan secara hukum melalui undang-undang untuk menerima aduan. Kini, yang dibutuhkan Komnas HAM, kata Anam, adalah dukungan presiden.
"Yang dibutuhkan adalah dukungan penuh presiden untuk kerja kerja Komnas HAM termasuk kebijakan penguatan kelembagaan dan support APBN," ujar Anam.
Selain dukungan Presiden, Komnas HAM juga membutuhkan dukungan masyarakat agar kasus tewasnya 6 laskar FPI dan pembantaian satu keluarga di Sigi bisa cepat terungkap.
"Juga penting bagi Komnas HAM mendapat dukungan masyarakat luas. Agar kerja Komnas HAM maksimal, komperhensif dan imparsial," tuturnya.RED
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !