Jakarta, dutabangsanews.com I Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mempertanyakan proyek kereta cepat yang menggunakan APBN. Wakil Ketua Komisi VI Lasarus menegaskan proyek kereta cepat tidak menggunakan APBN.
"Kereta cepat itu nggak pakai APBN. Kalau pakai APBN, kan mestinya di Kemenhub, nggak ada anggarannya di Kemenhub," kata Lasarus kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).
Lasarus mengatakan proyek kereta cepat murni investasi, yang dilakukan melalui penanaman modal.
"Dia polanya investasi, dia penyertaan modal pemerintah, dia bukan APBN. Itu sama dengan penanaman modal dalam negeri, jadi tidak ada anggarannya di Komisi V," katanya.
"Itu murni investasi, dia penyelesaian modal seperti misalnya kayak penyuntikan modal kepada Garuda, kepada Waskita, sama itu penyelesaian modal pemerintah," lanjut Lasarus.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mempertanyakan keputusan tersebut.
Ibas menyarankan agar pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebaiknya dilakukan audit terlebih dahulu. Hal ini, menurutnya, penting agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga mengakibatkan pembengkakan dan memberatkan APBN.RED
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !