Partai Bulan Bintang Tidak Mendukung Pemerintahan Jokowi

Pasar Minggu Jakarta Selatan-www.dutabangsanews.com I PARTAI politik menjadi oposisi dalam sebuah pemerintahan adalah hal biasa, dengan adanya oposisi tentu akan ada melakukan pengawasan maupun kritikan membangun dalam pemerintahan. Partai yang berkuasa hari ini pada saat pemerintahan sebelumnya memposisikan diri sebagai oposisi, dengan begitu pemerintah yang saat berkuasa bisa bercermin dari pengawasan maupun kritikan membangun dari oposisi, dengan demikian masukan bagi pemerintahan sedang berkuasa bisa dilakukan.

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, SH., M. Sc menyatakan, bahwa PBB akan menjadi oposisi. Artinya, ketua umum menyatakan bahwa PBB tidak mendukung rejim pemerintahan berkuasa hari ini yaitu Pemerintahan Jokowi-JK. Tentu, dengan pernyataan ketua umum tersebut bahwa PBB akan menjadi oposisi adalah sebuah sikap kesatria dan penuh dedikasi untuk mengawasi rejim pemerintahan berkuasa saat ini.

“Pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang tidak mendukung Pemerintahan Jokowi dan partai ini akan menjadi oposisi, di sisi lain PBB melihat kinerja pemerintahan berkuasa saat ini nyaris membuat tidak positif bagi rakyat, banyak orang sengsara, karena rakyat merasa sulitnya ekonomi, lihat banyak orang bunuh diri dan hal ini tidak terekspos,”demikian kata Sekjen DPP Partai Bulan Bintang Ir. Afriansyah Noor, M. Si kepada Wartawan Media Online www.dutabangsanews.com dan Tabloid DUTA BANGSA bertempat di Markas Besar DPP Partai Bulan Bintang Jalan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Lihat saja ucap Afriansyah Noor bagaimana nilai hutang luar negeri bangsa ini ke China, dengan pembangunan infrastruktur di berbagai kabupaten dan kota serta provinsi, tentu ini menyedot anggaran yang tidak sedikit, dalam hal hutang ini harusnya menjadi peringatan atau warning pada pemerintah. Saat rejim Pemerintahan Soeharto banyak tokoh mengecam bahwa pemerintahannya banyak hutang luar negerinya, tetapi harus kita lihat dan kita akui bagaimana hutang luar negeri pemerintahan ini.

“Di sisi lain kita melihat bagaimana kran impor dibuka lebar-lebar, harusnya Pemerintahan Jokowi melakukan stop impor, pemerintahan ini melakukan impor beras, impor jagung, impor garam, padahal di dalam negeri petani kita sangat berharap pada pemerintah sebaiknya tidak melakukan impor beras, tapi. Pemerintah tetap saja melakukan impor beras yang tidak disukai para petani,”tutur Afriansyah Noor.

Kita lihat Pemerintahan Provinsi NTB saat ini melakukan ekspor jagung, tetapi menjadi tanda tanya besar bagi kita, kenapa Pemerintah Pusat malah melakukan impor jagung. Wajar kalau kita mempertanyakan Nawacita yang menjadi icon pemerintahan sekarang. Belum lagi impor tenaga kerja dari China, begitu masip kita lihat bagaimana tenaga kerja China banyak bekerja di negeri ini. Dengan masuknya tenaga kerja dari China menyerbu tanah air, tentu membuat kesempatan tenaga kerja dalam negeri harus berkompetisi dengan tenaga kerja dari China.

Kalau tenaga kerja kasar bisa saja dilakukan tenaga kerja dalam negeri, sedang tenaga kerja asing itu adalah tenaga kerja profesional, tapi realitasnya tukang gali, buruh kasar dibawa dari luar yaitu China, padahal tenaga kerja kita bisa melakukannya. Tentu tidak diterima akal sehat, dengan masuknya tenaga kerja kasar tersebut bekerja di negeri ini, di tengah kondisi para pekerja dalam negeri membutuhkan pekerjaan, kenapa harus menimpor tenaga kerja asing..?