Kabupaten
Cianjur I Dutabangsanews.com-SEHUBUNGAN dengan
banyaknya laporan dari masyarakat tentang dugaan adanya penyelewang anggaran,
maka dana Rp 10 juta pertahun per-RT banyak dipertanyakan. Program awalnya
janji politik tersebut dinilai banyak pihak diduga banyak “diselewengkan” para
Ketua RT. Dana yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten Cianjur dan atas intruksi
Bupati Cianjur ketika itu H. Tjetjep Muchtar Soleh.
Program 10 juta pertahun per-RT sepertinya
jalan di tempat, kebanyakan RT membangun itu-itu saja, semisal gapura,
penambalan jalan setapak atau pos ronda, ada kesan membangun asal-asalan dan
peng-LPJ annya-pun dibuat oleh orang desa dan laporan pertanggungjawabannya pun
hampir tidak pernah terdengar. Sementara itu di salah satu desa yang ada di
Kabupaten Cianjur ada Ketua RT yang diduga menggunakan anggaran dana tersebut
untuk mengkredit sepeda motor.
Dugaan-dugaan banyaknya penyelewengan anggaran
yang tadi bermaksud baik dan ingin mempermudah percepatan pembangunan di
wilayah tiap ke-RT-an justru harus bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya
yang sudah direalisasikan di lapangan. Menurut lembaga Pemantau Penyelenggara
Program Pemerintah (LP4) hasil temua di lapangan akan dilaporkan kepada aparat
penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Cianjur dan Polres Cianjur.
Aparat penegak hukum dalam hal ini KPK harus
bisa turun langsung ke lapangan guna mengecek kebenarannya, karena selama ini
dana milyaran rupiah sepertinya kurang tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian
negara yang cukup besar, dari jumlah Ketua RT se-Kabupaten Cianjur yang lebih
dari 10 ribu RT memang tidak semua RT-nya berbuat nakal, karena memang RT
pengawasannya kurang begitu ketat malah yang seharusnya memberikan penyuluhan
dan saran.
Hal ini malah seperti tutup mata dan tidak mau
tahu, sepertinya tidak merasa bersalah tatkala gapura baru dipasang terus tahun
berikutnya, diganti gapura baru ini sudah menyalahi aturan, tapi itulah yang
terjadi di Cianjur. ARWT-nya sendiri seperti sudah sepaham dan sejalan karena
tidak adanya teguran atau tindakan kepada Ketua RT. Dan bilamana anggaran 10
juta pertahun per-RT berjalan terus, bisa jadi kerugian negara semakin besar.
Memang tidak semua RT bermain curang dan masih banyak Ketua RT menjalankan
programnya, namun untuk itu perlu adanya pengawasan lebih baik agar semua bisa
membangun kampungnya sesuai harapan bukan untuk memperkaya dirinya sendiri atau
sekelompok orang.Asep Lukman. Kepala
Perwakilan Jawa Barat.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !