Idris bahkan mengusulkan daerah-daerah penyangga DKI Jakarta lain seperti Bogor, Tangerang dan Bekasi juga digabungkan dengan ibu kota untuk menjadi Jakarta Raya.
Manuver Idris itu rupanya membuat Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum geram hingga melayangkan teguran ke Idris.
Alasan Idris Ingin Depok Gabung Jakarta Wali Kota Depok Mohammad Idris memang sudah berulangkali menyatakan keinginan agar Depok bergabung ke Jakarta dan baru-baru ini ia pun kembali melontarkan ide itu.
Di sisi lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai celetukan Wali Kota Depok Mohammad Idris soal menyatukan Jakarta Raya merupakan hal lumrah. Sebab, otonomi daerah dan lainnya merupakan produk dari kesepakatan sejarah.
"Yang namanya apa... celetukan, boleh-boleh aja. Semua ini kan adalah kesepakatan sejarah dan kesepakatan politik, ya," kata Ridwan Kamil setelah menghadiri rapat BJB di Hotel Trans Luxury Bandung, seperti dilansir dari detikJabar, Selasa (19/7/2022.)
"Dulu Jakarta adalah bagian Jawa Barat, kemudian tahun 1950-an Jakarta berpisah. Jadi setiap hal tersebut bisa dimaklumi," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.
"Yang penting mah jangan dikit-dikit mencari solusi yang terlalu jauh gitu ya. Selesaikan permasalahan di wilayah masing-masing secara maksimal, supaya rakyat bisa merasakan bahwa solusinya ada pemimpin daerah masing-masing, tidak mengandalkan daerah lain," kata Kang Emil.
Wagub Jabar Tolak Usul Walkot Idris agar Depok Masuk Jakarta Raya
Giliran Ridwan Kamil Sentil Walkot Depok soal Usulan Jakarta Raya
Wagub Jabar Tolak Usulan Depok Gabung Jakarta Raya.
Sementara itu Anggota DPD RI Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M. Kes mengatakan, wacana akan bergabungnya Kota Depok ke Wilayah DKI Jakarta dulu pernah terjadi di saat Gubernur Ali Sadikin dan dibantah Gubernur Jawa Barat Solihin GP atas wacara tersebut.
Jika melihat dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah, khususnya yang mengatur mengenai penggabungan daerah, perubahan batas wilayah dan pembentukan daerah provinsi.
"Hal itu sangat dimungkinkan dapat terealisasi, namun saya berharap tidak hanya menilai pada satu sudut pandang atas wacana itu," ucap Anggota DPD RI Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M. Kes merespon adanya wacana Walikota Depok Mohammad Idris Kota Depok bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta kepada Wartawan Media Online www.dutabangsanews.com melalui online WhatSapp bertempat di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
Bergabungnya Depok ke DKI Jakarta perlu perhitungan dan analisis yang matang tutur Anggota DPD RI Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M. Kes.
Tidak atas dasar kesamaan kultur dan budaya serta sosial ekonomi, kemudian dijadikan dasar untuk melakukan penggabungan wilayah.
Disebutkan Anggota DPD RI Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M. Kes, jika Kota Depok bergabung ke DKI Jakarta apakah akan lebih sejahtera masyarakat Depok ? Kemudian jika terjadi penggabungan maka Depok akan menjadi daerah administratif tidak akan ada DPRD. Hal itu perlu dilakukan kajian mendasar sehingga wacana tersebut tidak liar dan bikin gaduh, apakah wacana itu muncul sebagai aspirasi Masyarakat Depok atau ada kepentingan lainnya. Mengingat bahwa DKI Jakarta akan merevisi UU Ke-khususan DKI Jakarta sehingga ada peluang Depok bisa bergabung ke Jakarta.
.jpeg)
"Saya sebagai wakil daerah tentu perlu mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat daerah, salah satunya terkait wacana bergabungnya Kota Depok ke DKI Jakarta, kemudian hal apa saja yang menjadi kendala Kota Depok. Sehingga ingin bergabung ke DKI Jakarta, perlu kiranya dilakukan dialogis antara Kota Depok dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga akan melahirkan solusi terbaik untuk Kota Depok."Ungkap Anggota DPD RI Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M. Kes.
Dalam kondisi saat ini menurut Anggota DPD RI Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M. Kes. Kota Depok lebih baik fokus berbenah untuk membangun masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.
"Sebaiknya jangan diperpanjang berita tentang masalah ini, karena saya sebagai Anggota DPD RI sejatinya berharap ke 27 kabupaten kota yang ada sekarang, sebaiknya fokus pada penanganan permasalahan ekonomi pendidikan dan kesehatan pasca pandemi. Bahkan masih dalam situasi new normal, kita fokus pada permasalahan ekonomi yang terpuruk, pendidikan dengan kualitas yang rendah, kesehatan dimana ketahanan tubuh harus kuat, dan dampak sosial yang harus segera dipulihkan dan.perlu konsentrasi penuh yg terintegrasi dan terkoordinasi dgn baik baik dgn instansi vertikal maupun horizontal. Mansur Soupyan Sitompul.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !